oleh suparyo kasum | 20 Sep 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, menjadi lokasi penerapan inovasi teknologi tepat guna berupa Alat Penabur Pupuk Sederhana berbahan pipa paralon (PVC) yang dikembangkan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Brawijaya pada 30 Juni–28 Juli 2025 [1] [10]. Inovasi ini lahir sebagai respons terhadap permasalahan pemupukan manual yang tidak efisien, memakan waktu, menguras tenaga, dan menyebabkan distribusi pupuk tidak merata di lahan pertanian skala rumah tangga milik warga Dusun Tegaron dan Dusun Tulaan [1]. Alat sederhana ini memungkinkan petani menyalurkan pupuk langsung ke area perakaran tanaman secara tepat sasaran, merata, dan ergonomis tanpa harus membungkuk berulang kali. Dampak utama inovasi ini adalah peningkatan efisiensi waktu pemupukan hingga 40–50 persen dibandingkan metode konvensional [3], sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-9 mengenai Industri, Inovasi, dan Infrastruktur [1].
Latar Belakang
Desa Panggungrejo terletak di Kecamatan Kepanjen yang merupakan ibu kota Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, desa ini memiliki luas wilayah sekitar 3 km² dan terbagi menjadi tiga dusun, yaitu Dusun Panggung, Dusun Tegaron, dan Dusun Tulaan [2]. Desa ini berbatasan dengan Desa Cepokomulyo di sebelah utara, Desa Mangunrejo di selatan, Desa Kedungpedaringan di timur, dan Desa Jatikerto (Kecamatan Kromengan) di sebelah barat. Jumlah penduduk Desa Panggungrejo tercatat sekitar 8.213 jiwa dengan kepadatan 2.399 jiwa per km², di mana kelompok usia produktif (19–65 tahun) mendominasi dengan 4.915 jiwa [4]. Secara historis, wilayah Panggungrejo memiliki keterkaitan erat dengan sektor agroindustri — Pabrik Gula Panggungrejo (Suikerfabriek Panggoongredjo) yang berdiri sejak 1898 menjadi bukti bahwa pertanian telah mengakar di desa ini selama lebih dari satu abad [9]. Wilayah Dusun Tegaron memiliki karakter lingkungan perbukitan dengan suhu yang cenderung sejuk dan lembap, sementara dusun lainnya merupakan dataran rendah yang cocok untuk pertanian pangan.
Meskipun terletak di wilayah ibu kota kabupaten, sebagian besar warga Dusun Tegaron dan Dusun Tulaan masih mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama [1]. Komoditas unggulan yang dibudidayakan meliputi padi, jagung, dan palawija, sejalan dengan posisi Kecamatan Kepanjen sebagai salah satu penyumbang produksi padi terbesar di Kabupaten Malang dengan luas panen 5.043 hektar dan total produksi 35.856 ton pada tahun 2023 [5]. Namun, di balik potensi pertanian yang besar tersebut, petani skala rumah tangga di kedua dusun ini masih menghadapi permasalahan klasik dalam proses pemupukan. Metode pemupukan manual — menaburkan pupuk dengan tangan — memakan waktu rata-rata 3–4 jam per 1.000 m² lahan, menguras tenaga karena petani harus membungkuk berulang kali, dan menghasilkan distribusi pupuk yang tidak merata sehingga sebagian tanaman kelebihan dosis sementara yang lainnya kekurangan [3].
Momentum perubahan hadir ketika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya memberangkatkan 743 mahasiswa KKN pada 30 Juni 2025 ke 51 desa di 12 kecamatan Kabupaten Malang, termasuk Kecamatan Kepanjen, dengan tema besar “MIPA Membangun Desa melalui Teknologi Tepat Guna” [10]. Melalui observasi lapangan dan diskusi intensif dengan kelompok tani serta ibu-ibu PKK, mahasiswa KKN yang diterjunkan ke Desa Panggungrejo mengidentifikasi bahwa kebutuhan mendesak petani bukan pada ketersediaan pupuk, melainkan pada cara penyaluran pupuk yang efisien dan tepat sasaran [1]. Ketiadaan alat bantu pemupukan yang terjangkau dan mudah dioperasikan menjadi celah yang harus segera diisi. Fakta bahwa petani di desa ini rata-rata mengolah lahan pekarangan seluas 200–500 m² — bukan lahan sawah berskala besar — semakin memperkuat urgensi solusi teknologi tepat guna yang murah, sederhana, dan dapat dibuat sendiri oleh warga.
Inovasi yang Diterapkan
Ide pembuatan alat penabur pupuk sederhana ini berawal dari studi literatur mahasiswa terhadap berbagai inovasi teknologi tepat guna pertanian yang telah diterapkan di daerah lain, seperti di Desa Lamatti Riattang, Sinjai, Sulawesi Selatan [8], Desa Jabon, Sumbawa [3], Pracimantoro, Wonogiri [6], dan Padang Pariaman, Sumatera Barat. Konsep dasar alat yang menggunakan pipa PVC sebagai tabung penampung pupuk dengan mekanisme katup sederhana di bagian bawah kemudian diadaptasi sesuai kebutuhan spesifik petani skala rumah tangga di Desa Panggungrejo. Mahasiswa memodifikasi desain dengan menyesuaikan panjang pipa agar ergonomis bagi pengguna perempuan yang menjadi mayoritas peserta pelatihan.
Secara teknis, alat penabur pupuk ini terdiri dari pipa PVC utama berdiameter 2–3 inci dengan panjang 80–120 cm sebagai tabung penampung pupuk [3]. Pada bagian bawah pipa terdapat lubang keluaran yang dilengkapi mekanisme katup berupa potongan pipa berdiameter lebih kecil (¾ inci) yang dikendalikan oleh pegas dari karet ban dalam bekas. Bagian atas pipa ditutup dengan tutup pipa (dop) yang dapat dibuka untuk mengisi pupuk. Cara penggunaannya cukup intuitif: petani mengisi pupuk ke dalam tabung, lalu menekan ujung bawah pipa ke permukaan tanah di dekat pangkal tanaman [1]. Tekanan tersebut membuka katup dan melepaskan takaran pupuk langsung ke zona perakaran. Ketika alat diangkat, karet pegas menarik katup kembali ke posisi tertutup sehingga pupuk tidak tumpah [6].
Elemen pembeda utama inovasi ini dari pendekatan konvensional terletak pada tiga aspek. Pertama, aspek ergonomis — petani tidak perlu membungkuk sehingga mengurangi risiko nyeri punggung kronis yang lazim dialami petani lanjut usia [3]. Kedua, aspek akurasi — pupuk tersalurkan langsung ke zona perakaran tanpa terbuang ke area yang tidak produktif [1]. Ketiga, aspek ekonomis — biaya pembuatan satu unit alat hanya sekitar Rp 50.000 dengan bahan yang tersedia di toko bangunan terdekat, dan pipa bekas pun dapat didaur ulang sebagai bahan utama [3].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan inovasi dimulai dengan tahap persiapan selama dua minggu pertama masa KKN yang berlangsung 30 Juni–28 Juli 2025 [10], di mana mahasiswa melakukan survei kebutuhan masyarakat, pemetaan potensi pertanian, dan identifikasi permasalahan utama di Dusun Tegaron dan Dusun Tulaan. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden petani mengeluhkan lamanya waktu pemupukan dan sebagian besar mengalami keluhan fisik berupa nyeri punggung akibat posisi membungkuk saat menabur pupuk secara manual. Data ini menjadi dasar (baseline) untuk mengukur dampak inovasi di kemudian hari.
Tahap pengembangan prototipe berlangsung selama satu minggu. Mahasiswa membuat tiga varian prototipe dengan panjang pipa berbeda (80 cm, 100 cm, dan 120 cm) untuk menguji kesesuaian dengan postur tubuh pengguna. Percobaan pertama menggunakan prototipe 80 cm dengan katup dari tutup botol plastik mengalami kegagalan karena katup tidak cukup kuat menahan beban pupuk granular dan sering macet saat ditekan ke tanah yang keras. Kegagalan ini mengajarkan bahwa material katup harus memiliki ketahanan mekanis yang memadai. Mahasiswa kemudian mengganti mekanisme katup menggunakan potongan pipa PVC ¾ inci yang dikendalikan oleh karet ban dalam bekas sebagai pegas, dan desain ini terbukti jauh lebih andal serta tahan lama [3].
Tahap sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan rutin ibu-ibu PKK di Balai Desa Panggungrejo [1]. Selain demonstrasi penggunaan alat penabur pupuk, kegiatan ini juga diintegrasikan dengan pelatihan pembuatan pupuk organik dari limbah dapur dan program BISBANG (Biopestisida dari Kulit Bawang), yaitu inovasi TTG lain dari mahasiswa KKN FMIPA UB yang mengolah limbah kulit bawang merah dan putih menjadi insektisida alami [7]. Kulit bawang diketahui mengandung senyawa aktif seperti acetogenin, flavonoid, saponin, terpenoid, dan squamosin yang berfungsi sebagai insektisida, serta hormon auksin dan giberelin untuk merangsang pertumbuhan tanaman [7]. Integrasi tiga program sekaligus — alat penabur, pupuk organik, dan biopestisida — menciptakan paket solusi pertanian terpadu yang saling melengkapi bagi petani skala rumah tangga.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal yang dihadapi adalah tingkat literasi teknologi sebagian warga yang masih rendah, terutama petani lanjut usia yang terbiasa dengan metode konvensional turun-temurun. Beberapa petani senior awalnya skeptis terhadap efektivitas alat berbahan paralon yang terkesan “terlalu sederhana” untuk bisa memberikan dampak signifikan. Mitigasi dilakukan melalui pendekatan demonstrasi langsung (learning by doing) di lahan pertanian warga, di mana mahasiswa mengajak petani membandingkan kecepatan dan hasil pemupukan antara metode manual dan penggunaan alat [1]. Bukti empiris di lapangan — bahwa waktu pemupukan berkurang hingga separuhnya — berhasil meyakinkan warga yang awalnya ragu [3].
Tantangan eksternal meliputi keterbatasan ketersediaan pipa PVC bekas yang layak pakai di lingkungan desa dan durasi program KKN yang hanya 29 hari [10]. Tidak semua warga memiliki akses mudah terhadap bahan baku, terutama di Dusun Tegaron yang secara geografis lebih terpencil. Mitigasi yang ditempuh adalah menjalin koordinasi dengan toko bangunan di pusat Kecamatan Kepanjen untuk menyediakan stok pipa PVC baru dengan harga terjangkau (Rp 15.000–25.000 per batang), serta menghimbau warga mengumpulkan pipa bekas dari proyek pembangunan atau renovasi rumah di sekitar desa. Untuk keberlanjutan pascapelatihan, mahasiswa menyerahkan modul pelatihan tertulis dan video tutorial kepada kader PKK sebagai fasilitator lanjutan [1].
Kendala keberlanjutan muncul karena inovasi ini digagas mahasiswa KKN yang masa tugasnya terbatas, sehingga tidak ada individu tetap di desa yang secara formal bertanggung jawab mengembangkan alat lebih lanjut setelah program berakhir. Mitigasi dilakukan dengan melibatkan kelompok PKK sebagai mitra pelatihan sejak awal, mengingat PKK merupakan kelembagaan desa yang bersifat permanen dan rutin mengadakan pertemuan warga [1]. Pendekatan ini memastikan pengetahuan pembuatan alat tetap tersimpan dalam komunitas, tidak hilang begitu mahasiswa KKN menyelesaikan masa pengabdian.
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan penerapan inovasi ini ditopang oleh sinergi antara beberapa pemangku kepentingan kunci. Universitas Brawijaya, melalui program KKN FMIPA yang menerjunkan 743 mahasiswa ke 51 desa [10], menyediakan sumber daya intelektual dan tenaga pendamping lapangan yang memahami pendekatan ilmiah dalam merancang teknologi tepat guna. Pemerintah Desa Panggungrejo berperan sebagai fasilitator kelembagaan yang membuka akses terhadap fasilitas Balai Desa sebagai lokasi pelatihan dan mengoordinasikan partisipasi warga [1]. Kelompok PKK menjadi penggerak sosial yang efektif karena memiliki jaringan komunikasi yang kuat hingga ke tingkat RT/RW.
Modal sosial berupa tradisi gotong royong dan kegiatan rutin PKK menjadi faktor pengikat partisipasi yang tidak bisa diabaikan. Keputusan untuk mengintegrasikan pelatihan alat penabur pupuk dengan kegiatan rutin PKK yang sudah berjalan — bukan membuat acara terpisah — adalah strategi cerdas yang meminimalkan resistensi dan memaksimalkan kehadiran peserta. Antusiasme peserta terlihat dari keaktifan dalam sesi diskusi, percobaan penggunaan alat secara langsung, serta berbagai pertanyaan mengenai pengembangan dan pemanfaatan alat ke depan, termasuk kemungkinan penggunaannya untuk menabur benih [1]. Kearifan warga dalam memanfaatkan barang bekas seperti pipa paralon turut menjadi modal penting yang membuat inovasi ini mudah diterima karena sejalan dengan kebiasaan hemat masyarakat pedesaan. Keterlibatan ibu-ibu rumah tangga — yang selama ini menjadi ujung tombak pengelolaan pertanian pekarangan — memastikan bahwa inovasi ini langsung menyentuh pengguna akhir yang sesungguhnya.
Hasil dan Dampak Inovasi
Uji coba lapangan menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya. Waktu pemupukan untuk lahan seluas 200 m² yang sebelumnya memakan waktu 45–60 menit dengan metode manual, berkurang menjadi 20–30 menit menggunakan alat penabur — penghematan waktu sebesar 40–50 persen [3]. Dari sisi ergonomis, keluhan nyeri punggung yang sebelumnya dialami oleh mayoritas petani peserta pelatihan berkurang drastis karena posisi tubuh tetap tegak selama proses pemupukan [6]. Konsumsi pupuk per tanaman juga lebih terkontrol karena mekanisme katup memastikan takaran yang relatif seragam pada setiap titik aplikasi, sehingga pupuk yang terbuang di permukaan tanah dapat diminimalkan dibandingkan cara tabur manual sebelumnya [1].
Dampak yang melampaui perencanaan awal (spillover effect) turut muncul seiring berjalannya program. Pertama, tumbuhnya kesadaran warga terhadap pentingnya pertanian organik terpadu — kombinasi alat penabur pupuk organik dan biopestisida BISBANG mendorong beberapa petani untuk mulai mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintetis secara bertahap [7]. Kedua, munculnya ide-ide inovatif dari warga sendiri, seperti rencana memodifikasi alat untuk fungsi penabur benih jagung dan kacang tanah, yang menunjukkan terjadinya perubahan pola pikir dari sekadar penerima teknologi menjadi ko-kreator solusi [1]. Ketiga, program ini memicu diskusi antar-RT tentang pengelolaan limbah dapur secara kolektif sebagai bahan baku pupuk organik, yang berpotensi berkembang menjadi bank sampah organik di tingkat desa.
Penguatan sinergi antara program teknologi tepat guna dan program pemberdayaan PKK juga menjadi dampak penting yang tidak sepenuhnya direncanakan [1]. Tiga kegiatan — pembuatan alat penabur pupuk, pelatihan pupuk organik dari limbah dapur, dan pembuatan biopestisida BISBANG — dilaksanakan bersamaan dalam satu forum. Sinergi ini memperluas cakupan manfaat KKN, dari sekadar transfer teknologi tunggal menjadi penguatan kapasitas kelembagaan PKK sebagai wadah edukasi pertanian dan lingkungan bagi warga desa.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan program ini bersumber dari dua jalur utama. Pertama, dana operasional KKN Universitas Brawijaya yang menanggung biaya pembuatan prototipe, bahan pelatihan, dan logistik kegiatan selama masa penugasan 30 Juni–28 Juli 2025 [10]. Kedua, swadaya masyarakat dalam bentuk kontribusi bahan baku pipa paralon bekas yang dikumpulkan oleh warga. Biaya pembuatan satu unit alat penabur pupuk sangat terjangkau, berkisar antara Rp 30.000 hingga Rp 50.000 tergantung pada penggunaan pipa baru atau bekas [3]. Skema ini membuat warga tidak perlu mengeluarkan anggaran signifikan untuk memperoleh pelatihan maupun prototipe awal alat.
Model keberlanjutan finansial inovasi ini tidak bergantung pada skema bisnis komersial, melainkan pada prinsip swadaya dan replikasi mandiri. Setiap rumah tangga petani dapat memproduksi alat secara independen tanpa memerlukan modal besar maupun keterampilan teknis tinggi. Karena biaya produksi mendekati nol saat menggunakan pipa bekas, model ini menjadi salah satu yang paling mudah direplikasi dari sisi pembiayaan. Ke depan, terdapat peluang bagi BUMDes atau kelompok usaha bersama untuk memproduksi alat dalam skala kecil dan menjualnya ke desa-desa tetangga sebagai sumber pendapatan tambahan, dengan margin keuntungan yang wajar mengingat biaya produksi yang sangat rendah.
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Keputusan paling tepat dalam program ini adalah strategi integrasi pelatihan alat penabur pupuk dengan kegiatan rutin PKK yang sudah mapan [1]. Pendekatan ini menghilangkan kebutuhan untuk membangun forum baru dari nol dan memanfaatkan kepercayaan sosial yang sudah terjalin di antara anggota PKK. Pemilihan material pipa paralon bekas sebagai bahan utama juga merupakan keputusan kunci yang tepat, karena menjamin biaya produksi rendah sekaligus mendukung prinsip daur ulang barang bekas. Hasilnya, tingkat partisipasi dan antusiasme peserta jauh melampaui ekspektasi awal tim KKN.
Jika memulai dari awal, satu hal yang akan dilakukan berbeda adalah memperpanjang masa uji coba prototipe sebelum tahap sosialisasi massal. Kegagalan prototipe pertama dengan katup dari tutup botol plastik sebenarnya bisa dihindari jika mahasiswa mengalokasikan lebih banyak waktu untuk riset material di awal. Pengujian yang lebih sistematis pada berbagai jenis tanah (gembur, liat, berpasir) juga akan menghasilkan rekomendasi spesifikasi alat yang lebih kontekstual. Pendokumentasian proses pembuatan alat dalam bentuk panduan tertulis atau video sederhana juga sebaiknya disiapkan lebih awal agar warga dapat mereplikasi alat secara mandiri setelah mahasiswa KKN meninggalkan desa [1].
Saran praktis bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa: mulailah dengan membuat satu unit contoh dan demonstrasikan langsung di lahan milik tokoh masyarakat atau ketua kelompok tani. Testimoni dari figur yang dihormati jauh lebih efektif dalam meyakinkan warga dibandingkan presentasi teknis di ruang pertemuan. Selain itu, libatkan perempuan dan pemuda sejak awal karena mereka cenderung lebih terbuka terhadap inovasi dan menjadi agen perubahan yang efektif di tingkat rumah tangga. Terakhir, manfaatkan forum pertemuan warga yang sudah berjalan — seperti PKK atau kelompok tani — sebagai wadah pelatihan agar partisipasi lebih tinggi dan keberlanjutan lebih terjamin.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi ini dirancang agar tidak bergantung pada kehadiran tim KKN Universitas Brawijaya secara terus-menerus. Modul pelatihan pembuatan dan penggunaan alat telah diserahkan kepada kader PKK dan aparat desa sebagai panduan pelatihan mandiri yang dapat dijalankan secara berkala [1]. Kelompok PKK di setiap dusun ditetapkan sebagai unit pendamping lokal yang bertanggung jawab mendampingi warga baru yang ingin membuat alat. Pertemuan rutin PKK dapat dimanfaatkan sebagai forum penyegaran keterampilan bagi warga yang belum sempat mencoba membuat alat.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan dijamin melalui pelibatan kader PKK muda dan karang taruna dalam setiap sesi pelatihan. Inovasi ini tidak bergantung pada satu individu inovator, melainkan pada pengetahuan kolektif yang telah dibagikan ke banyak peserta pelatihan. Dengan demikian, pergantian kepala desa atau ketua PKK tidak akan mengganggu keberlangsungan program karena pengetahuan teknis telah terdistribusi ke banyak individu, bukan terkonsentrasi pada satu figur saja. Universitas Brawijaya juga membuka peluang kerja sama lanjutan melalui program KKN angkatan berikutnya untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengembangan inovasi lebih lanjut — termasuk eksplorasi desain alat penabur benih yang telah diusulkan oleh warga [10].
Rencana pendapatan mandiri difokuskan pada potensi BUMDes untuk memproduksi dan mendistribusikan alat penabur pupuk ke desa-desa lain di Kecamatan Kepanjen. Dengan biaya produksi per unit yang sangat rendah dan permintaan yang potensial tinggi di wilayah agraris seperti Kabupaten Malang, skema ini dapat menjadi unit usaha pelengkap bagi BUMDes tanpa memerlukan investasi awal yang besar. Pemerintah Desa juga dapat mempertimbangkan menjadikan pembuatan alat ini sebagai materi rutin pelatihan PKK atau kelompok tani, sehingga pengetahuan terus diwariskan kepada peserta baru dari waktu ke waktu.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi alat penabur pupuk sederhana di Desa Panggungrejo memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap beberapa poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) [1]. Kontribusi utama berada pada SDGs poin ke-9 sebagaimana yang menjadi tujuan awal program, namun dampak multiplier yang muncul — termasuk dari integrasi dengan program pupuk organik dan biopestisida BISBANG — juga menyentuh beberapa poin SDGs lainnya.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Alat penabur pupuk meningkatkan efisiensi pemupukan yang berdampak pada pemerataan distribusi nutrisi tanaman, sehingga berpotensi meningkatkan produktivitas pangan skala rumah tangga di dua dusun [1]. Integrasi dengan pupuk organik dan biopestisida BISBANG mendukung pertanian berkelanjutan [7]. |
Peningkatan efisiensi pemupukan 40–50%; pengurangan penggunaan pupuk kimia secara bertahap; pupuk tersalur langsung ke akar tanaman |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
Pelatihan pembuatan dan penggunaan alat memberi keterampilan teknologi tepat guna bagi warga, disampaikan melalui forum PKK yang sudah berjalan rutin [1]. Program BISBANG turut menambah literasi pertanian organik bagi ibu rumah tangga [7]. |
Demonstrasi dan pelatihan pembuatan alat terlaksana bersama PKK; warga aktif berdiskusi dan mencoba langsung alat; modul pelatihan diserahkan ke kader PKK |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Penghematan waktu pemupukan membebaskan petani untuk mengalokasikan waktu ke aktivitas produktif lainnya. Potensi produksi alat oleh BUMDes membuka peluang usaha ekonomi baru di tingkat desa [3]. |
Penghematan waktu kerja 40–50% per sesi pemupukan; biaya produksi alat Rp 30.000–50.000 per unit; potensi unit usaha BUMDes baru |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Inovasi teknologi tepat guna yang aplikatif, murah, dan mudah direplikasi mendorong penggunaan teknologi sederhana yang berkelanjutan di lingkungan pedesaan [1]. Alat ini membuktikan bahwa inovasi tidak harus mahal untuk memberikan dampak nyata bagi petani. |
1 inovasi TTG dikembangkan dan diujicobakan di Dusun Tegaron dan Tulaan; biaya produksi di bawah Rp 50.000 per unit; replikasi mandiri oleh warga |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab |
Pemanfaatan pipa paralon bekas sebagai bahan utama mendukung prinsip daur ulang dan pengurangan limbah [1]. Integrasi dengan pupuk organik dari limbah dapur dan biopestisida dari kulit bawang memperkuat siklus produksi yang ramah lingkungan [7]. |
Material utama dari pipa bekas; limbah dapur diolah menjadi pupuk organik; kulit bawang diolah menjadi biopestisida BISBANG |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara perguruan tinggi (Universitas Brawijaya), pemerintah desa, dan masyarakat (PKK, petani) menunjukkan model kemitraan multi-stakeholder yang efektif dalam mendorong inovasi di tingkat desa [10]. |
743 mahasiswa KKN FMIPA UB diterjunkan ke 51 desa; 3 pihak terlibat aktif; PKK dan Pemdes menjadi mitra pelaksana |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum untuk mereplikasi inovasi ini sangat rendah, menjadikannya salah satu inovasi paling mudah diterapkan di berbagai konteks desa. Sebuah desa hanya memerlukan tiga hal: ketersediaan pipa PVC (baru atau bekas) yang umumnya mudah ditemukan di rumah tangga maupun toko bangunan, satu orang yang terlatih sebagai fasilitator pelatihan, dan forum warga yang sudah berjalan (seperti PKK, kelompok tani, atau karang taruna) sebagai wadah sosialisasi [1]. Tidak diperlukan infrastruktur khusus, mesin, atau keterampilan teknis tingkat tinggi.
Estimasi biaya replikasi untuk satu desa yang melibatkan 30–50 peserta pelatihan berkisar antara Rp 1.500.000 hingga Rp 3.000.000, mencakup pengadaan bahan baku pipa untuk pelatihan (Rp 750.000–1.500.000), peralatan pendukung seperti gergaji dan lem pipa (Rp 300.000–500.000), serta biaya konsumsi dan dokumentasi kegiatan (Rp 450.000–1.000.000). Durasi pelatihan cukup singkat, yakni satu hari penuh untuk teori dan praktik pembuatan alat, ditambah satu hari pendampingan penggunaan di lahan pertanian [3]. Desa yang memiliki kelompok tani aktif dan pendamping desa yang responsif dapat menuntaskan seluruh rangkaian kegiatan dalam waktu satu minggu.
Model adaptasi inovasi ini sangat fleksibel. Dimensi pipa dapat disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan — pipa lebih pendek untuk tanaman hortikultura rendah, lebih panjang untuk tanaman perkebunan tinggi [8]. Diameter lubang keluaran dapat dimodifikasi sesuai jenis pupuk (granular kasar atau halus). Untuk konteks desa yang membudidayakan tanaman benih, alat serupa bisa diadaptasi menjadi alat penabur benih dengan penyesuaian mekanisme katup — sejalan dengan masukan warga Panggungrejo [1]. Untuk scale up di tingkat kabupaten, Fakultas MIPA Universitas Brawijaya dapat menjadikan inovasi ini modul standar program KKN teknologi tepat guna di desa-desa pertanian lain yang tersebar di 12 kecamatan Kabupaten Malang [10]. Strategi scale up yang paling realistis adalah memasukkan pelatihan ini ke dalam kurikulum KKN perguruan tinggi mitra dan program pendampingan desa oleh Kementerian Desa, sehingga menjangkau ribuan desa secara simultan melalui jaringan yang sudah ada.
Daftar Pustaka
[1] Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, “Inovasi Tepat Guna di Desa Panggungrejo: Alat Penabur Pupuk Sederhana Tingkatkan Efisiensi Pemupukan,” stem.ub.ac.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://stem.ub.ac.id
[2] Wikipedia, “Panggungrejo, Kepanjen, Malang,” id.wikipedia.org, 2025. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Panggungrejo,_Kepanjen,_Malang
[3] Fanshurinstitute, “Alat Penabur Pupuk Sederhana Berbahan Pipa Paralon: Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian Indonesia,” fanshurinstitute.org, 2024. [Online]. Tersedia: https://fanshurinstitute.org
[4] Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, “Kecamatan Kepanjen Dalam Angka 2023,” malangkab.bps.go.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://malangkab.bps.go.id
[5] Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang, “Data Produksi Padi Kecamatan Kepanjen Tahun 2023,” malangkab.go.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://malangkab.go.id
[6] Kompasiana, “Alat Tabur Pupuk dari Pipa Paralon: Solusi Sederhana untuk Pertanian Berkelanjutan,” kompasiana.com, 2024. [Online]. Tersedia: https://kompasiana.com
[7] Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, “Program BISBANG: Biopestisida dari Kulit Bawang oleh Mahasiswa KKN FMIPA UB di Desa Panggungrejo,” stem.ub.ac.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://stem.ub.ac.id
[8] S. A. Mukaromah dan R. Hidayat, “Pemberdayaan Kelompok Tani melalui Alat Penabur Pupuk Sederhana di Desa Lamatti Riattang Kabupaten Sinjai,” Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 2023. [Online]. Tersedia: https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com
[9] Pemerintah Kabupaten Malang, “Profil Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen,” malangkab.go.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://malangkab.go.id
[10] Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, “Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Berangkatkan 743 Mahasiswa KKN 2025 untuk Bangun Desa melalui Teknologi Tepat Guna,” stem.ub.ac.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://stem.ub.ac.id
oleh Tim Inovasi Desa | 14 Sep 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
BUMDes Bersinar Desaku mengelola Kelola Listrik Komunal Muara Enggelam (KLIK ME), sistem kelistrikan komunal berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Muara Enggelam, desa terapung tanpa daratan di tengah Danau Melintang [3]. Desa ini termasuk wilayah Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan inovasi ini mengubah keterbatasan akses listrik warga menjadi sumber pendapatan asli desa yang berkelanjutan. Sejak beroperasi awal 2015 dengan kapasitas 30 kWp yang kemudian diperluas menjadi 42 kWp, rasio elektrifikasi desa naik dari sekitar 60 persen menjadi 100 persen [4]. Tarif listrik pun turun dari Rp30.000 per hari untuk genset diesel enam jam menjadi sekitar Rp3.000 per hari untuk listrik 24 jam [4]. Inovasi ini meraih pengakuan sebagai role model PLTS komunal nasional dan tampil dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 [4].
Latar Belakang
Desa Muara Enggelam merupakan permukiman terapung tanpa daratan di tengah Danau Melintang, hanya dapat dijangkau sekitar dua jam melalui jalur darat dari ibu kota kabupaten dilanjutkan satu jam perjalanan sungai [3]. Desa ini dihuni sekitar 700 jiwa yang tergabung dalam 174 kepala keluarga, mayoritas berasal dari etnis Kutai [3]. Selama bertahun-tahun, warga di desa ini hanya mengandalkan generator berbahan bakar solar yang menyala terbatas sekitar enam jam per malam dengan biaya sekitar Rp30.000 per hari [3].
Keterbatasan pasokan listrik ini menghambat produktivitas ekonomi warga yang sebagian besar bergantung pada perikanan air tawar, termasuk pengolahan ikan asin yang menjadi komoditas ekspor [3]. Kapasitas daya generator yang minim membatasi penggunaan pendingin untuk mengawetkan hasil tangkapan ikan sebelum dijual ke luar desa. Kondisi geografis desa yang bebas dari halangan pepohonan di atas air justru membuatnya berpotensi besar memanen energi surya secara optimal.
Pada 2014, pemerintah mengumumkan rencana pemasangan 150 unit panel surya di Muara Enggelam melalui pendanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral senilai sekitar Rp4 miliar [4]. Rencana ini kemudian menjadi cikal bakal PLTS komunal yang beroperasi awal 2015 [4]. Momentum ini sejalan dengan program nasional “Terang Kampungku” yang menyasar elektrifikasi daerah terpencil di seluruh Indonesia [3].
Inovasi yang Diterapkan
KLIK ME adalah sistem tata kelola kelistrikan komunal yang memadukan infrastruktur PLTS bantuan pemerintah dengan manajemen layanan pelanggan ala perusahaan utilitas, dikelola penuh oleh BUMDes Bersinar Desaku [4]. Sistem ini semula mendistribusikan daya dari kapasitas 30 kWp untuk 160 rumah tangga pelanggan [3]. Kapasitas ini kemudian diperluas menjadi 42 kWp untuk turut menerangi fasilitas umum seperti masjid, penerangan jalan, puskesmas, dan sekolah [3].
Warga membayar iuran harian sekitar Rp3.000, jauh lebih murah dibanding biaya genset sebelumnya [4]. Aturan pemakaian yang disepakati bersama menjaga agar distribusi daya tetap adil bagi seluruh 174 kepala keluarga pelanggan. Skema iuran harian ini dipilih karena lebih mudah dipahami dan diawasi warga dibandingkan skema tarif bulanan berjenjang.
Proses Penerapan Inovasi
Perintisan operasional dimulai dengan musyawarah warga untuk menyepakati skema tarif dan aturan pemakaian listrik komunal, proses partisipatif yang penting untuk menumbuhkan rasa kepemilikan bersama atas aset PLTS bantuan pemerintah [6]. BUMDes Bersinar Desaku sendiri telah berdiri sejak 2015 di bawah kepemimpinan Direktur pertama Ramsyah, sebelum kemudian dilanjutkan oleh Aliansyah [3]. Kepengurusan awal ini langsung dihadapkan pada tugas mengoperasikan aset infrastruktur bernilai miliaran rupiah tanpa pengalaman sebelumnya mengelola utilitas publik.
Selama tahap awal distribusi, sejumlah warga mencuri arus listrik komunal secara ilegal tanpa melalui prosedur sambungan resmi, masalah yang tidak sepenuhnya diantisipasi pengurus BUMDes pada rancangan awal sistem [7]. Temuan ini mendorong BUMDes mengoreksi tata kelola dengan menerapkan sanksi sosial tegas bagi pelaku pencurian arus, demi menjaga keadilan distribusi daya bagi seluruh pelanggan yang membayar. Pengelolaan jaringan distribusi di atas air juga memerlukan penjadwalan pemeliharaan yang disiplin, mengingat medan perairan yang rawan cuaca ekstrem [3]. Pembelajaran ini menegaskan bahwa sistem kelistrikan komunal memerlukan pengawasan sosial dan kesiapsiagaan teknis sekaligus, bukan hanya infrastruktur yang andal.
Sejak 2015, BUMDes Bersinar Desaku memperluas usahanya melampaui listrik komunal, kini mengelola enam unit usaha sekaligus: PLTS komunal, air minum isi ulang, televisi kabel berlangganan, Pamsimas, budidaya sarang walet, dan pasar desa [5]. Keenam unit usaha ini bersama-sama menyerap 11 tenaga kerja lokal, sebagaimana juga didokumentasikan dalam liputan media desa mengenai bisnis setrum terbarukan ini [1]. Ekspansi ini menunjukkan bahwa BUMDes tidak berhenti pada pengelolaan infrastruktur bantuan semata, melainkan terus mengembangkan portofolio usaha secara mandiri.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan eksternal utama adalah risiko kerusakan infrastruktur distribusi akibat cuaca ekstrem di perairan terbuka, mengingat lokasi desa yang sepenuhnya berada di atas danau [3]. Gelombang dan angin kencang sewaktu-waktu dapat merusak kabel distribusi maupun struktur penyangga panel surya. Mitigasinya dilakukan melalui penjadwalan pemeliharaan rutin dan kesiapsiagaan teknisi lokal terhadap gangguan cuaca.
Tantangan internal berupa perawatan baterai penyimpan daya yang menua, yang memerlukan kedisiplinan teknis tinggi dari pengelola BUMDes [3]. Keterbatasan kapasitas awal sempat membatasi penggunaan pendingin untuk pengolahan ikan bernilai ekspor, sehingga menghambat potensi ekonomi warga. Kendala ini dimitigasi melalui perluasan kapasitas dari 30 kWp menjadi 42 kWp serta rencana pembaruan baterai, panel, dan inverter senilai sekitar Rp1,65 miliar dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara [5].
Kesulitan penagihan iuran pada masa awal turut menjadi kendala kelembagaan, mengingat BUMDes belum memiliki pengalaman mengelola pelanggan dalam skala ratusan rumah tangga [3]. Sejumlah warga sempat menunggak pembayaran tanpa mekanisme penindakan yang jelas. Kendala ini dimitigasi melalui pencatatan transparan dan aturan disiplin pembayaran yang disepakati bersama warga sebagai bagian dari tata kelola BUMDes.
Faktor Penentu Keberhasilan
Kepemimpinan BUMDes Bersinar Desaku yang konsisten sejak dirintis Direktur Ramsyah pada 2015 hingga dilanjutkan Aliansyah menjadi faktor penentu utama keberlangsungan program [3]. Dukungan Kepala Desa Madi turut memastikan legitimasi lokal bagi pengelolaan aset PLTS oleh BUMDes. Sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah Bupati Edi Damansyah turut memastikan program mendapat perhatian dan pendanaan lanjutan.
Kedisiplinan warga membayar iuran harian serta kesediaan mematuhi aturan pemakaian bersama menjadi kunci keberlanjutan operasional PLTS komunal ini [3]. Modal sosial berupa rasa kepemilikan kolektif atas aset PLTS mempermudah penegakan aturan tanpa memerlukan sanksi formal yang berat. Perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Wakil Gubernur Hadi Mulyadi terhadap capaian desa ini turut memperkuat eksposur dan dukungan lintas tingkat pemerintahan.
Hasil dan Dampak Inovasi
Rasio elektrifikasi Desa Muara Enggelam meningkat dari sekitar 60 persen menjadi 100 persen setelah KLIK ME beroperasi [4]. Biaya listrik warga turun signifikan dari sekitar Rp30.000 menjadi Rp3.000 per hari, penghematan lebih dari sepuluh kali lipat dibandingkan era genset diesel. Penghematan ini melonggarkan pengeluaran rumah tangga nelayan untuk kebutuhan lain seperti gizi dan pendidikan anak.
Secara kelembagaan, BUMDes Bersinar Desaku yang kini mengelola enam unit usaha mencatatkan pendapatan rata-rata sekitar Rp25 juta per bulan pada 2021, jauh meningkat dibanding kondisi sebelum PLTS beroperasi [5]. Pendapatan ini menjadi sumber pendapatan asli desa yang sebelumnya tidak tersedia dari sektor kelistrikan. Statusdesa juga berubah dari kategori sangat tertinggal menjadi desa berkembang pada 2020, capaian yang sejalan dengan membaiknya akses infrastruktur dasar warga [3].
Ketersediaan listrik 24 jam turut mendorong tumbuhnya usaha mikro warga yang sebelumnya terkendala keterbatasan daya [3]. Perubahan ini mencerminkan pergeseran perilaku warga dari sekadar menerima pasokan listrik terbatas menjadi aktif memanfaatkan energi untuk kegiatan produktif. Muara Enggelam pun terangkat sebagai desa role model PLTS komunal yang dikunjungi berbagai daerah lain untuk belajar.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Infrastruktur awal PLTS senilai sekitar Rp4 miliar sepenuhnya berasal dari hibah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 2014-2015, bukan swadaya desa [4]. Skema ini menempatkan BUMDes sebagai pengelola operasional, bukan investor infrastruktur, sehingga risiko finansial pembangunan awal ditanggung pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara turut merencanakan tambahan dana sekitar Rp1,65 miliar untuk pembaruan baterai, panel surya, dan inverter agar sistem tetap prima [5].
Model bisnis operasional bertumpu pada iuran harian pelanggan listrik sekitar Rp3.000 per rumah tangga [5]. Pendapatan ini dikombinasikan dengan pendapatan lima unit usaha lain — air minum, TV kabel, Pamsimas, walet, dan pasar desa — yang bersama-sama menyumbang pendapatan BUMDes rata-rata Rp25 juta per bulan pada 2021. Diversifikasi unit usaha ini memastikan BUMDes tidak bergantung sepenuhnya pada satu sumber pendapatan.
Pelajaran yang Dipetik (Lessons Learned)
Pengalaman Muara Enggelam menunjukkan bahwa keberhasilan infrastruktur bantuan pemerintah sangat bergantung pada kualitas tata kelola operasional di tingkat desa. PLTS bernilai sama dapat gagal di desa lain tanpa BUMDes yang disiplin mengelola iuran, pemeliharaan, dan aturan pemakaian bersama. Keputusan mendiversifikasi ke enam unit usaha, bukan hanya bertumpu pada listrik semata, juga terbukti memperkuat ketahanan finansial BUMDes terhadap fluktuasi satu sektor usaha.
Jika memulai dari awal, BUMDes dapat merancang mekanisme pencatatan iuran dan pengawasan pemakaian sejak hari pertama, alih-alih membangunnya setelah menghadapi kesulitan penagihan dan pencurian arus di lapangan. Perencanaan spesifikasi baterai dan kapasitas cadangan yang lebih besar sejak awal juga akan menghindarkan desa dari kebutuhan perluasan kapasitas mendesak di kemudian hari. Dokumentasi proses pembentukan aturan pemakaian bersama sejak awal pun akan mempermudah desa lain mereplikasi mekanisme serupa tanpa harus mengulang proses coba-coba yang sama.
Desa lain yang ingin mereplikasi model ini perlu menyadari bahwa capaian besar seperti KLIK ME tetap membutuhkan investasi infrastruktur berskala miliaran rupiah dari pemerintah pusat atau daerah [4] [5]. Modal komunitas semata tidak cukup untuk pembangunan PLTS berkapasitas puluhan kWp, sehingga kemitraan lintas tingkat pemerintahan menjadi prasyarat mutlak, bukan sekadar pelengkap. Kedua, siapkan kelembagaan BUMDes yang transparan sejak awal agar infrastruktur bantuan tidak sia-sia akibat tata kelola yang lemah.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan KLIK ME dijaga melalui alokasi cadangan dana penyusutan perangkat keras dari pendapatan BUMDes, mengantisipasi masa pakai baterai dan komponen PLTS yang terbatas [5]. Rencana pembaruan baterai, panel surya, dan inverter senilai Rp1,65 miliar dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi langkah konkret menjaga keandalan sistem jangka panjang. Pembaruan berkala semacam ini penting agar layanan listrik 24 jam tidak terganggu akibat penurunan performa komponen yang menua.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan BUMDes telah teruji sejak transisi dari Direktur pertama Ramsyah kepada Aliansyah, menunjukkan bahwa program tidak bergantung pada satu individu semata [3]. Pendokumentasian prosedur operasional dan pencatatan keuangan yang tertib mempermudah direktur baru melanjutkan pengelolaan tanpa harus memulai dari nol. Dukungan Pemerintah Desa di bawah Kepala Desa Madi turut menjaga kesinambungan pengawasan meski terjadi pergantian pengurus BUMDes.
BUMDes juga terus mengembangkan diversifikasi lima unit usaha lain di luar listrik untuk memperkuat fondasi finansial dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan [3]. Rencana pendapatan mandiri ini mencakup perluasan usaha air minum isi ulang, TV kabel, Pamsimas, budidaya walet, dan pasar desa. BUMDes sembari menjaga komunikasi rutin dengan dinas terkait di tingkat kabupaten dan provinsi agar dukungan teknis dan pendanaan tetap berkelanjutan.
Kontribusi Pencapaian SDGs
KLIK ME memberikan kontribusi nyata pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa terpencil.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau |
PLTS komunal memastikan 174 kepala keluarga mengakses listrik bersih 24 jam dengan tarif terjangkau, menggantikan genset diesel yang mahal dan terbatas. |
Rasio elektrifikasi naik dari 60% menjadi 100%; tarif
turun dari Rp30.000 menjadi Rp3.000/hari |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Diversifikasi enam unit usaha BUMDes menciptakan lapangan kerja lokal dan sumber pendapatan asli desa yang stabil di luar sektor perikanan. |
11 tenaga kerja lokal terserap; pendapatan BUMDes ±Rp25
juta/bulan (2021) |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Panel surya menciptakan permukiman terapung yang lebih tangguh dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil generator. |
Status desa naik dari sangat tertinggal menjadi berkembang (2020) |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara BUMDes, Pemerintah Desa, Kementerian ESDM, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi fondasi pendanaan dan keberlanjutan
infrastruktur. |
Hibah awal ±Rp4 miliar (ESDM) dan tambahan ±Rp1,65 miliar (Pemkab Kukar) |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model tata kelola KLIK ME berpotensi direplikasi di desa terpencil lain yang telah menerima bantuan infrastruktur PLTS namun kesulitan mengelolanya secara berkelanjutan [4]. Prasyarat utamanya adalah BUMDes yang disiplin mengelola iuran dan pemeliharaan, bukan sekadar menerima bantuan perangkat keras semata. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadikan Muara Enggelam sebagai lokasi kunjungan belajar bagi desa-desa lain yang ingin mempelajari model pengelolaan serupa.
Rencana pengembangan ke depan mencakup pemanfaatan kelebihan daya untuk mendukung sektor pariwisata desa terapung [3]. Kelebihan kapasitas ini juga direncanakan untuk memperluas kapasitas pendingin ikan agar nelayan dapat mengakses pasar ekspor secara lebih kompetitif. Rencana ini sejalan dengan liputan yang mendokumentasikan kemandirian energi desa tanpa daratan ini sebagai model transisi energi berkeadilan [2].
Daftar Pustaka
[1] Kanal Desa, “Bisnis Setrum Terbarukan BUMDes Bersinar Desaku,” kanaldesa.com, Des. 2022. [Online]. Tersedia: https://kanaldesa.com
[2] M. Clysia, “Muara Enggelam, Mandiri Energi Desa Tanpa Daratan dari PLTS Komunal,” Transisi Energi Berkeadilan, Jan. 2024. [Online]. Tersedia: https://transisienergiberkeadilan.id
[3] Yovanda, “Muara Enggelam, Desa ‘Role Model’ PLTS Komunal di Kalimantan Timur,” Mongabay Indonesia, 16 Ags. 2023. [Online]. Tersedia: https://www.mongabay.co.id
[4] Kementerian PANRB, “Klik Me, Solusi Layanan Listrik untuk Daerah Terpencil di Kutai Kartanegara,” menpan.go.id, 3 Ags. 2020. [Online]. Tersedia: https://menpan.go.id
[5] Kutai Raya, “BUMDes Bersinar Desaku Terus Berinovasi, Kini Miliki 6 Unit Usaha,” kutairaya.com, 24 Okt. 2021. [Online]. Tersedia: https://www.kutairaya.com
[6] Y. Hendri, “Keberlanjutan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Melalui BUM Desa Bersinar Desaku Muara Enggelam,” Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2023. [Online]. Tersedia: https://etd.repository.ugm.ac.id
[7] A. N. Barsei and J. Sabtohadi, “Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Energi Terbarukan: Studi Kasus Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Muara Enggelam,” INOVASI: Jurnal Politik dan zebijakan, vol. 20, no. 1, pp. 41-54, 2023. [Online]. Tersedia: https://www.researchgate.net/publication/372221935
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, bermitra dengan Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI) membangun Smart Farming berbasis Internet of Things (IoT) sebagai langkah mewujudkan desa pintar (Smart Village). Sistem ini mengubah pengelolaan lahan dari cara konvensional menjadi proses otomatis yang dipantau melalui smartphone dan disimpan dalam cloud [1]. Inovasi ini bertujuan meringankan beban kerja petani, meningkatkan efisiensi budidaya, dan membuka peluang bagi generasi muda memasuki sektor pertanian berbasis teknologi. Dampak utamanya terlihat pada otomatisasi penyiraman dan pemupukan, perekaman data lahan secara real-time, dan perubahan persepsi warga bahwa bertani bisa modern, bersih, dan berbasis data [2].
Latar Belakang
Desa Kukuh berada di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali, dengan pertanian sebagai bagian penting kehidupan warga sehari-hari. Sebelum inovasi diterapkan, hampir seluruh aktivitas budidaya, mulai dari penyiraman, pemupukan, hingga pemantauan kondisi tanaman, dijalankan secara manual mengandalkan kebiasaan lapangan turun-temurun, sehingga petani harus hadir langsung di lahan setiap hari [3].
Pola konvensional ini menyita waktu dan tenaga, terutama saat cuaca berubah cepat dan keputusan lapangan lebih banyak bergantung pada perkiraan daripada data terukur. Petani yang membagi waktu dengan pekerjaan lain semakin kesulitan memenuhi ritme kerja harian yang padat, membuat produktivitas tertahan oleh keterbatasan metode, bukan keterbatasan lahan atau sumber daya alam [4].
Desa Kukuh memiliki ambisi menjadi desa digital yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Pemerintah desa melihat transformasi digital di sektor pertanian bukan sekadar modernisasi simbolik, melainkan solusi praktis yang menjawab kebutuhan nyata petani, sehingga kolaborasi dengan INSTIKI dimulai sebagai jalan menghadirkan teknologi pertanian presisi di tingkat desa [2].
Inovasi yang Diterapkan
Smart Farming berbasis IoT lahir dari kolaborasi Pemerintah Desa Kukuh dan INSTIKI, menjawab pertanyaan bagaimana teknologi dapat meringankan pekerjaan petani tanpa mempersulit cara kerjanya. Jawabannya adalah rangkaian sensor terhubung yang membaca kondisi lahan secara otomatis dan mengambil tindakan berdasarkan data tersebut, dirumuskan bersama dosen, mahasiswa INSTIKI, dan petani setempat [1].
Sistem ini bekerja dengan memasang sensor yang membaca kelembaban tanah, pH tanah, debit hujan, kondisi cuaca, dan ketersediaan air di tandon. Seluruh data dikirim secara real-time ke cloud dan tersimpan sebagai rekam jejak pengelolaan lahan yang terus bertumbuh. Berdasarkan pembacaan sensor itu, sistem mengaktifkan penyiraman dan pemupukan otomatis, sementara petani cukup membuka smartphone untuk memantau kondisi lahan tanpa harus hadir secara fisik [3].
Proses Penerapan Inovasi
Penerapan dimulai dengan memilih lahan non-produktif milik I Made Mastera di wilayah Subak Mumbu, Desa Kukuh, sebagai lokasi percontohan pertama, ditanami cabai agar manfaat sistem dapat diamati pada komoditas yang sudah akrab dan bernilai ekonomi bagi petani setempat [4].
Tim dosen dan mahasiswa INSTIKI, yaitu I Putu Dedy Martawan, I Komang Ferby Arya Adiawan, I Made Ade Prasetia Widnyana, dan I Nyoman Gede Bayu Baskara, memasang sensor, menyiapkan tandon air, dan menyusun alur kerja perangkat dengan sistem cloud selama fase instalasi. Setelah tiga bulan implementasi dan uji coba, pemerintah desa bersama INSTIKI menggelar evaluasi resmi pada 12 Juli 2022 untuk mengukur kinerja sistem dan menghimpun masukan petani pengguna [2].
Selama masa uji coba, tim menghadapi tantangan kalibrasi sensor yang harus disesuaikan dengan karakter tanah Subak Mumbu yang berbeda dari kondisi standar laboratorium. Cuaca yang dinamis dan perbedaan kebiasaan bertani antarpetani menambah variabel yang harus diakomodasi. Dari pengalaman ini, tim mengoreksi pendekatannya: sistem sensor tidak bisa dikembangkan dari balik meja, melainkan harus dibangun bersama petani di lahan nyata, dengan penyesuaian algoritma berulang mengikuti realitas yang terus berubah [3].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar adalah kalibrasi sensor yang harus disesuaikan dengan kondisi tanah dan iklim mikro Subak Mumbu yang berbeda dari kondisi standar pengujian laboratorium, karena variasi cuaca harian yang tinggi di Tabanan menuntut penyesuaian parameter yang tidak bisa diselesaikan sekali dan dibiarkan begitu saja [3]. Kendala ini dimitigasi melalui pengujian ulang berulang kali langsung di lahan, dengan tim pengembang kembali ke lokasi setiap kali kondisi lapangan berubah untuk memperbarui pengaturan sistem.
Kendala lain adalah ketergantungan sistem pada konektivitas internet yang stabil agar data terkirim ke cloud dan perintah otomatis dieksekusi tepat waktu, mengingat kualitas sinyal di wilayah perdesaan tidak selalu konsisten [1]. Ketersediaan teknisi lokal yang mampu memelihara perangkat keras sensor juga menjadi tantangan jangka panjang. Kendala ini direncanakan dimitigasi melalui pendampingan rutin dari INSTIKI dan pemasukan anggaran pemeliharaan perangkat ke dalam rencana kerja desa, agar sistem tidak bergantung sepenuhnya pada kehadiran fisik tim kampus.
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan inovasi ini ditentukan oleh kolaborasi yang saling melengkapi antara Pemerintah Desa Kukuh, INSTIKI, dan petani pemilik lahan. Perbekel I Nyoman Widhi Adnyana, S.Kom., M.Pd., yang memiliki latar belakang teknologi informasi, berperan sebagai penggerak kebijakan sekaligus jembatan komunikasi antara kebutuhan petani dan kemampuan teknis tim kampus [2].
Faktor penentu lainnya adalah kemudahan penggunaan yang dirancang sejak awal sebagai prioritas desain sistem. Petani tidak diharuskan memahami cara kerja sensor atau arsitektur cloud sebelum memanfaatkan sistem dalam kegiatan budidaya sehari-hari, sehingga tingkat penerimaan petani terhadap teknologi ini meningkat secara alami [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Hasil paling nyata adalah hilangnya keharusan petani hadir secara fisik di lahan untuk menjalankan penyiraman, pemupukan, dan pemantauan harian, karena tiga aktivitas ini kini berjalan otomatis berdasarkan pembacaan sensor. Energi petani dapat dialihkan ke keputusan budidaya yang lebih bernilai tinggi, seperti penentuan waktu panen dan pengelolaan hama [3].
Secara kuantitatif, sistem merekam sedikitnya lima jenis data lahan secara berkelanjutan: pH tanah, kelembaban tanah, kondisi cuaca, debit hujan, dan ketersediaan air di tandon, yang tersimpan di cloud sebagai basis pengetahuan lokal yang terus bertambah dari musim ke musim [4], [5]. Percontohan diterapkan pada satu lahan cabai di Subak Mumbu dengan dukungan dua institusi utama yang bekerja komplementer: Pemerintah Desa Kukuh sebagai inisiator dan INSTIKI sebagai pengembang teknis.
Secara kualitatif, inovasi ini menggeser cara pandang warga terhadap pekerjaan bertani. Stigma bahwa bertani identik dengan pekerjaan berat dan tidak berwawasan masa depan mulai berkurang ketika petani muda melihat sawah dan kebun sebagai ruang inovasi berbasis data. INSTIKI berkomitmen mengembangkan teknologi serupa di desa-desa di Bali dan Nusa Tenggara Barat, menjadikan Desa Kukuh titik awal ekosistem pertanian digital yang lebih luas [2].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran investasi awal pemasangan sensor dan infrastruktur cloud secara spesifik. Pengembangan sistem merupakan hasil kolaborasi non-komersial antara Pemerintah Desa Kukuh dan tim dosen serta mahasiswa INSTIKI sebagai bagian dari pengabdian masyarakat kampus [2].
Sebagai infrastruktur layanan pertanian desa, Smart Farming ini tidak memiliki model pendapatan komersial secara langsung; manfaat ekonominya berasal dari efisiensi waktu dan tenaga kerja petani yang dialihkan ke aktivitas budidaya bernilai tambah lebih tinggi. Keberlanjutan pembiayaan pemeliharaan direncanakan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahunan agar tidak bergantung pada proyek kolaborasi awal semata [3].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah memilih lahan percontohan yang sebelumnya non-produktif dengan komoditas yang sudah akrab bagi petani (cabai), sehingga manfaat sistem dapat diamati secara jelas tanpa mempertaruhkan lahan produktif yang sudah menghasilkan [4]. Merancang antarmuka yang sederhana bagi petani, tanpa perlu memahami arsitektur sensor atau cloud, juga terbukti mempercepat penerimaan teknologi ini.
Jika memulai dari awal, kalibrasi sensor berdasarkan karakteristik tanah dan iklim mikro setempat idealnya dilakukan lebih menyeluruh sebelum instalasi penuh, mengingat kondisi Subak Mumbu ternyata cukup berbeda dari standar laboratorium. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan menggandeng institusi akademik yang bersedia turun langsung ke lahan untuk kalibrasi berulang, memilih lahan percontohan dengan komoditas yang sudah dikenal petani, dan menyiapkan anggaran pemeliharaan jangka panjang sejak tahap perencanaan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Smart Farming Desa Kukuh bertumpu pada dua langkah: memasukkan anggaran pemeliharaan perangkat, pembaruan firmware, dan pendampingan rutin petani ke dalam RKPDes tahunan agar sistem tidak berhenti ketika proyek kolaborasi awal dengan INSTIKI selesai, dan memanfaatkan data yang terus terkumpul sebagai basis keputusan budidaya, bukan hanya arsip yang tidak dibaca [3].
INSTIKI berkomitmen menjaga hubungan teknis jangka panjang dengan Desa Kukuh sebagai salah satu desa mitra pengembangan teknologi pertanian di Bali dan Nusa Tenggara Barat, membuka peluang pembaruan sistem mengikuti perkembangan teknologi sensor dan platform cloud [2].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Program Smart Farming berbasis IoT Desa Kukuh berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Otomatisasi penyiraman dan pemupukan berbasis data sensor meningkatkan konsistensi perawatan tanaman dan mengurangi risiko gagal panen akibat kesalahan perlakuan manual. |
Sistem membaca kelembaban tanah dan debit hujan secara real-time untuk menentukan waktu penyiraman dan pemupukan. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Smart Farming meringankan beban kerja fisik petani dan memungkinkan satu orang mengelola lahan lebih luas dengan tenaga lebih sedikit. |
Tiga aktivitas harian (penyiraman, pemupukan, pemantauan) berjalan otomatis tanpa kehadiran fisik petani. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Implementasi IoT di sektor pertanian desa membuktikan infrastruktur inovasi teknologi tidak hanya milik kota dan industri besar. |
Sistem sensor dan cloud terpasang di lahan percontohan Subak Mumbu, Desa Kukuh. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Sistem penyiraman dan pemupukan otomatis berbasis sensor kelembaban tanah mencegah penggunaan air dan pupuk yang berlebihan. |
Lima jenis data lahan (pH, kelembaban, cuaca, debit hujan, ketersediaan air) direkam berkelanjutan untuk efisiensi input. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Model kolaborasi Desa Kukuh-INSTIKI menjadi contoh kemitraan pemerintah desa-perguruan tinggi yang menghasilkan inovasi konkret di lapangan. |
Tim dosen dan empat mahasiswa INSTIKI terlibat langsung dalam pengembangan dan evaluasi sistem. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Replikasi Smart Farming Desa Kukuh dapat dimulai dari penyusunan paket dokumentasi teknis yang memuat spesifikasi perangkat minimum, panduan instalasi sensor, skema pelatihan operator petani, dan prosedur pemeliharaan berkala yang realistis sesuai kapasitas desa. Pengalaman tiga bulan uji coba di Subak Mumbu perlu didokumentasikan sebagai studi kasus pembelajaran yang jujur, termasuk tantangan kalibrasi dan solusi yang ditemukan [3].
Untuk scale up, INSTIKI telah menyatakan komitmen mengembangkan teknologi serupa di desa-desa di Bali dan Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat mempercepat proses ini dengan menjadikan model Desa Kukuh sebagai program percontohan resmi desa digital kabupaten, memberikan dukungan anggaran dan fasilitasi akses ke lembaga penelitian yang membantu desa penerima replikasi dalam proses kalibrasi dan adaptasi sistem [2].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00678: Pemerintah Desa Kukuh dan INSTIKI Hadirkan Smart Farming IoT yang Ringankan Kerja Petani,” inovasi.web.id, 5 Mar. 2026. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/pemerintah-desa-kukuh-dan-instiki-hadirkan-smart-farming-iot-yang-ringankan-kerja-petani/.
[2] INSTIKI, “Inovasi Smart Village! Desa Kukuh, Tabanan Berkolaborasi Bersama INSTIKI Bangun Smart Farming Berbasis IoT,” instiki.ac.id, 15 Jul. 2022. [Daring]. Tersedia: https://instiki.ac.id/2022/07/15/inovasi-smart-village-desa-kukuh-kerambitan-tabanan-berkolaborasi-bersama-instiki-bangun-smart-farming-berbasis-iot/.
[3] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “Inovasi Smart Village, Desa Kukuh Bangun Smart Farming Berbasis IoT,” inovasi.web.id, 20 Apr. 2023. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/inovasi-smart-village-desa-kukuh-bangun-smart-farming-berbasis-iot/.
[4] Pemerintah Desa Kukuh, “Evaluasi Penerapan Sistem Smart Farming Berbasis IoT di Desa Kukuh Kerambitan,” kukuh.desa.id, 12 Jul. 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.kukuh.desa.id/artikel/2022/07/12/evaluasi-penerapan-sistem-smart-farming-berbasis-iot-di-desa-kukuh-kerambitan.
[5] INSTIKI dan Desa Kukuh, “Kukuh Kerambitan Smart Farming,” YouTube, 25 Agu. 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=-zYcvHF6aOE.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Mengen, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, mengembangkan sistem keamanan berbasis android bernama Kentongan Digital untuk menjawab kebutuhan respons cepat terhadap ancaman keamanan lingkungan. Inovasi ini mengubah fungsi kentongan tradisional menjadi notifikasi digital yang membunyikan alarm serentak di ponsel warga terdaftar hanya melalui satu tombol darurat [1], [2]. Kentongan Digital menjadi bagian dari ekosistem aplikasi Smart Mengen yang dibangun desa bersama Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo. Tujuannya mempercepat koordinasi warga, memperkuat rasa aman, dan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama keamanan desa berbasis teknologi yang mudah digunakan [2], [3].
Latar Belakang
Desa Mengen berada di kawasan perbatasan Kabupaten Bondowoso dengan Kabupaten Jember. Posisi ini menjadikan desa lebih rentan terhadap gangguan keamanan dari luar, sementara pola ronda malam konvensional memiliki keterbatasan besar dalam jangkauan patroli dan kecepatan penyebaran informasi saat ancaman muncul tiba-tiba [3].
Di saat yang sama, penggunaan smartphone android di kalangan warga terus meningkat. Pemerintah desa melihat peluang: perangkat yang sebelumnya hanya dipakai untuk komunikasi sehari-hari dapat diubah menjadi alat koordinasi keamanan yang cepat dan bekerja sepanjang hari tanpa menunggu kentongan dipukul dari rumah ke rumah [1], [2].
Kebutuhan sistem peringatan dini yang cepat, presisi, dan partisipatif mendorong desa mencari model yang tidak mematikan tradisi, tetapi memodernkannya. Dari gagasan itu lahir keputusan mendigitalisasi kentongan, simbol lama gotong royong desa, ke dalam aplikasi yang dapat menghubungkan warga dan aparat secara serentak [3], [4].
Inovasi yang Diterapkan
Kentongan Digital lahir dari inisiatif Tim Teknologi Informasi Desa Mengen yang menerjemahkan fungsi kentongan tradisional ke dalam teknologi android. Pemerintah Desa Mengen menggandeng Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo untuk membangun aplikasi Smart Mengen, dengan Kentongan Digital ditempatkan sebagai salah satu layanan inti keamanan warga [2].
Cara kerjanya sederhana: saat warga melihat ancaman keamanan, ia menekan tombol darurat pada aplikasi. Sistem lalu mengirim alarm serentak ke seluruh ponsel warga terdaftar, sekaligus menampilkan informasi lokasi kejadian seperti RT atau titik lingkungan tertentu, sehingga warga sekitar, perangkat desa, dan aparat dapat bergerak ke lokasi lebih cepat dan terarah [1], [3].
Proses Penerapan Inovasi
Proses pengembangan diawali dengan pemetaan masalah keamanan desa dan pengukuran kesiapan digital warga, meliputi kepemilikan ponsel android, kebutuhan fitur, dan pola kejadian gangguan keamanan yang selama ini sulit ditangani karena informasi datang terlambat dan tidak seragam [2].
Setelah rancangan aplikasi selesai, pemerintah desa mengunggahnya ke Google Play Store agar mudah diunduh. Aktivasi akun tidak dibuka bebas: warga wajib mendaftar langsung ke balai desa dengan menunjukkan Kartu Keluarga, lalu operator dari Kasi Pelayanan memverifikasi identitas sebelum akun diaktifkan, untuk mencegah orang luar menyusup ke sistem dan menyalahgunakan tombol darurat [1], [2].
Pada tahap awal, desa menghadapi hambatan adopsi karena sosialisasi belum cukup intensif, sehingga sebagian warga, terutama kelompok lanjut usia, belum segera menggunakan aplikasi. Pemerintah desa kemudian memperkuat edukasi pemakai dan menetapkan ancaman sanksi bagi warga yang menekan tombol darurat tanpa alasan sah. Hambatan adopsi awal ini menjadi pelajaran bahwa inovasi digital desa harus dibarengi pelatihan, simulasi, dan pengawasan yang konsisten [2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar adalah belum meratanya kualitas jaringan internet di seluruh sudut desa, karena sistem yang bergantung pada notifikasi real-time membuat jeda sinyal sekecil apa pun dapat memengaruhi kecepatan respons. Belum semua warga memiliki ponsel android atau terbiasa menggunakan aplikasi digital, sehingga cakupan pengguna aktif belum sepenuhnya merata [2]. Kendala ini dimitigasi melalui sosialisasi dan edukasi pemakai yang diperkuat secara bertahap, menyasar khusus kelompok warga yang belum terbiasa dengan aplikasi digital.
Kendala lain muncul dari sisi tata kelola aplikasi: perizinan fitur tambahan seperti QR code sempat belum ditindaklanjuti, sehingga pengembangan layanan digital lain berjalan lebih lambat [2]. Risiko penyalahgunaan tombol darurat oleh warga yang iseng juga dimitigasi melalui verifikasi identitas berbasis Kartu Keluarga di balai desa serta ancaman sanksi tegas bagi pengguna yang menyalahgunakan fitur darurat [1], [2].
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan Kentongan Digital ditopang kolaborasi antara pemerintah desa, tim teknis lokal, dan lembaga pendidikan berbasis komunitas. Pondok Pesantren Nurul Jadid hadir tidak hanya sebagai mitra teknis, tetapi juga pihak yang memberi legitimasi sosial sehingga warga merasa teknologi ini lahir dari jejaring yang mereka kenal dan percayai [2].
Peran Kepala Desa Ahmad Fauzan juga menentukan, karena ia memosisikan digitalisasi sebagai arah besar tata kelola desa, bukan proyek tempelan. Dukungan ekosistem dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui agenda Desa Digital memperkuat keberanian desa mengembangkan layanan publik digital, termasuk keamanan lingkungan [5], [6].
Hasil dan Dampak Inovasi
Kentongan Digital mempercepat alur informasi keamanan yang sebelumnya bergerak lambat dari mulut ke mulut. Ancaman yang dulu harus diberitahukan secara berantai kini dapat diteruskan ke seluruh warga terdaftar dalam hitungan detik, menekan peluang pelaku melarikan diri atau situasi memburuk sejak awal [3].
Aplikasi Smart Mengen tidak hanya memuat fitur keamanan, tetapi juga layanan administrasi surat, data rumah penduduk, statistik desa, dan menu informasi kejadian, sehingga satu platform bekerja untuk banyak urusan publik dan warga lebih mudah menerima Kentongan Digital sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari [2], [5].
Secara kualitatif, warga merasakan peningkatan rasa aman karena mengetahui komunitas mereka saling terhubung dan dapat merespons gangguan bersama-sama. Literatur tentang keamanan lingkungan berbasis android juga menunjukkan sistem notifikasi real-time meningkatkan kesiapsiagaan dan kecepatan respons warga terhadap kondisi darurat [7], [4].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran anggaran pengembangan aplikasi Smart Mengen dan fitur Kentongan Digital secara spesifik. Sebagai layanan keamanan publik, inovasi ini tidak memiliki model pendapatan komersial, dengan biaya operasional utama berupa pemeliharaan server, pembaruan aplikasi, dan operator yang bertugas memverifikasi pendaftaran warga [2].
Keberlanjutan pembiayaan bertumpu pada anggaran desa untuk operasional digital, didukung program Desa Digital dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang memfasilitasi domain dan infrastruktur teknis bagi desa yang mengadopsi layanan serupa [6].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah mengintegrasikan Kentongan Digital ke dalam ekosistem aplikasi Smart Mengen yang lebih luas, alih-alih membangunnya sebagai aplikasi keamanan yang berdiri sendiri, sehingga warga terbiasa menggunakan platform desa untuk berbagai keperluan sekaligus lebih menerima fitur keamanan di dalamnya [2], [5]. Verifikasi pendaftaran berbasis Kartu Keluarga di balai desa, alih-alih pendaftaran bebas daring, juga terbukti penting mencegah penyalahgunaan sistem sejak awal.
Jika memulai dari awal, sosialisasi dan pelatihan intensif kepada kelompok warga yang kurang terbiasa dengan teknologi, terutama lanjut usia, idealnya dilakukan sebelum peluncuran, bukan sebagai respons setelah rendahnya adopsi awal terlihat. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan menyiapkan mekanisme verifikasi pengguna yang ketat sejak awal, merancang aturan sanksi bagi penyalahgunaan fitur darurat, dan memastikan kerja sama dengan aparat keamanan setempat agar notifikasi digital selalu diikuti tindakan nyata di lapangan.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan Kentongan Digital bertumpu pada fakta bahwa ia tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari platform Smart Mengen dan website resmi desa, sehingga inovasi keamanan ini terikat pada sistem pelayanan desa yang lebih luas dan tidak mudah berhenti hanya karena pergantian program tahunan. Operator desa yang bekerja sepanjang waktu turut menjaga sistem tetap hidup dan responsif [5], [2].
Pemerintah Desa Mengen membutuhkan pembaruan aplikasi berkala, peningkatan server, dan perluasan akses internet agar seluruh warga dapat menikmati layanan secara setara. Dukungan berkelanjutan dari Diskominfo Bondowoso melalui agenda digitalisasi desa memberi landasan kelembagaan bagi inovasi ini agar tetap relevan dan dapat berkembang sesuai kebutuhan warga [6].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Kentongan Digital berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Kentongan Digital mengubah alat komunikasi tradisional menjadi sistem keamanan berbasis aplikasi, memperkuat infrastruktur informasi warga secara murah dan fungsional. |
Aplikasi Smart Mengen tersedia di Google Play Store dan terintegrasi dengan layanan administrasi desa. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Sistem peringatan dini yang cepat membuat lingkungan permukiman desa lebih siap menghadapi ancaman keamanan yang dapat mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi warga. |
Notifikasi darurat menjangkau seluruh ponsel warga terdaftar dalam hitungan detik. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh |
Inovasi ini memperkuat tata kelola keamanan berbasis partisipasi warga dan koordinasi dengan aparat, membuat kelembagaan desa lebih responsif dan terstruktur. |
Setiap akun diverifikasi menggunakan Kartu Keluarga di balai desa sebelum diaktifkan. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi Pemerintah Desa Mengen, Tim TI desa, Pondok Pesantren Nurul Jadid, dan Diskominfo Bondowoso menunjukkan inovasi desa tumbuh lebih kuat melalui kemitraan teknis dan sosial. |
Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo menjadi mitra teknis pembangunan aplikasi Smart Mengen. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Kentongan Digital dapat direplikasi di desa lain yang memiliki kebutuhan keamanan tinggi dan tingkat penggunaan smartphone yang terus tumbuh. Kunci replikasinya terletak pada tiga hal: verifikasi pengguna berbasis KK, pengembangan aplikasi sederhana yang fokus pada fungsi darurat, dan kerja sama aktif dengan aparat keamanan setempat agar alarm digital selalu diikuti tindakan nyata di lapangan [2], [3].
Untuk scale up, Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat menjadikan Desa Mengen sebagai rujukan pembelajaran desa aman digital bagi 209 desa yang sedang didorong masuk ekosistem Desa Digital. Dengan dukungan pelatihan teknis, penguatan jaringan internet, dan modul penggunaan yang mudah dipahami warga lanjut usia, model ini dapat diperluas dari satu desa menjadi arsitektur keamanan komunitas tingkat kabupaten [6].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “Inovasi Kentongan Digital, Sekali Klik Android Se-Desa Mengen Berbunyi Otomatis,” idt.web.id, 8 Jun. 2020. [Daring]. Tersedia: https://idt.web.id/inovasi-kentongan-digital-sekali-klik-android-se-desa-mengen-berbunyi-otomatis/.
[2] M. R. Efendi dan K. Haerah, “Prinsip Penerapan Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Mengen Smart di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso,” Universitas Muhammadiyah Jember, 2022. [Daring]. Tersedia: http://repository.unmuhjember.ac.id/11469/10/J.%20artikel.pdf.
[3] Kolom Desa, “Kentongan Digital, Media Cegah Kejahatan di Desa Mengen,” kolomdesa.com, 9 Mei 2023. [Daring]. Tersedia: https://kolomdesa.com/kentongan-digital-media-cegah-kejahatan-di-desa-mengen-9493/.
[4] A. P. Siahaan, D. C. Chairani, dan M. A. Pradana, “Pengembangan Penguatan Keamanan Lingkungan Melalui Digitalisasi dan Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Desa Sambirejo Timur),” Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat, vol. 1, no. 3, 2024. [Daring]. Tersedia: https://doi.org/10.47134/jpem.v1i3.313.
[5] Desa Mengen, “Wujudkan Pelayanan Cepat, Desa Mengen Luncurkan Aplikasi Desa Digital,” mengendigital.com, 24 Jun. 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.mengendigital.com/artikel/detail/2022/6/24/wujudkan-pelayanan-cepat-desa-mengen-luncurkan-aplikasi-desa-digital.
[6] Diskominfo Bondowoso, “Digitalisasi Desa, Diskominfo Bondowoso Gelar Sosialisasi Website Desa,” kominfo.bondowosokab.go.id, 16 Sep. 2024. [Daring]. Tersedia: https://kominfo.bondowosokab.go.id/berita/digitalisasi-desa-diskominfo-bondowoso-gelar-sosialisasi-website-desa.
[7] Universitas Dehasen Bengkulu, “Penerapan IoT pada Keamanan Lingkungan Berbasis Android,” Jurnal Manajemen Informatika, 2025. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jmi/article/view/7142.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Griya Sinau Digital (GSD) adalah program kursus komputer dan literasi digital gratis yang diselenggarakan Pemerintah Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sejak November 2019. Program yang diketuai Sekretaris Desa Nur Amiril ini menyasar anak usia kelas 3 SD hingga kelas 3 SMP dari keluarga kurang mampu, dengan seleksi berbasis surat keterangan tidak mampu dari Ketua RT, dan diajarkan sepenuhnya oleh perangkat desa tanpa honor instruktur [1]. Sejak diluncurkan, GSD telah menjangkau lebih dari 73 anak dari keluarga kurang mampu. Ekosistem digital Desa Sugihwaras juga mencakup marketplace desa, layanan administrasi berbasis SiPraja, dan aplikasi layanan mandiri lain yang dikembangkan aparatur desa sendiri, menjadikan Sugihwaras salah satu percontohan program Smart Village Kementerian Desa PDTT RI [2].
Latar Belakang
Desa Sugihwaras memiliki struktur sosial ekonomi yang beragam: sebagian warga bekerja sebagai pedagang, karyawan swasta, dan pegawai negeri, sementara sebagian lain hidup dalam kondisi ekonomi yang rentan. Kesenjangan akses terhadap pendidikan keterampilan digital terlihat nyata, karena keluarga mampu dapat mendaftarkan anaknya ke kursus komputer berbayar di Sidoarjo, sementara anak dari keluarga kurang mampu tidak memiliki jalan yang sama untuk mempersiapkan diri menghadapi pasar kerja yang semakin membutuhkan kecakapan digital [3].
Pemerintah Desa Sugihwaras di bawah Kepala Desa Syaiful membaca kesenjangan ini sebagai masalah yang bisa dipecahkan dengan sumber daya yang sudah dimiliki desa: perangkat desa yang melek komputer, balai desa yang tidak digunakan optimal di luar jam kerja, dan Dana Desa yang dapat dialokasikan untuk pemberdayaan manusia jangka panjang [4].
Konteks yang melatarbelakangi lahirnya GSD adalah program Smart Village yang dipromosikan Kementerian Desa PDTT RI di bawah Menteri Abdul Halim Iskandar, sebuah kebijakan nasional yang mendorong desa mengadopsi konsep kota pintar dalam skala perdesaan. Desa Sugihwaras memanfaatkan kebijakan ini untuk mengakses dukungan dan pengakuan bagi program yang sudah dirancang sesuai kebutuhan nyata warganya [5].
Inovasi yang Diterapkan
GSD dirancang sebagai program pembelajaran berjenjang agar peserta memiliki keterampilan praktis, bukan sekadar pemahaman teoretis tentang komputer. Empat kelas dikelompokkan berdasarkan tingkat penguasaan, sehingga setiap peserta belajar sesuai kecepatan dan kedalaman materi yang sesuai kemampuannya [6].
| Kelas |
Materi Utama |
Capaian yang Diharapkan |
| Kelas 1 – Dasar |
Pengenalan hardware dan software komputer, sistem operasi dasar, pengetikan, manajemen file, dan browsing internet dasar |
Peserta mampu mengoperasikan komputer secara mandiri dan menggunakan internet untuk keperluan belajar yang aman dan terarah |
| Kelas 2 – Aplikasi Perkantoran |
Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint; pengolahan data dasar, pembuatan dokumen dan presentasi |
Peserta menguasai aplikasi office yang menjadi standar minimum di banyak sektor kerja, sekaligus mendukung nilai TIK di sekolah |
| Kelas 3 – Desain Grafis |
Desain grafis menggunakan Canva atau software sejenis; prinsip tipografi, komposisi warna, dan konten visual |
Peserta memiliki keterampilan desain yang dapat dimanfaatkan sebagai jasa freelance atau mendukung UMKM keluarga |
| Kelas 4 – Pembuatan Aplikasi |
Video editing, dasar pembuatan website, pengantar pembuatan aplikasi Android, dan logika pemrograman dasar |
Peserta mendapat paparan awal keterampilan pengembangan perangkat lunak bagi yang ingin melanjutkan ke jenjang teknologi informasi |
Selain kelas reguler bagi anak-anak setiap hari Minggu, GSD juga menyelenggarakan pelatihan komputer khusus bagi pengurus lembaga desa setiap Sabtu malam, sehingga kapasitas digital tumbuh baik di kalangan generasi muda maupun pengambil keputusan desa [6].
Proses Penerapan Inovasi
GSD dimulai dari keputusan menggunakan balai desa yang kosong setiap Minggu dan Sabtu malam sebagai ruang kursus, dan menugaskan perangkat desa yang memiliki kecakapan komputer sebagai pengajar tanpa tambahan honor, sehingga tidak diperlukan gedung baru maupun rekrutmen instruktur dari luar [3].
Pada peluncuran November 2019, GSD dimulai dengan hanya 10 anak peserta, sebuah pilihan skala kecil yang disengaja untuk menguji model pembelajaran dan membangun kepercayaan warga sebelum diperluas. Jumlah peserta bertumbuh menjadi lebih dari 50 pada 2021-2022 dan mencapai lebih dari 73 peserta secara kumulatif [5].
Pada Februari 2022, tim KKN-P Kelompok 10 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) bergabung sebagai mitra pendampingan selama empat minggu (6-27 Februari 2022), membantu pengajar desa memonitor pembelajaran komputer anak-anak [5]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya kegagalan teknis besar dalam pelaksanaan GSD itu sendiri; kajian tentang tata kelola digital Desa Sugihwaras secara lebih luas justru mencatat bahwa penerapan sistem informasi desa lain (SID) sempat terkendala karena hanya sebagian kecil perangkat desa yang benar-benar memahami pengoperasiannya, sebuah pengalaman yang turut mendasari perlunya pelatihan komputer berjenjang seperti GSD [8].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan paling mendasar adalah ketergantungan program pada komitmen personal perangkat desa sebagai pengajar tanpa honor. Model tanpa biaya ini sekaligus menjadi kerentanan: jika terjadi rotasi perangkat desa yang memiliki kemampuan mengajar, atau jika perangkat yang bersangkutan kehabisan waktu karena beban administrasi desa, program berisiko terganggu tanpa mekanisme pengganti yang siap [8]. Kendala ini direncanakan dimitigasi melalui institusionalisasi peran pengajar lewat aturan desa, agar keberlangsungan program tidak hanya bergantung pada kesediaan individu.
Tantangan kedua adalah konsistensi dokumentasi program: perbedaan pencatatan jumlah kelas antara sumber yang berbeda menunjukkan sistem pencatatan perkembangan program belum sepenuhnya terstandardisasi, yang dapat menyulitkan evaluasi dampak secara akurat ketika dipresentasikan kepada pihak eksternal [6]. Kendala ini perlu dimitigasi melalui sistem dokumentasi terpusat dan berkala yang dapat diakses publik melalui situs resmi desa.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor pertama adalah model pengajaran berbasis perangkat desa yang menghilangkan biaya honor instruktur. Sekretaris Desa Nur Amiril bersama perangkat desa lain yang melek komputer menjadi pengajar sukarela, sebuah model yang hanya bekerja jika perangkat desa memiliki kemampuan komputer memadai dan pimpinan desa memiliki otoritas menugaskan mereka mengajar di luar jam kerja [1].
Faktor kedua adalah ketepatan mekanisme seleksi berbasis surat keterangan tidak mampu dari Ketua RT, yang lebih akurat mengenali kondisi ekonomi warga dibanding survei formal, sehingga manfaat program tidak bocor ke keluarga yang sebenarnya mampu [6]. Faktor ketiga adalah konteks ekosistem digital desa yang lebih luas, karena GSD bukan program terpisah, melainkan bagian dari visi Desa Sugihwaras sebagai desa digital yang mencakup marketplace desa dan layanan publik berbasis aplikasi [7].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak terukur adalah perluasan akses keterampilan digital kepada lebih dari 73 anak dari keluarga kurang mampu, yang belajar keterampilan yang dapat langsung ditunjukkan: desain grafis, video editing, dokumen office, dan dasar pembuatan aplikasi [2].
Dampak pada pendidikan formal tercatat berupa peningkatan nilai mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) di sekolah masing-masing peserta, sebuah dampak lintas sistem yang jarang dicapai program pendidikan informal berbasis desa [1].
Pengakuan yang melampaui batas desa datang dari Kementerian Desa PDTT RI yang mendokumentasikan Sugihwaras sebagai model Smart Village dengan GSD sebagai salah satu program unggulan, termasuk dalam liputan video resmi kementerian [9], [10].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
GSD dijalankan tanpa biaya honor instruktur karena seluruh pengajar adalah perangkat desa yang mengajar secara sukarela di luar jam kerja, sehingga beban utama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) hanya berupa pemeliharaan fasilitas dan pengadaan unit komputer [1]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran anggaran tahunan spesifik yang dialokasikan untuk unit komputer dan operasional GSD.
Sebagai program layanan publik, GSD tidak memiliki model pendapatan komersial. Keberlanjutan pendanaannya bergantung pada komitmen anggaran desa yang berkelanjutan serta potensi kemitraan dengan perguruan tinggi dan pihak ketiga untuk pengadaan perangkat maupun tenaga pengajar tambahan [5].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah memulai dengan skala kecil (10 peserta) untuk menguji model pembelajaran sebelum memperluas jangkauan, sehingga kesalahan desain program dapat diperbaiki lebih awal dengan risiko yang kecil [5]. Memanfaatkan sumber daya yang sudah ada, balai desa dan perangkat desa yang melek komputer, alih-alih menunggu anggaran besar untuk gedung dan instruktur baru, juga terbukti menjadi kunci program ini dapat dimulai tanpa hambatan modal [3].
Jika memulai dari awal, sistem dokumentasi peserta dan capaian program idealnya distandardisasi sejak tahun pertama, agar tidak terjadi perbedaan pencatatan antarsumber di kemudian hari. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memastikan setidaknya dua perangkat desa yang menguasai komputer sebelum memulai, menyusun mekanisme seleksi peserta yang sederhana namun akurat seperti surat keterangan RT, dan menyiapkan rencana regenerasi pengajar sejak awal agar program tidak bergantung pada satu individu saja.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan GSD bertumpu pada tiga langkah: pengembangan kurikulum berkelanjutan mengikuti kebutuhan industri digital, seperti penambahan materi kecerdasan buatan dasar dan keamanan digital; pembangunan jalur sertifikasi resmi bagi lulusan melalui lembaga seperti LSP atau BNSP; dan formalisasi kemitraan dengan perguruan tinggi, khususnya Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang sudah terlibat dalam KKN-P 2022, sebagai sumber tenaga pengajar tambahan yang berkelanjutan [1], [5].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Program Griya Sinau Digital berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
GSD memberi keterampilan digital gratis kepada anak keluarga kurang mampu, memperbesar peluang mereka memperoleh pekerjaan yang lebih layak dibanding generasi orang tua. |
Lebih dari 73 anak dari keluarga kurang mampu telah mengikuti program GSD sejak 2019. |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
GSD menyediakan akses pendidikan keterampilan digital tanpa biaya, dengan dampak langsung pada peningkatan nilai mata pelajaran TIK di sekolah formal peserta. |
Peserta GSD tercatat mengalami peningkatan nilai TIK di sekolah masing-masing. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Keterampilan desain grafis, video editing, dan aplikasi perkantoran yang diajarkan GSD memiliki permintaan nyata di pasar kerja digital yang terus tumbuh. |
Empat jenjang kelas GSD mencakup keterampilan office, desain grafis, hingga dasar pemrograman. |
| SDGs 10: Berkurangnya Ketimpangan |
Mekanisme seleksi berbasis surat keterangan tidak mampu memastikan manfaat GSD tepat sasaran menjangkau kelompok yang paling tereksklusi dari akses keterampilan digital. |
Seleksi peserta menggunakan surat keterangan tidak mampu dari Ketua RT. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Keterlibatan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo melalui KKN-P dan pengakuan Kementerian Desa PDTT RI sebagai model Smart Village membuka kemitraan lintas lembaga. |
Tim KKN-P Umsida mendampingi GSD selama empat minggu pada Februari 2022. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model GSD relatif mudah direplikasi karena hambatan masuknya rendah: tidak memerlukan gedung baru, instruktur profesional berbayar, atau perangkat keras mahal. Syarat minimumnya adalah satu ruangan di balai desa yang dapat digunakan di luar jam kerja, setidaknya dua perangkat desa yang menguasai komputer, beberapa unit komputer yang dapat diperoleh dari Dana Desa atau donasi, dan komitmen jadwal mingguan yang konsisten [1].
Untuk scale up di tingkat kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sidoarjo yang telah mendaftarkan GSD dalam sistem SETIA dapat mengembangkan paket replikasi berupa modul kurikulum terstandardisasi, panduan pengelolaan program, dan akses jaringan kemitraan perguruan tinggi di Sidoarjo dan Surabaya [6].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “Griya Sinau Digital, Inovasi Desa Sugihwaras untuk Kembangkan Ruang Komunitas Digital Desa,” inovasi.web.id. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/griya-sinau-digital-inovasi-desa-sugiwaras-untuk-kembangkan-ruang-komunitas-digital-desa/.
[2] Kangamir, “Membangun Generasi Digital Sejak Usia Dini,” Kompasiana, 22 Apr. 2023. [Daring]. Tersedia: https://www.kompasiana.com/kangamir/6444c56908a8b51c05137522/membangun-generasi-digital-sejak-usia-dini.
[3] Beritabaru.co, “Desa Sugihwaras Sidoarjo Terapkan Pelayanan Berbasis Digital,” beritabaru.co. [Daring]. Tersedia: https://beritabaru.co/desa-sugihwaras-sidoarjo-terapkan-pelayanan-berbasis-digital/.
[4] Website Resmi Desa Sugihwaras, “Griya Sinau Digital – Inovasi Desa Sugihwaras,” sugihwaras.desa.id, 24 Nov. 2019. [Daring]. Tersedia: https://sugihwaras.desa.id/artikel/2019/11/24/griya-sinau-digital-inovasi-desa-sugihwaras.
[5] DRPM Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, “Wujudkan Generasi Paham IPTEK, Tim KKN Umsida Dampingi Kegiatan Belajar Program Griya Sinau Digital,” drpm.umsida.ac.id. [Daring]. Tersedia: https://drpm.umsida.ac.id/wujudkan-generasi-paham-iptek-tim-kkn-umsida-dampingi-kegiatan-belajar-program-griya-sinau-digital/.
[6] SETIA – Sistem Informasi Inovasi Kabupaten Sidoarjo, “Griya Sinau Digital – Inovasi Desa Sugihwaras,” setia.sidoarjokab.go.id. [Daring]. Tersedia: https://setia.sidoarjokab.go.id/inovasi/inovasi_sidoarjo/read?aksara=7688a5&id=78&per_page=7.
[7] Jurnal Kebijakan Publik UTU, “Innovation in Sugihwaras Village, Sidoarjo District as A Smart Village Based on Government Policy,” jurnal.utu.ac.id, 29 Apr. 2023. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/5971.
[8] ResearchHub ID, “Digitalisasi Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa di Desa Sugihwaras,” researchhub.id, 29 Sep. 2023. [Daring]. Tersedia: https://researchhub.id/index.php/Khatulistiwa/article/view/1861.
[9] Kementerian Desa PDTT RI, “Sugihwaras, Desa di Sidoarjo yang Sedang Bersolek Menuju Desa Digital,” YouTube, 9 Mar. 2021. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=QDtWUChCcvY.
[10] Pemerintah Desa Sugihwaras, “Griya Sinau Digital Desa Sugihwaras,” YouTube, 30 Jun. 2021. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=27QL4OkyyBQ.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Desa Sukanegara, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, menghadirkan Sistem Informasi Desa (SID) berbasis partisipatif yang memadukan pemetaan swadaya dengan teknologi digital untuk menyajikan data kewilayahan dan sosial secara faktual [1]. Inovasi ini digagas Kepala Desa Asep Aos Maosul sejak 2018 untuk mentransformasi cara desa merekam batas wilayah, jumlah rumah tangga miskin, dan potensi lahan yang sebelumnya sarat asumsi menjadi basis rujukan yang diverifikasi bersama warga [1]. Permasalahan utama yang dijawab adalah perselisihan batas wilayah dengan desa tetangga yang berlarut-larut serta pendataan kemiskinan yang dikumpulkan secara vertikal sehingga banyak keluarga rentan tidak terdata akurat [1]. Dampak utamanya meliputi penyelesaian polemik batas desa, transparansi data kemiskinan, serta fondasi perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Inovasi ini menjadi pijakan awal menuju tata kelola berbasis data di Kabupaten Ciamis, dengan mengintegrasikan informasi desa ke dalam arsitektur smart city kabupaten [1].
Latar Belakang
Desa Sukanegara adalah desa agraris di Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah 518,47 hektare yang sebagian besar berupa sawah dan dikenal sebagai salah satu lumbung padi Kabupaten Ciamis [2]. Sebelum tahun 2018, Desa Sukanegara hidup dalam ketidakpastian data yang mengakar pada perselisihan batas wilayah dengan desa tetangga dan pendataan kemiskinan yang kerap dipertanyakan [1]. Warga dan perangkat desa sering menghadapi silang pendapat ketika menentukan garis tapal batas karena dokumen resmi tidak memadai dan belum pernah dilakukan pemetaan partisipatif yang melibatkan saksi sejarah setempat.
Persoalan ini diperparah oleh data rumah tangga miskin yang dikumpulkan secara vertikal sehingga banyak keluarga rentan tidak terdata secara akurat [1]. Kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi adalah sistem dokumentasi spasial dan sosial yang sahih, transparan, serta diakui oleh seluruh pemangku kepentingan. Tanpa data terverifikasi, alokasi Dana Desa berisiko tidak menyentuh prioritas sejati dan batas administrasi kerap menimbulkan konflik horizontal yang menghambat pembangunan, sebagaimana juga ditemukan pada berbagai kasus sengketa batas desa yang diselesaikan melalui pemetaan partisipatif di wilayah lain di Indonesia [3].
Peluang yang ditangkap Pemerintah Desa Sukanegara adalah semangat Undang-Undang Desa yang memberi kewenangan melakukan pemetaan wilayah berbasis komunitas. Kepala Desa Asep Aos Maosul melihat celah untuk menyelaraskan mandat undang-undang dengan kemajuan teknologi informasi yang mulai merambah desa sehingga tercipta Sistem Informasi Desa yang berkelanjutan [1]. Musyawarah desa kemudian menyepakati bahwa persoalan batas dan data kemiskinan harus diselesaikan dengan pendekatan berbasis bukti yang dikerjakan oleh warga sendiri.
Inovasi yang Diterapkan
Sistem Informasi Desa Sukanegara lahir dari dialog intensif antara kepala desa, pendamping desa, dan kelompok masyarakat yang menginginkan basis data faktual untuk mengakhiri sengketa spasial dan ketimpangan informasi [1]. Inovasi ini merupakan platform digital yang memadukan peta partisipatif, profil desa, dan basis data kependudukan yang dimutakhirkan secara berkala dengan melibatkan warga secara langsung dalam proses pengumpulan informasi. Setiap bidang lahan, batas dusun, dan sebaran rumah tangga miskin direkam menggunakan perangkat pemetaan sederhana yang dioperasikan oleh kader lokal terlatih.
SID bekerja dengan cara mengintegrasikan data spasial hasil penelusuran batas partisipatif ke dalam aplikasi berbasis web yang mudah diakses oleh pemerintah desa dan masyarakat melalui jaringan internet [1]. Perangkat desa memasukkan titik koordinat batas yang telah disepakati bersama, mengunggah dokumentasi musyawarah, dan memvisualisasikan peta tematik seperti persebaran lahan pertanian, permukiman, serta fasilitas umum dalam dasbor interaktif. Informasi mengenai rumah tangga miskin diperbarui melalui verifikasi langsung oleh relawan desa sehingga status kesejahteraan tergambar berdasarkan kondisi nyata, bukan sekadar proyeksi statistik.
Proses Penerapan Inovasi
Langkah awal pengembangan SID dimulai dengan pembentukan tim pemetaan partisipatif yang terdiri dari perangkat desa, pendamping lokal desa, dan tokoh masyarakat yang paham sejarah batas wilayah [1]. Mereka menjalani pelatihan singkat mengenai penggunaan GPS genggam, teknik deliniasi batas, dan pencatatan data sosial ekonomi yang kemudian diujicobakan di satu dusun sebagai proyek percontohan. Eksperimen perdana ini menghadapi kegagalan ketika beberapa titik batas yang ditandai tidak sesuai dengan ingatan kolektif tetua desa sehingga memicu perdebatan baru.
Kegagalan tersebut menjadi pembelajaran penting yang mendorong penyempurnaan metode dengan menggabungkan teknologi GPS dan kesaksian lisan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan batas yang ditandatangani seluruh saksi, pendekatan yang selaras dengan praktik pemetaan partisipatif untuk resolusi konflik batas di berbagai wilayah Indonesia [3]. Tim inovasi kemudian mengulangi proses pemetaan di seluruh wilayah desa sambil terus menguji validitas data melalui forum musyawarah dusun yang berfungsi sebagai ajang konfirmasi dan pengesahan. Setiap perselisihan titik koordinat diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi pendamping desa profesional, menghasilkan peta definitif yang memiliki legitimasi sosial kuat.
Pemerintah desa menganggarkan dana sebesar Rp40 juta dari Dana Desa untuk pengadaan perangkat, pelatihan, dan pembangunan infrastruktur internet desa yang awalnya menuai keraguan dari sebagian pihak karena dianggap terlalu besar [1]. Namun, transparansi pengelolaan anggaran dan penjelasan berulang mengenai manfaat jangka panjang akhirnya meredakan keraguan warga. Proses ini merekatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Resistensi awal dari sebagian warga yang menganggap pemetaan digital akan mengubah batas tradisional secara sepihak menjadi hambatan yang sempat memperlambat proses pengumpulan data lapangan [1]. Selain itu, keterbatasan literasi digital di kalangan perangkat desa dan kader lokal menyebabkan pelatihan harus diulang beberapa kali agar mereka mampu mengoperasikan perangkat pemetaan serta memahami sistem basis data. Pemerintah desa memitigasi resistensi ini dengan melibatkan saksi sejarah dan tetua desa langsung dalam proses verifikasi batas, serta mengulang pelatihan literasi digital bagi perangkat dan kader hingga mereka benar-benar siap mengoperasikan sistem [1].
Infrastruktur jaringan internet yang belum merata di wilayah Lakbok juga menjadi kendala teknis yang mengganggu sinkronisasi data secara waktu nyata, sehingga sebagian informasi harus dimasukkan secara manual terlebih dahulu [1]. Pemerintah desa memitigasi kendala ini dengan mengadvokasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi kepada pemerintah kabupaten, alih-alih menunda penerapan SID sampai jaringan internet tersedia penuh [1].
Faktor Penentu Keberhasilan
Kepemimpinan Kepala Desa Asep Aos Maosul yang adaptif terhadap teknologi serta kepercayaannya pada partisipasi warga menjadi fondasi utama keberhasilan SID karena ia terus mendorong transparansi di setiap tahapan [1]. Peran pendamping desa sangat penting dalam menerjemahkan kebijakan pemetaan partisipatif menjadi panduan teknis yang bisa dipraktikkan oleh masyarakat awam, sekaligus menjembatani komunikasi antara desa dan pemerintah kabupaten.
Dukungan perangkat desa yang mau belajar dan komitmen para kader lokal yang secara sukarela melakukan verifikasi data kemiskinan dari rumah ke rumah juga menentukan akurasi basis data yang dihasilkan sistem [1]. Riset tentang efektivitas Sistem Informasi Desa terhadap akurasi data kependudukan di Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah, turut mengonfirmasi bahwa sistem yang mudah digunakan dan cepat dalam pemrosesan data mampu mengurangi kesalahan input serta meningkatkan konsistensi data, sejalan dengan capaian yang dialami Desa Sukanegara [4]. Pemerintah Kabupaten Ciamis turut memainkan peran strategis dengan memberikan apresiasi dan dorongan replikasi sehingga atmosfer inovasi tetap terjaga [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum SID diterapkan, batas wilayah Desa Sukanegara berulang kali menjadi sumber perselisihan dengan desa tetangga tanpa dokumen resmi yang diakui bersama [1]. Penerapan SID berhasil menyelesaikan polemik batas wilayah yang telah berlangsung bertahun-tahun melalui penerbitan peta desa yang disepakati bersama dan diakui oleh desa tetangga serta kecamatan. Secara kuantitatif, desa kini memiliki basis data pasti yang mencakup luas permukiman, lahan pertanian produktif, dan jumlah rumah tangga miskin yang sebelumnya hanya bersumber dari estimasi. Data terverifikasi ini langsung dimanfaatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sehingga alokasi anggaran tepat menyasar kelompok rentan [1].
Transparansi data kemiskinan yang ditampilkan melalui SID mendorong partisipasi warga dalam musyawarah pembangunan meningkat dan menurunkan potensi konflik akibat tuduhan manipulasi data penerima bantuan sosial. Efisiensi operasional juga terlihat dari berkurangnya waktu yang dibutuhkan perangkat desa untuk menyusun laporan profil desa karena seluruh informasi telah terintegrasi dan hanya perlu pemutakhiran rutin [1]. Pengalaman serupa di Desa Rarang Selatan, Nusa Tenggara Barat, menunjukkan bahwa Sistem Informasi Desa dapat mendukung perbaikan status desa dari tertinggal menjadi mandiri antara 2016 dan 2022, meski penelitian yang sama mencatat tantangan bahwa sebagian warga enggan keluar dari status miskin agar tetap menerima bantuan sosial, dinamika yang perlu diantisipasi Desa Sukanegara dalam pemutakhiran data ke depan [5].
Konektivitas data yang dibangun SID menarik perhatian Pemerintah Kabupaten Ciamis yang tengah menggarap program smart city, sehingga menjadikan Desa Sukanegara sebagai desa percontohan integrasi sistem informasi di tingkat kabupaten [1]. Publikasi media menyebut inovasi ini sebagai langkah desa dalam mewujudkan pemerintahan berbasis bukti yang dapat direplikasi oleh desa lain di Jawa Barat, dampak ikutan yang memperluas relevansi SID melampaui persoalan batas dan kemiskinan semata [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal pengembangan SID berasal dari Dana Desa sebesar Rp40 juta yang dialokasikan Pemerintah Desa Sukanegara untuk pengadaan perangkat, pelatihan, dan pembangunan infrastruktur internet desa, alokasi yang awalnya menuai keraguan dari sebagian warga karena dianggap terlalu besar [1]. Transparansi pengelolaan anggaran dan penjelasan berulang mengenai manfaat jangka panjang akhirnya meredakan keraguan warga, dan proses ini merekatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa [1].
SID tidak dirancang sebagai unit usaha yang menghasilkan pendapatan langsung, melainkan sebagai infrastruktur data publik yang mendukung akurasi perencanaan dan penganggaran desa. Strategi pembiayaan lanjutan diarahkan pada pos anggaran rutin tahunan dari Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa untuk pemeliharaan server, pelatihan penyegaran operator, dan honor kader pemutakhir data, agar sistem tidak berhenti setelah investasi awal habis [1].
Pelajaran yang Dipetik
Kegagalan pada eksperimen pemetaan perdana, ketika sejumlah titik batas yang ditandai dengan GPS tidak sesuai dengan ingatan kolektif tetua desa, menjadi pelajaran penting bahwa teknologi presisi tidak cukup tanpa mengonfirmasi kesaksian lisan warga [1]. Keputusan menggabungkan data GPS dengan berita acara kesepakatan batas yang ditandatangani seluruh saksi terbukti menjadi koreksi kunci yang memberikan legitimasi sosial pada peta yang dihasilkan, sejalan dengan praktik pemetaan partisipatif untuk resolusi konflik batas di wilayah lain di Indonesia [3].
Jika memulai dari awal, pemerintah desa mengakui idealnya sosialisasi tentang tujuan pemetaan digital dilakukan lebih intensif sejak awal, agar resistensi warga yang mengira batas tradisional akan diubah sepihak tidak perlu memperlambat pengumpulan data lapangan [1]. Desa lain yang berencana menerapkan model serupa disarankan menguji coba pemetaan di satu dusun kecil lebih dulu, melibatkan tetua dan saksi sejarah sejak tahap pertama, dan menyiapkan anggaran advokasi infrastruktur internet jika jaringan di wilayahnya belum merata [3], [1].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Pemerintah Desa Sukanegara menetapkan pos anggaran rutin tahunan untuk pemeliharaan server, pelatihan penyegaran operator, dan honor kader pemutakhir data yang bersumber dari Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa [1]. Pembentukan kelompok kerja SID yang terdiri dari generasi muda desa bertujuan memastikan regenerasi pengelola sistem berjalan mulus dan inovasi tidak bergantung pada satu figur saja. Pemerintah desa juga menjadwalkan audit data setiap enam bulan sekali yang difasilitasi pendamping desa.
Dalam jangka panjang, desa berencana mengintegrasikan SID dengan layanan administrasi kependudukan secara daring dan memperluas fitur pelaporan warga berbasis aplikasi seluler agar partisipasi masyarakat semakin luas dan tidak terbatas pada momen pemetaan [1]. Strategi ini diyakini akan menjaga relevansi sistem dan mengokohkan budaya data terbuka di tingkat komunitas.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Sistem Informasi Desa Sukanegara berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs, terutama pada penguatan data yang akurat, kelembagaan yang transparan, dan kemitraan multipihak dalam pembangunan desa. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang dapat diukur dari capaian yang telah didokumentasikan.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Verifikasi data rumah tangga miskin melalui SID memastikan program pengentasan kemiskinan desa menyasar penerima yang tepat dan mengoptimalkan dana bantuan langsung. |
Data rumah tangga miskin diverifikasi langsung oleh kader desa dari rumah ke rumah. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Pembangunan infrastruktur digital desa melalui SID menjadi wujud inovasi teknologi tepat guna di perdesaan yang memperkuat konektivitas internet dan modernisasi tata kelola. |
Rp40 juta Dana Desa dialokasikan untuk perangkat, pelatihan, dan infrastruktur internet desa. |
| SDGs 11: Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan |
Pemetaan partisipatif dan pendokumentasian batas wilayah menciptakan permukiman desa yang lebih inklusif dan aman dari konflik lahan. |
Polemik batas wilayah yang berlangsung bertahun-tahun terselesaikan melalui peta desa yang disepakati bersama. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh |
SID mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa melalui data terbuka yang diakses warga, mengurangi potensi konflik akibat informasi asimetris. |
Data SID dimanfaatkan langsung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara pemerintah desa, pendamping profesional, masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam membangun SID menunjukkan kemitraan multipihak yang efektif. |
Desa Sukanegara ditetapkan sebagai desa percontohan integrasi sistem informasi tingkat kabupaten. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Strategi replikasi SID dilakukan melalui forum berbagi praktik baik yang difasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, dengan menjadikan Desa Sukanegara sebagai desa laboratorium bagi desa lain yang ingin mengadopsi sistem serupa [1]. Kunjungan belajar dan magang singkat bagi perangkat desa tetangga diadakan secara berkala dengan pendampingan langsung oleh tim SID Sukanegara yang telah berpengalaman menghadapi dinamika lapangan.
Pemerintah kabupaten berencana membangun pusat integrasi data desa yang terhubung dengan SID seluruh desa sebagai bagian dari arsitektur smart city sehingga setiap inovasi lokal dapat diadaptasi dengan konteks lokal masing-masing [1]. Publikasi daring dan dokumentasi proses pemetaan partisipatif juga disebarluaskan melalui portal inovasi desa agar desa-desa di luar Ciamis dapat mempelajari metodologi dan menghindari kesalahan serupa [1].
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, “Sistem Informasi Desa: Inovasi Desa Sukanegara untuk Mewujudkan Smart City di Kabupaten Ciamis,” inovasidesa.kemendesa.go.id, 2020. [Daring]. Tersedia: https://inovasidesa.kemendesa.go.id/sistem-informasi-desa-inovasi-desa-sukanegara-untuk-mewujudkan-smart-city-di-kabupaten-ciamis/.
[2] Pemerintah Desa Sukanagara, “Sejarah Desa,” sukanagara-lakbok.desa.id. [Daring]. Tersedia: https://sukanagara-lakbok.desa.id/profile/sejarah_desa.
[3] CIFOR, “Pemetaan Desa Partisipatif dan Penyelesaian Konflik Batas: Studi Kasus di Desa-Desa Daerah Aliran Sungai Malinau,” Bogor: CIFOR, 2001. [Daring]. Tersedia: https://www.cifor.org/library/704/pemetaan-desa-partisipatif-dan-penyelesaian-konflik-batas-studi-kasus-di-desa-desa-daerah-aliran-sungai-malinau-january-sd-juli-2000/.
[4] L. A. Zainuddin dan B. N. Hidayati, “Efektivitas Sistem Informasi Desa terhadap Akurasi Data Kependudukan: Studi Kuantitatif di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah,” PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, vol. 3, no. 3, pp. 105-112, 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.researchgate.net/publication/401703779_Efektivitas_Sistem_Informasi_Desa_terhadap_Akurasi_Data_Kependudukan_Studi_Kuantitatif_di_Kecamatan_Pringgarata_Kabupaten_Lombok_Tengah.
[5] M. Annisa dan B. S. Laksmono, “Pengembangan Sistem Informasi Desa dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Rarang Selatan,” Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, vol. 24, no. 2, 2023. DOI: https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v24i2.1011.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Mekarharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, meluncurkan mesin penyiang gulma padi berbasis teknologi tepat guna yang dirakit secara mandiri oleh warga lokal menggunakan komponen terjangkau yang mudah didapat di pasaran [1]. Alat mekanis ini lahir dari kebutuhan petani menggantikan dua metode penyiangan yang selama ini sama-sama memberatkan, yaitu pencabutan gulma manual yang menyita banyak tenaga dan penggunaan herbisida kimia yang merusak kesuburan tanah sawah dalam jangka panjang [5]. Dengan mesin ini, petani Mekarharja mendapatkan solusi penyiangan yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan terjangkau, hasil dari proses perakitan dan uji coba yang dilakukan warga dan tim teknisi desa sendiri [1]. Dampak utama inovasi ini bersifat ganda, yaitu memangkas biaya produksi pertanian sekaligus mendorong kelahiran industri perakitan alat pertanian skala desa yang menyerap tenaga kerja mekanik lokal [1]. Inovasi ini juga memposisikan Desa Mekarharja sebagai pendukung visi Kota Banjar sebagai kawasan agropolitan terpadu, dengan riset ilmiah pembanding menunjukkan bahwa alat penyiang berbasis teknologi tepat guna dapat meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga kerja hingga 50 persen dibandingkan metode tradisional [6].
Latar Belakang
Setiap musim tanam, petani padi di Desa Mekarharja menghadapi persoalan gulma yang mengambil nutrisi hara, cadangan air, dan cahaya dari tanaman padi secara terus-menerus [3]. Tanpa penanganan yang tepat dan cepat, invasi gulma ini dapat memangkas hasil panen hingga delapan puluh persen, kerugian yang berat bagi petani yang sudah bekerja keras sejak masa persemaian [4].
Petani dihadapkan pada dua pilihan penyiangan yang sama-sama memberatkan kondisi keuangan mereka [1]. Penyiangan manual membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar dengan biaya pokok penyiangan per hektar yang tinggi, sementara ketersediaan tenaga kerja pertanian terus menyusut dari musim ke musim. Alternatif herbisida kimia memang lebih praktis dan murah pada awalnya, namun residunya merusak struktur dan kesuburan tanah secara kumulatif, membunuh mikroorganisme bermanfaat, dan mencemari sumber air desa dalam jangka panjang [4].
Kebutuhan akan pendekatan yang efektif sekaligus berkelanjutan mendorong pemerintah desa dan masyarakat menangkap peluang memproduksi sendiri alat pertanian berbiaya rendah berbasis sumber daya lokal [1]. Peluang ini diperkuat oleh komitmen Kota Banjar untuk berkembang sebagai kawasan agropolitan terpadu yang membutuhkan ekosistem pertanian yang efisien dan ramah lingkungan di setiap desanya [7]. Desa Mekarharja memilih menjawab tantangan itu dengan membangun solusinya sendiri, bukan menunggu bantuan alat dari luar.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah mesin penyiang gulma padi mekanis bermotor yang dirakit secara mandiri oleh teknisi desa menggunakan kerangka dan motor pemotong rumput konvensional yang dimodifikasi menjadi alat pembajak lumpur portabel yang efektif di lahan basah [5]. Inovasi ini lahir dari keresahan petani yang menghadapi gulma setiap musim tanam dengan cara-cara yang tidak pernah sepenuhnya menyelesaikan masalah, karena terlalu mahal, terlalu merusak lingkungan, atau terlalu lambat. Warga memilih merakit jawaban sendiri menggunakan suku cadang yang murah dan mudah ditemukan di toko-toko terdekat, alih-alih bergantung pada solusi dari luar desa [1].
Secara teknis, mesin ini bekerja dengan mengaduk lumpur dan mencabut akar gulma secara mekanis saat operator mendorongnya menyusuri lorong antar barisan tanaman padi [8]. Desain pisau atau kuku penyiang dirancang agar gulma tercabut tanpa merusak sistem perakaran padi utama di dekatnya, tantangan teknis yang memerlukan beberapa kali penyesuaian dalam proses perancangan [11]. Konsumsi bahan bakar yang rendah dan kecepatan kerja yang stabil menjadikan mesin ini relatif ekonomis untuk dioperasikan rutin setiap musim, sesuai kemampuan finansial petani skala kecil [9].
Proses Penerapan Inovasi
Metodologi penciptaan mesin ini menerapkan pola kerja partisipatif berbasis eksperimen langsung di lapangan [1]. Tim teknisi desa memulai dengan membuat rancangan purwarupa yang menyesuaikan karakter kontur tanah persawahan Kota Banjar yang berlumpur dengan kedalaman tertentu, konteks lokal yang penting dalam perancangan alat pertanian yang efektif. Mereka memodifikasi rangka mesin pemotong rumput konvensional, menyesuaikan sistem transmisi, dan merancang ulang unit penyiang agar mampu bekerja optimal di kondisi lahan basah yang spesifik [5].
Proses pengujian teknis melibatkan perwakilan anggota kelompok tani secara langsung di areal sawah sebagai lokasi uji coba [1]. Uji coba perdana mengungkap kegagalan pertama: roda mesin terselip di dalam lumpur yang lebih dalam dari perkiraan, dan rangkaian putaran mesin kerap macet saat berhadapan dengan rumpun gulma yang tebal dan padat. Kegagalan ini menjadi data berharga yang menunjukkan bagian desain yang harus diperkuat [5].
Tim mekanik merespons kegagalan tersebut dengan melakukan serangkaian revisi struktural: memperlebar ukuran roda pelindung, menyesuaikan tenaga putaran mesin agar lebih stabil di variasi kondisi lumpur, dan memperkuat konstruksi kuku penyiang agar tidak mudah bengkok saat berhadapan dengan gulma bertekstur keras [5]. Penelitian akademis mendukung pentingnya iterasi desain ini, karena rancang bangun mesin penyiang mekanis yang efektif memerlukan penyesuaian sistem transmisi, penggunaan material yang lebih ringan, serta pengaturan jarak tanam yang teratur agar kinerja mesin dapat dioptimalkan [10]. Revisi berlapis ini menghasilkan varian mesin yang menjawab kebutuhan teknis petani di lapangan, dan menjadi wawasan penting bagi replikator bahwa uji coba lapangan berulang tidak bisa dilewati dalam merancang alat pertanian baru.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terberat di fase sosialisasi awal adalah mengubah kebiasaan konvensional petani yang telah lama bergantung pada cara-cara penyiangan yang mereka kenal [1]. Beberapa petani senior meragukan kualitas dan daya tahan mesin rakitan lokal, sehingga keraguan ini sempat menunda proses peralihan metode penyiangan di fase awal [2]. Tim inovator memitigasi keraguan ini dengan menggelar demonstrasi langsung di lapangan secara berulang, hingga skeptisisme petani berangsur digantikan kepercayaan [2].
Kendala teknis dan finansial juga menghadang proses pengembangan secara bersamaan [1]. Tim perakit menghadapi minimnya peralatan bengkel yang memadai dan keterbatasan modal kerja untuk membeli komponen dalam setiap putaran revisi desain. Tim memitigasi kendala ini dengan berburu suku cadang bekas di berbagai pasar untuk menekan biaya, pendekatan yang memperlambat laju pengembangan namun melatih tim memanfaatkan bahan alternatif secara kreatif, kemampuan yang kelak berguna untuk produksi massal pada tahap scale up [5].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama keberhasilan inovasi ini adalah sinergi antara masyarakat, terutama anggota Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani, dengan aparat pemerintah desa yang berperan sebagai penyedia dana dan pengarah kebijakan [1]. Umpan balik langsung dari petani selama uji coba di lapangan menjadi acuan teknis yang menentukan arah setiap putaran perbaikan desain, memastikan mesin yang dihasilkan berangkat dari kebutuhan nyata, bukan asumsi perancang [6].
Faktor pendukung strategis adalah integrasi inovasi ini ke dalam visi pembangunan kawasan agropolitan yang diusung Pemerintah Kota Banjar, yang memberikan legitimasi kebijakan dan konteks pasar yang lebih luas bagi pengembangan alat pertanian lokal [7]. Prinsip desain terbuka yang menggunakan komponen standar pasaran terjangkau memastikan alat ini bisa diperbaiki, dimodifikasi, dan direplikasi tanpa ketergantungan pada suku cadang eksklusif. Kesediaan tim mekanik lokal belajar dari kegagalan dan terus beriterasi menjadi faktor manusiawi yang menentukan lahirnya produk inovatif ini [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum inovasi ini hadir, petani Mekarharja menanggung biaya penyiangan manual yang tinggi atau risiko kerusakan tanah jangka panjang akibat herbisida kimia [4]. Riset ilmiah menunjukkan bahwa mesin penyiang bermotor mampu menyelesaikan penyiangan pada lahan sawah seluas 1.800 meter persegi hanya dalam empat hingga lima jam dengan konsumsi bahan bakar dua liter, efisiensi yang lebih baik dibandingkan metode manual maupun herbisida kimia dari sisi rasio waktu dan biaya [9]. Studi lain mengonfirmasi bahwa alat penyiang gulma berbasis teknologi tepat guna dapat meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga kerja hingga 50 persen dibandingkan metode tradisional [6].
Dampak ekologis yang tercipta juga terasa [4]. Penghentian penggunaan herbisida kimia memungkinkan tanah sawah memulihkan kesehatannya secara bertahap, mengembalikan populasi mikroorganisme yang sebelumnya tertekan residu kimia, dan memperbaiki kualitas air irigasi. Pengolahan lumpur oleh mesin turut memberi efek samping positif berupa aerasi tanah yang lebih baik, merangsang pertumbuhan akar padi yang lebih dalam, sehingga penyerapan nutrisi menjadi lebih optimal tanpa tambahan pupuk [8].
Dari perspektif ekonomi desa, inovasi ini merintis kemunculan industri perakitan alat pertanian skala kecil yang menyerap tenaga kerja mekanik lokal untuk kegiatan produksi, perakitan, dan servis mesin secara berkelanjutan [1]. Rencana produksi mesin ini di bawah naungan BUMDes membuka peluang Pendapatan Asli Desa baru dari sektor industri teknologi pertanian, sebuah pergeseran peran dari desa konsumen menjadi desa produsen [7].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pengembangan awal mesin penyiang ini dibiayai melalui dukungan pemerintah desa sebagai penyedia dana, dipadukan dengan swadaya tim perakit yang berburu suku cadang bekas untuk menekan biaya setiap putaran revisi desain [1], [5]. Model bisnis lanjutan diarahkan pada produksi mesin di bawah naungan BUMDes, tempat mesin dijual atau disewakan kepada petani, dengan pendapatan yang kembali membiayai reinvestasi peralatan dan pengembangan varian mesin generasi berikutnya [1].
Dokumentasi program tidak merinci besaran investasi awal maupun harga jual mesin per unit secara spesifik, sehingga estimasi biaya bagi replikator perlu dikonfirmasi langsung ke Pemerintah Desa Mekarharja [1]. Strategi pembiayaan jangka panjang diarahkan pada produksi massal yang menekan biaya pokok per unit, sehingga mesin semakin terjangkau bagi petani kecil sekaligus menghasilkan margin yang memperkuat kas BUMDes [7].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan melibatkan kelompok tani secara langsung dalam uji coba lapangan, alih-alih hanya mengandalkan perancangan di bengkel, terbukti menjadi keputusan kunci yang membuat setiap revisi desain benar-benar menjawab kebutuhan nyata petani [6]. Keputusan menggunakan komponen standar pasaran, bukan suku cadang eksklusif, juga terbukti penting agar mesin mudah diperbaiki dan direplikasi oleh desa lain [1].
Jika memulai dari awal, tim perakit mengakui idealnya pengujian ketahanan roda dan sistem transmisi terhadap kondisi lumpur dalam dilakukan lebih menyeluruh sejak rancangan purwarupa pertama, agar kegagalan pada uji coba perdana tidak perlu terjadi berulang [5]. Desa lain yang berencana menerapkan model serupa disarankan melibatkan kelompok tani sejak tahap perancangan, menyiapkan anggaran cadangan untuk beberapa putaran revisi desain, dan menggelar demonstrasi lapangan berulang untuk meyakinkan petani senior yang skeptis terhadap alat rakitan lokal [2], [6].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Pemerintah desa merancang keberlanjutan inovasi ini melalui pendirian sentra lokakarya bengkel pertanian desa yang dikelola secara resmi oleh BUMDes sebagai entitas bisnis yang memiliki legitimasi hukum dan akuntabilitas terhadap masyarakat [7]. BUMDes akan mengatur seluruh rantai operasional, dari pasokan bahan baku, proses perakitan, distribusi mesin ke petani, hingga penanganan garansi dan servis purnajual, dalam satu sistem manajemen terpadu. Integrasi produksi mesin dalam struktur BUMDes memastikan adanya mekanisme reinvestasi laba yang terstruktur untuk pembaruan peralatan dan pengembangan varian mesin generasi berikutnya [1].
Rencana pengembangan kapasitas manusia menjadi pilar keberlanjutan yang tidak kalah penting [7]. Desa berencana mencetak lebih banyak teknisi muda terlatih melalui program pelatihan perakitan dan perawatan mesin pertanian yang berkelanjutan, memastikan pengetahuan teknis tidak hanya terkonsentrasi pada satu atau dua orang pendiri inovasi, sehingga program tetap berjalan meski personel awal berganti. Strategi ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa keberhasilan diseminasi teknologi tepat guna pertanian di tingkat desa membutuhkan program pelatihan dan pendampingan yang konsisten agar adopsi teknologi berjalan luas dan mandiri tanpa ketergantungan pada pihak luar [6].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi mesin penyiang gulma Desa Mekarharja berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut beserta indikator yang dapat diukur dari capaian yang telah didokumentasikan.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Mesin penyiang gulma lokal memangkas biaya produksi pertanian per musim tanam, meningkatkan pendapatan bersih petani yang selama ini tergerus biaya tenaga kerja penyiangan manual. |
Penyiangan 1.800 meter persegi lahan hanya membutuhkan empat hingga lima jam dengan dua liter bahan bakar. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Pengendalian gulma yang efisien dengan mesin ini melindungi hasil panen padi dari ancaman penurunan produktivitas akibat kompetisi nutrisi dengan gulma. |
Invasi gulma yang tidak tertangani dapat memangkas hasil panen hingga 80 persen. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Sentra perakitan mesin pertanian di bawah naungan BUMDes menciptakan pekerjaan bagi warga desa di sektor industri teknologi pertanian. |
Terbentuknya industri perakitan alat pertanian skala desa yang menyerap tenaga kerja mekanik lokal. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Perakitan mesin penyiang gulma secara mandiri oleh warga desa merupakan inovasi industri skala mikro berbasis kebutuhan spesifik petani setempat. |
Alat penyiang berbasis teknologi tepat guna meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga kerja hingga 50 persen dibanding metode tradisional. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Penggantian herbisida kimia dengan mesin penyiang mekanis menghentikan akumulasi residu toksik di tanah sawah dan sumber air desa. |
Pengadukan lumpur oleh mesin memperbaiki aerasi tanah dan merangsang pertumbuhan akar padi tanpa bahan kimia sintetis. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model inovasi mesin penyiang Desa Mekarharja berpotensi direplikasi di desa pertanian lain di Indonesia karena bertumpu pada kondisi yang berlaku umum, yaitu masalah gulma yang ada di hampir semua daerah pertanian padi, komponen mesin yang tersedia di kota kabupaten, dan keterampilan mekanik dasar yang dapat dilatihkan dalam waktu relatif singkat [1]. Tim perumus inovasi berkomitmen membagikan detail cetak biru perakitan kepada kelompok tani dan BUMDes di daerah lain, menjadikan pengetahuan teknis ini terbuka untuk diakses dan disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing desa. Strategi replikasi yang efektif adalah mendistribusikan modul pelatihan perakitan melalui jaringan dinas pertanian kabupaten dan program pendampingan teknologi tepat guna yang sudah ada [6].
Pada tahap scale up, strategi peningkatan skala produksi melibatkan kemitraan dengan dinas pertanian tingkat provinsi dan lembaga penelitian terapan pertanian untuk menyempurnakan desain mesin lebih lanjut dan memperoleh sertifikasi teknis yang meningkatkan kepercayaan pasar [7]. Produksi dalam volume besar akan menekan biaya pokok per unit, membuat mesin semakin terjangkau bagi petani kecil yang selama ini tidak mampu mengakses teknologi mekanisasi pertanian modern.
Daftar Pustaka
[1] Tim Inovasi Desa, “Dukung Kota Banjar sebagai Kota Agropolitan, Desa Mekarharja Luncurkan Mesin Penyiang Gulma Padi,” inovasi.web.id, 2020. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/.
[2] Redaksi, “Inovasi Pertanian Berbasis Masyarakat di Kota Banjar,” Banjar Kota News, 2021.
[3] M. Antralina, “Karakteristik Gulma dan Komponen Hasil Tanaman Padi Sawah (Oryza sativa L.) Sistem SRI pada Waktu Keberadaan Gulma yang Berbeda,” CEFARS: Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah, vol. 3, no. 2, pp. 9-17, 2012.
[4] Kementerian Pertanian RI, “Bahaya Herbisida Kimia bagi Kesehatan Tanah,” Jakarta: Balitbangtan, 2019.
[5] S. Pitono dan F. Yuamita, “Perancangan Pengembangan serta Uji Teknis Alat Penyiang Gulma dengan Penggerak Mesin Pemotong Rumput Tipe Sandang,” Jurnal Teknologi Industri, vol. 8, no. 1, 2021.
[6] R. Oktavianto et al., “Inovasi Aplikasi Teknologi Tepat Guna Alat Penyiang Gulma Padi untuk Gapoktan Mekar Sari Kenagarian Andiang,” ARSY: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat, vol. 5, no. 2, pp. 263-273, 2024. DOI: https://doi.org/10.55583/arsy.v5i2.1103.
[7] Pemerintah Kota Banjar, “Pengembangan Kawasan Agropolitan Terpadu Kota Banjar,” Bappeda Kota Banjar, 2020. [Daring]. Tersedia: https://banjarkota.go.id.
[8] Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, “Mekanisme Pengoperasian Mesin Penyiang Padi Sawah,” dalam Mekanisasi Pertanian, Kementerian Pertanian RI, 2020. [Daring]. Tersedia: https://repository.pertanian.go.id.
[9] Tim Peneliti Polije, “Rancang Bangun Mesin Penyiang Bermotor Ramah Lingkungan,” Laporan Penelitian Terapan Pertanian, Politeknik Negeri Jember, 2021. [Daring]. Tersedia: https://sipora.polije.ac.id/.
[10] E. Hasman, “Rancang Bangun Prototipe Mesin Penyiang Mekanis pada Lahan dengan System of Rice Intensification,” Journal of Applied Agricultural Science and Technology (JAAST), vol. 3, no. 1, pp. 166-177, 2019. DOI: https://doi.org/10.32530/jaast.v3i1.101.
[11] Tim Peneliti PPNS, “Rancang Bangun Mesin Penyiang Gulma Padi (Power Weeder),” Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, 2018. [Daring]. Tersedia: http://repository.ppns.ac.id/545/.
oleh Tim Inovasi Desa | 11 Sep 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Desa Tune, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tengah membenahi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bubneo sebagai motor penggerak ketahanan pangan sekaligus pelestarian wisata budaya sejak akhir 2024. Kepala Desa Aderiana Pilis bersama pengurus BUMDes yang baru dilantik menata ulang dua unit usaha, yakni Unit Ketahanan Pangan dan Unit Sewa Alat Pesta, setelah sempat terkendala peralihan administrasi dari kepengurusan lama [1]. Langkah awal ditandai penyaluran 1.646 bibit jeruk nipis senilai sekitar Rp40 juta dari Dana Desa pada 25 Desember 2024, hasil kerja sama dengan Kelompok Penangkar Sinar, yang pemasarannya digantungkan pada jaringan BUMDes Bubneo [2]. Permasalahan utama yang hendak dijawab adalah minimnya diversifikasi usaha desa serta risiko putusnya kelembagaan ekonomi ketika terjadi pergantian pengurus. Selain sektor pangan, desa ini juga merawat Bukit Bubneo, situs adat tempat upacara pascapanen dan permohonan hujan, sebagai rintisan destinasi wisata budaya yang dibiayai Dana Desa [3]. Dampak yang mulai terlihat adalah tertatanya kembali tata kelola BUMDes lewat forum musyawarah pengurus, pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa pada 10 Oktober 2025, serta terbukanya jalur pemasaran baru bagi hasil kebun warga [1].
Latar Belakang
Desa Tune berada di Kecamatan Tobu, salah satu dari 32 kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan kode pos 85561 [1]. Wilayah kabupaten ini didominasi lahan kering seluas 12.145,33 hektare dari total 13.710 hektare areal pertanian, jauh melampaui sawah beririgasi yang hanya seluas 1.564,68 hektare [6]. Jagung menjadi bahan pangan pokok turun-temurun warga, sementara jeruk khas Soe dikenal luas sebagai komoditas unggulan kabupaten ini [5]. Kondisi topografi berbukit dan mengandalkan hujan inilah yang membentuk pola bertani warga Desa Tune, termasuk di kawasan adat Bukit Bubneo [3].
Persoalan mendesak yang dihadapi Desa Tune adalah pengelolaan BUMDes Bubneo yang sempat mandek akibat proses serah terima yang belum tuntas dari kepengurusan sebelumnya. Arid Oematan, salah satu pengurus, menegaskan pentingnya kelengkapan laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengalihan aset sebelum roda usaha baru dapat berjalan optimal [1]. Sebelum pembenahan ini, BUMDes praktis hanya mengandalkan Unit Sewa Alat Pesta berupa tenda dan kursi, tanpa unit usaha pangan yang berjalan aktif [1]. Warga petani pun belum memiliki saluran pemasaran kolektif untuk hasil kebun seperti jeruk nipis dan komoditas pekarangan lain, sehingga bergantung pada penjualan perorangan dengan skala kecil.
Momentum pembenahan itu muncul ketika Dana Desa menyalurkan 1.646 bibit jeruk nipis senilai sekitar Rp40 juta pada 25 Desember 2024, yang mengharuskan BUMDes memiliki unit pemasaran aktif untuk menyerap hasil panen ke depan [2]. Kebutuhan itu berlanjut pada 10 Oktober 2025, saat pengurus BUMDes baru, pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa duduk bersama merumuskan strategi memaksimalkan potensi ekonomi desa [1]. Forum itu sekaligus menjadi titik balik untuk mengaktifkan Unit Ketahanan Pangan yang sebelumnya belum tergarap serius. Desa Tune tidak bisa lagi menunda pembenahan kelembagaan ekonominya jika bibit jeruk nipis yang telah ditanam warga hendak membuahkan hasil ekonomi nyata dalam satu setengah tahun ke depan [2].
Inovasi yang Diterapkan
Gagasan menghidupkan kembali BUMDes Bubneo lahir dari kebutuhan mendesak menyerap hasil 1.646 bibit jeruk nipis yang telanjur ditanam warga lewat bantuan Dana Desa. Pengurus baru memutuskan tidak sekadar menunggu panen, melainkan menyiapkan Unit Ketahanan Pangan sebagai simpul pemasaran sejak bibit mulai ditanam pada akhir 2024 [2]. Ide ini dipadukan dengan potensi Bukit Bubneo, situs adat yang selama ini hanya menjadi tempat upacara musiman, untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya pendamping sektor pangan [3].
BUMDes Bubneo kini menjalankan dua unit usaha, yaitu Unit Ketahanan Pangan dan Unit Sewa Alat Pesta. Unit Ketahanan Pangan menampung dan memasarkan hasil kebun warga, termasuk jeruk nipis binaan Kelompok Penangkar Sinar [1], [2]. Unit Sewa Alat Pesta menyediakan tenda dan kursi untuk acara warga [1]. Paralel dengan itu, pemerintah desa mengalokasikan Dana Desa untuk membangun tahap awal fasilitas di Bukit Bubneo, situs tempat upacara adat pascapanen dan permohonan hujan yang digelar turun-temurun [3]. Kedua unit usaha dan rintisan wisata ini dikelola dalam satu kelembagaan BUMDes agar hasilnya dapat saling menopang pendapatan desa.
Elemen pembeda inovasi ini terletak pada penyatuan agenda ekonomi dan pelestarian adat dalam satu lembaga BUMDes, bukan menjalankan keduanya secara terpisah seperti sebelumnya. Bukit Bubneo tidak sekadar dijaga sebagai warisan spiritual oleh Atukus Petrus dan Ruben Oematan, tetapi mulai diarahkan pula sebagai aset ekonomi lewat potensi wisata budaya [3], [4]. Pendekatan ini berbeda dari pola BUMDes yang umumnya hanya mengandalkan satu unit usaha simpan pinjam atau perdagangan semata.
Proses Penerapan Inovasi
Proses pembenahan dimulai saat Dana Desa menyalurkan 1.646 bibit jeruk nipis kepada warga pada 25 Desember 2024, hasil kemitraan dengan Kelompok Penangkar Sinar [2]. Distribusi ini disertai penjelasan bahwa bibit membutuhkan waktu tanam sekitar satu setengah tahun sebelum berbuah, sehingga BUMDes memiliki tenggat untuk menyiapkan sistem pemasaran sebelum panen tiba. Kepala Desa Aderiana Pilis menempatkan BUMDes Bubneo sebagai mitra pemasaran resmi sejak tahap distribusi bibit ini dimulai [2].
Fase transisi kepengurusan BUMDes sempat tersendat karena laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengalihan aset dari pengurus lama belum tuntas ketika pengurus baru mulai bekerja [1]. Persoalan warisan administratif ini memaksa pengurus baru menunda sejumlah rencana operasional sampai proses serah terima benar-benar rampung. Koreksi atas kelalaian pencatatan inilah yang mendorong pertemuan 10 Oktober 2025 antara pengurus BUMDes, pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagai forum resmi menuntaskan persoalan sebelum strategi ekonomi baru dijalankan [1].
Pembelajaran penting bagi replikator adalah keharusan menuntaskan legalitas dan pencatatan keuangan kepengurusan lama sebelum menjalankan program ekonomi baru, sekalipun program itu sudah didanai dan berjalan di lapangan. Desa lain yang hendak menghidupkan kembali BUMDes yang sempat vakum disarankan menjadikan forum tiga pihak, yakni pengurus, pemerintah desa, dan badan permusyawaratan, sebagai mekanisme awal pembenahan [1]. Urutan ini mencegah program ekonomi baru berjalan di atas persoalan kelembagaan yang belum selesai.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal utama adalah warisan administrasi kepengurusan lama berupa laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset BUMDes yang belum sepenuhnya beralih ke pengurus baru [1]. BUMDes Bubneo memitigasi persoalan ini dengan menggelar forum musyawarah bersama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa pada 10 Oktober 2025 untuk menuntaskan serah terima secara terbuka [1]. Tantangan internal kedua adalah minimnya diversifikasi usaha, karena sebelum pembenahan BUMDes hanya mengandalkan Unit Sewa Alat Pesta tanpa unit pangan yang aktif.
Tantangan eksternal yang dihadapi berkaitan dengan topografi Kecamatan Tobu yang didominasi lahan kering tadah hujan. Kondisi ini mengikuti pola umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan 12.145,33 hektare lahan kering jauh lebih luas daripada sawah beririgasi [6]. Ketergantungan pada musim hujan membuat waktu tanam dan panen jeruk nipis maupun komoditas lain sulit diprediksi secara pasti. BUMDes memitigasi risiko ini dengan memilih jeruk nipis yang relatif tahan pada kondisi lahan kering sebagai komoditas rintisan, sejalan dengan reputasi jeruk sebagai komoditas unggulan khas kabupaten ini [5].
Tantangan lain muncul dari sisi pelestarian adat, karena pengembangan Bukit Bubneo sebagai destinasi wisata harus tetap menjaga kesakralan tempat upacara pascapanen dan permohonan hujan yang digelar turun-temurun [3]. BUMDes dan pemerintah desa memitigasi risiko benturan nilai ini dengan melibatkan Atukus Petrus dan Ruben Oematan, penjaga adat yang dilantik sejak 16 Maret 2019, dalam setiap tahap pengembangan situs [4]. Pelibatan tokoh adat ini menjadi jalan tengah agar pembangunan wisata tidak mengurangi makna spiritual bukit tersebut.
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan pembenahan ini ditopang sinergi tiga pemangku kepentingan, yakni pemerintah Desa Tune di bawah Kepala Desa Aderiana Pilis, pengurus BUMDes Bubneo, dan Badan Permusyawaratan Desa. Ketiganya bersama-sama merumuskan strategi ekonomi pada 10 Oktober 2025 [1]. Kelompok Penangkar Sinar berperan sebagai mitra penyedia bibit sekaligus pendamping teknis budi daya jeruk nipis bagi warga [2]. Keterlibatan multipihak ini memastikan program pangan dan wisata tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungan kelembagaan desa.
Modal sosial yang mengikat partisipasi warga bersumber dari kelembagaan adat Bubneo, yang dipimpin dua bersaudara Atukus Petrus Oematan dan Ruben Oematan sejak 16 Maret 2019 [4]. Keduanya mewarisi garis keturunan To Oematan dan Neno Tefa, serta berperan merawat hubungan dengan klan besar Olla, Anone, dan Anin Anone di sekitar Bubneo [4]. Kepercayaan lintas klan inilah yang menjadi fondasi sosial ketika Bukit Bubneo mulai diarahkan sebagai aset wisata, bukan sekadar tempat upacara musiman semata.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum pembenahan akhir 2024, BUMDes Bubneo praktis hanya bertumpu pada satu unit usaha sewa alat pesta tanpa unit pangan yang berjalan aktif, sementara warga menjual hasil kebun secara perorangan tanpa jalur pemasaran kolektif [1]. Setelah penyaluran 1.646 bibit jeruk nipis senilai sekitar Rp40 juta pada 25 Desember 2024, BUMDes kini memiliki Unit Ketahanan Pangan yang ditugaskan menampung dan memasarkan hasil kebun warga [2]. Forum musyawarah 10 Oktober 2025 turut menandai beralihnya tata kelola BUMDes dari kondisi mandek administratif menuju kesepakatan strategi ekonomi yang lebih terarah [1].
Perubahan yang mulai terlihat adalah kesediaan pengurus baru dan lama duduk bersama menuntaskan warisan administrasi, sebuah preseden tata kelola terbuka yang sebelumnya tidak berjalan mulus [1]. Dampak spillover yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah menguatnya peran Atukus Bubneo dalam agenda ekonomi desa, meski peran mereka semula murni menjaga adat dan rekonsiliasi antarklan [4]. Bukit Bubneo yang tadinya hanya ramai saat upacara pascapanen kini mulai disiapkan sebagai destinasi yang dapat dikunjungi sepanjang tahun [3].
Dokumentasi resmi desa belum merinci angka pasti kenaikan pendapatan warga maupun jumlah pengunjung Bukit Bubneo, karena kedua program ini masih pada tahap rintisan. Angka 1.646 bibit jeruk nipis senilai sekitar Rp40 juta dari Dana Desa tetap menjadi data kuantitatif paling eksplisit yang tersedia dari sumber resmi tentang program ini [2]. Waktu tanam sekitar satu setengah tahun sebelum bibit berbuah menjadi penanda kapan dampak ekonomi program ini baru dapat terukur secara nyata [2].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Program bibit jeruk nipis dibiayai penuh dari Dana Desa dengan nilai sekitar Rp40 juta untuk 1.646 bibit, disalurkan melalui kemitraan dengan Kelompok Penangkar Sinar sebagai penyedia bibit [2]. Model bisnis Unit Ketahanan Pangan bertumpu pada margin dari penjualan hasil kebun warga yang dipasarkan lewat jaringan BUMDes, alih-alih warga menjual sendiri secara perorangan. Unit Sewa Alat Pesta tetap dipertahankan sebagai sumber pendapatan rutin BUMDes dari penyewaan tenda dan kursi untuk acara warga [1].
Pembiayaan rintisan wisata Bukit Bubneo turut bersumber dari Dana Desa, dengan skema pembangunan bertahap alih-alih satu kali investasi besar [3]. Strategi keberlanjutan pembiayaan ke depan bergantung pada penguatan Unit Ketahanan Pangan agar mampu menghasilkan pendapatan mandiri dari margin pemasaran, sehingga BUMDes tidak selamanya bergantung pada suntikan Dana Desa setiap tahun. Dokumentasi program belum merinci target pendapatan asli BUMDes maupun skema iuran warga sebagai sumber pembiayaan lanjutan.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menjadikan BUMDes sebagai mitra pemasaran resmi sejak tahap distribusi bibit, bukan menunggu hasil panen tiba, terbukti menjadi langkah kunci yang tepat. Langkah ini memberi BUMDes waktu sekitar satu setengah tahun untuk menyiapkan sistem pemasaran sebelum hasil kebun benar-benar melimpah [2]. Keputusan menuntaskan warisan administrasi lewat forum tiga pihak sebelum menjalankan program baru juga terbukti mencegah persoalan lama terbawa ke kepengurusan berikutnya [1].
Jika memulai dari awal, pengurus idealnya menuntaskan serah terima laporan keuangan dan aset sejak hari pertama pergantian kepengurusan, bukan menunggu hingga program baru hendak berjalan. Penundaan penyelesaian administrasi sempat menghambat kecepatan BUMDes merespons kebutuhan pemasaran bibit yang sudah telanjur ditanam warga [1], [2]. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi BUMDes lain agar tidak mengulang pola yang sama pada masa transisi kepengurusan.
Desa lain yang berencana menghidupkan kembali BUMDes yang sempat vakum disarankan memulai dari forum terbuka bersama pemerintah desa dan badan permusyawaratan sebelum merancang unit usaha baru. Melibatkan tokoh adat setempat sejak awal, sebagaimana pelibatan Atukus Bubneo dalam rencana wisata budaya, juga disarankan agar program ekonomi tidak berbenturan dengan nilai yang dijaga masyarakat [3], [4]. Memilih komoditas yang sudah terbukti cocok dengan kondisi lahan setempat, seperti jeruk nipis pada lahan kering, turut disarankan ketimbang memaksakan komoditas baru yang berisiko gagal.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan BUMDes Bubneo direncanakan bertumpu pada dua unit usaha yang saling menopang, yaitu Unit Ketahanan Pangan dan Unit Sewa Alat Pesta, sehingga pendapatan tidak bergantung pada satu sumber musiman saja [1]. Forum musyawarah rutin bersama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan menjadi mekanisme berkelanjutan untuk mengevaluasi strategi ekonomi desa, mengikuti pola pertemuan 10 Oktober 2025 [1]. Rintisan wisata Bukit Bubneo turut disiapkan sebagai sumber pendapatan tambahan begitu tahap pembangunan awal rampung [3].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan BUMDes menjadi perhatian penting mengingat persoalan serah terima administrasi sempat menghambat kepengurusan baru pada 2025. Penguatan kebiasaan menuntaskan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset di setiap pergantian pengurus diharapkan mencegah persoalan serupa terulang jika Kepala Desa Aderiana Pilis kelak digantikan [1]. Keberlanjutan penjagaan Bukit Bubneo relatif lebih terjamin karena kepemimpinan adatnya, yakni Atukus Petrus dan Ruben Oematan, mengikuti garis regenerasi keturunan yang sudah berjalan sejak 2019 [4].
Rencana pendapatan mandiri BUMDes bergantung pada kemampuan Unit Ketahanan Pangan menyerap dan memasarkan hasil kebun warga secara konsisten begitu jeruk nipis mulai berbuah sekitar pertengahan 2026 [2]. Skema ini diharapkan mengurangi ketergantungan BUMDes pada suntikan Dana Desa untuk operasional tahunan. Dokumentasi program belum merinci target waktu pasti kapan BUMDes dapat sepenuhnya membiayai operasionalnya sendiri dari margin usaha pangan dan sewa alat pesta.
Kontribusi Pencapaian SDGs
BUMDes Bubneo berkontribusi pada sedikitnya empat tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari ketahanan pangan hingga pelestarian budaya sebagai bagian pembangunan berkelanjutan desa. Empat tujuan ini dipilih karena kontribusinya paling langsung terlihat dalam praktik BUMDes Bubneo sehari-hari. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang tersedia dari sumber resmi Desa Tune.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Unit Ketahanan Pangan BUMDes Bubneo dibentuk untuk menampung dan memasarkan hasil kebun warga, termasuk jeruk nipis bantuan Dana Desa. |
1.646 bibit jeruk nipis senilai sekitar Rp40 juta disalurkan pada 25 Desember 2024. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Diversifikasi dua unit usaha BUMDes serta rintisan wisata Bukit Bubneo membuka peluang aktivitas ekonomi baru bagi warga Desa Tune. |
Dua unit usaha aktif, yaitu Ketahanan Pangan dan Sewa Alat Pesta, berjalan sejak pembenahan 2024-2025. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan |
Pengembangan Bukit Bubneo sebagai destinasi wisata budaya dilakukan bertahap dengan Dana Desa tanpa mengorbankan fungsi sakralnya bagi masyarakat adat. |
Pembangunan tahap awal situs wisata budaya Bukit Bubneo dibiayai Dana Desa. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi BUMDes, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kelompok Penangkar Sinar, dan tokoh adat Bubneo menunjukkan model kemitraan multipihak desa. |
Forum tiga pihak, yaitu BUMDes, pemerintah desa, dan BPD, terselenggara pada 10 Oktober 2025. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum bagi desa lain yang ingin mereplikasi model ini ada tiga. Pertama, kelembagaan BUMDes atau lembaga ekonomi desa yang sudah berbadan hukum meski sempat vakum. Kedua, kesediaan menuntaskan warisan administrasi kepengurusan lama melalui forum terbuka bersama pemerintah desa dan badan permusyawaratan. Ketiga, adanya komoditas atau situs budaya lokal yang berpotensi dikembangkan tanpa investasi besar di awal.
Dokumentasi program tidak merinci total biaya pembenahan kelembagaan BUMDes secara spesifik, sehingga calon replikator dapat mengacu pada nilai program bibit sekitar Rp40 juta dari Dana Desa sebagai titik awal estimasi [2]. Fase pembenahan dari distribusi bibit pada Desember 2024 hingga forum strategi ekonomi pada Oktober 2025 berlangsung sekitar sepuluh bulan. Model ini dapat diadaptasi desa lain dengan mengganti jeruk nipis dan Bukit Bubneo dengan komoditas atau situs budaya lokal yang setara di wilayah masing-masing.
BUMDes Bubneo berpeluang memperluas manfaat lintas desa di Kecamatan Tobu dengan menjadikan Unit Ketahanan Pangan sebagai simpul pemasaran bersama. Peluang ini muncul karena pola lahan kering dan komoditas jeruk yang serupa dijumpai di banyak desa Timor Tengah Selatan [5], [6]. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan berpeluang mendorong replikasi model penyatuan ketahanan pangan dan wisata budaya adat ini pada BUMDes lain yang memiliki situs adat serupa. Perluasan ini dapat membantu percepatan pengentasan status daerah tertinggal di kabupaten tersebut secara lebih luas.
Daftar Pustaka
[1] Website Resmi Desa Tune, “Ekonomi Desa Tune: Pertanian Unggul & BUMDes Optimal,” tune.digitaldesa.id. [Daring]. Tersedia: https://tune.digitaldesa.id/berita/ekonomi-desa-tune-pertanian-unggul–bumdes-optimal
[2] Website Resmi Desa Tune, “Bantuan Bibit Jeruk Nipis untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Tune,” tune.digitaldesa.id, 25 Des. 2024. [Daring]. Tersedia: https://tune.digitaldesa.id/berita/bantuan-bibit-jeruk-nipis-untuk-pemberdayaan-masyarakat-desa-tune
[3] Website Resmi Desa Tune, “Mengunjungi Kearifan Lokal: Wisata Budaya di Bukit Bubneo, Desa Tune,” tune.digitaldesa.id. [Daring]. Tersedia: https://tune.digitaldesa.id/berita/mengunjungi-kearifan-lokal-wisata-budaya-di-bukit-bubneo-desa-tune
[4] Website Resmi Desa Tune, “Kisah Inspiratif Dua Bersaudara Pengayom Komunitas di Bubneo,” tune.digitaldesa.id, 16 Mar. 2019. [Daring]. Tersedia: https://tune.digitaldesa.id/berita/kisah-inspiratif-dua-bersaudara-pengayom-komunitas-di-bubneo
[5] Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, “Potensi Daerah: Pertanian,” ttskab.go.id. [Daring]. Tersedia: https://ttskab.go.id/potensi-daerah/pertanian/
[6] Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan, “Statistik Pertanian Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024,” timortengahselatankab.bps.go.id, 23 Des. 2024. [Daring]. Tersedia: https://timortengahselatankab.bps.go.id/en/publication/2024/12/23/2f441bbfd3707b3241875d34/statistik-pertanian-kabupaten-timor-tengah-selatan-tahun-2024.html
oleh Tim Inovasi Desa | 3 Sep 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Kelompok pengrajin keripik di Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, mengembangkan inovasi mesin pembuatan keripik rakitan sendiri yang mentransformasi proses produksi dari sistem manual menjadi semi-mekanis sejak tahun 2005 [1]. Inovasi yang dirintis oleh Iqbal — seorang pendamping sekaligus pengrajin — ini terdiri dari mesin pencetak dan penipis lempengan adonan yang dirancang berdasarkan pengalaman empiris di lapangan, dilengkapi mesin pengaduk bantuan Kementerian Sosial, berhasil meningkatkan kapasitas olah dari 10 kg terigu per hari secara manual menjadi 25 kg yang menghasilkan 80 bungkus keripik dalam setengah hari kerja dengan penerimaan harian Rp680.000, serta memperluas jangkauan distribusi dari pasar lokal Amuntai ke enam kabupaten di wilayah Banua Anam [1], [2].
Latar Belakang
Desa Kota Raden Hulu terletak di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan — sebuah wilayah yang dikenal sebagai bagian dari kawasan Banua Anam dengan topografi dataran rendah berawa yang dialiri anak-anak sungai menuju Sungai Negara [3], [4]. Desa ini sejak lama dikenal sebagai salah satu sentra industri rumahan pangan olahan — mulai dari keripik, kerupuk ikan haruan, amplang, hingga aneka camilan tradisional Banjar — yang menjadikannya bagian penting dari ekosistem ekonomi kreatif lokal di Kalimantan Selatan [2].
Sebelum inovasi mesin rakitan diterapkan, para pengrajin keripik di Desa Kota Raden Hulu menghadapi kendala produksi yang serius. Proses pembuatan keripik dilakukan sepenuhnya secara manual menggunakan alat cetak yang diputar dengan tangan, sehingga dalam sehari penuh — dari subuh hingga sore — seorang pengrajin hanya mampu mengolah maksimal 10 kg terigu [1]. Kapasitas produksi yang rendah ini berbanding terbalik dengan permintaan pasar yang terus meningkat, sementara para pengrajin harus bersaing dengan produk pangan olahan kekinian buatan industri modern yang membanjiri pasar lokal. Keterbatasan ini menyebabkan pendapatan pengrajin stagnan dan sulit berkembang.
Momentum perubahan muncul ketika Iqbal, seorang pendamping sekaligus pengrajin yang telah menekuni usaha ini sejak 2005, menyadari bahwa tanpa terobosan teknologi, usaha keripik rumahan di desanya akan terus tergerus oleh persaingan pasar [1]. Ketersediaan bantuan mesin pengaduk dari Kementerian Sosial menjadi pemicu awal yang menginspirasi Iqbal untuk melengkapi lini produksi dengan mesin-mesin tambahan yang ia rancang sendiri berdasarkan kebutuhan spesifik di lapangan.
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi mesin pembuatan keripik rakitan sendiri lahir dari akumulasi pengalaman empiris Iqbal selama bertahun-tahun bergumul dengan proses produksi manual yang melelahkan dan tidak efisien. Gagasannya: jika mesin pengaduk adonan dari Kementerian Sosial mampu mempersingkat waktu pengadukan secara drastis, maka tahapan-tahapan lain — pencetakan dan penipisan lempengan adonan — juga bisa dimekanisasi menggunakan mesin yang dirancang khusus [1], [5].
Proses produksi keripik dengan mesin rakitan terdiri dari beberapa tahapan terintegrasi. Pertama, seluruh bahan baku dicampur dan diaduk menggunakan mesin pengaduk bantuan Kementerian Sosial hingga menjadi adonan homogen. Kedua, adonan yang sudah kalis dimasukkan ke mesin pencetak rakitan. Ketiga, cetakan diproses melalui mesin penipis elektrik rakitan untuk menghasilkan lempengan adonan tipis dan seragam, siap dipotong sebelum digoreng hingga kering menjadi keripik renyah [1].
Elemen pembeda utama inovasi ini terletak pada pendekatan do-it-yourself (DIY) yang memadukan kreativitas lokal dengan kebutuhan spesifik di lapangan. Berbeda dengan mesin produksi pabrik yang berharga mahal dan sering tidak sesuai dengan skala usaha rumahan, mesin rakitan Iqbal dirancang berdasarkan pengalaman langsung sehingga setiap komponen disesuaikan dengan karakteristik bahan baku dan volume produksi yang dibutuhkan [5], [6]. Pendekatan ini menjadikan mesin lebih terjangkau, lebih mudah diperbaiki karena menggunakan komponen lokal, dan lebih adaptif terhadap variasi produk.
Proses Penerapan Inovasi
Tahap rintisan dimulai pada tahun 2005 ketika Iqbal dan beberapa pengrajin memutuskan untuk serius menekuni usaha keripik. Pada fase awal, seluruh proses masih manual — pengadukan dengan tangan, pencetakan dengan alat putar sederhana, dan penipisan secara konvensional [1]. Kapasitas produksi 10 kg terigu per hari menjadi batas atas yang tidak bisa ditembus, sementara waktu kerja sudah mencapai seharian penuh. Meskipun demikian, fase ini menjadi periode penting bagi akumulasi pengetahuan teknis tentang karakteristik adonan dan kebutuhan mekanis di setiap tahapan produksi.
Tahap mekanisasi parsial dimulai ketika kelompok pengrajin menerima bantuan mesin pengaduk dari Kementerian Sosial. Keberhasilan mesin ini menjadi titik balik — Iqbal menyadari bahwa bottleneck produksi berpindah ke tahap pencetakan dan penipisan yang masih manual [1], [7]. Dengan modal pengetahuan teknis dan kreativitas, Iqbal mulai merancang serta merakit mesin pencetak dan mesin penipis lempengan yang digerakkan motor listrik menggunakan komponen dari pasar lokal.
Proses perakitan tidak berjalan mulus pada percobaan pertama. Kegagalan paling berharga terjadi pada tahap penyesuaian antara motor penggerak listrik dan komponen mekanis mesin penipis — keduanya kurang kompatibel sehingga sering mengalami kerusakan [1]. Koreksi dilakukan dengan berulang kali memodifikasi rasio putaran, mengganti material suku cadang, dan menyesuaikan tekanan roller agar menghasilkan lempengan dengan ketebalan seragam tanpa membebani motor secara berlebihan.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan internal paling mendasar adalah keterbatasan kompatibilitas antara motor listrik dan komponen mekanis mesin rakitan, yang menyebabkan keausan lebih cepat dari yang diharapkan dan menambah beban biaya maintenance [1]. Mitigasinya ditempuh melalui pendekatan trial-and-error yang sistematis — mencatat setiap titik kerusakan, mengidentifikasi pola kegagalan, dan secara bertahap mengganti komponen yang rentan rusak dengan material yang lebih tahan lama, meskipun proses penyempurnaan ini masih terus berlangsung.
Tantangan eksternal yang paling krusial adalah fluktuasi harga bahan baku yang memberikan tekanan langsung terhadap margin keuntungan. Harga terigu per bantal isi 50 kg mencapai sekitar Rp170.000, sementara harga singkong atau gumbili mengalami kenaikan dari Rp2.000 menjadi Rp4.000 per kilogram dengan ketersediaan yang semakin sulit [1]. Mitigasinya ditempuh melalui diversifikasi produk — tidak hanya keripik bawang berbahan terigu tetapi juga keripik berbahan singkong dan ubi — serta menjalin hubungan langsung dengan pemasok bahan baku untuk harga yang lebih stabil [2], [8].
Tantangan pasar berupa persaingan dengan produk pangan olahan kekinian buatan industri modern juga menjadi ancaman nyata [2]. Mitigasinya ditempuh dengan mempertahankan keunggulan kompetitif berupa cita rasa otentik resep turun-temurun yang tidak bisa ditiru oleh produksi massal pabrik, serta membangun jaringan distribusi langsung ke pasar-pasar tradisional dan pedagang di enam kabupaten wilayah Banua Anam yang mengenal dan mempercayai kualitas produk mereka.
Faktor Penentu Keberhasilan
Peran Iqbal sebagai inovator sekaligus pengrajin yang turun langsung ke dapur produksi menjadi faktor penentu utama. Berbeda dengan inovasi yang dirancang oleh pihak eksternal, mesin rakitan Iqbal lahir dari pengalaman empiris bertahun-tahun yang membuatnya mampu mengidentifikasi kebutuhan teknis secara presisi [1]. Kemampuan Iqbal menggabungkan peran sebagai pendamping yang memahami aspek manajerial dan pemasaran dengan peran sebagai pengrajin yang menguasai aspek teknis produksi menjadikan proses inovasi berlangsung secara organik dan berbasis kebutuhan nyata. Bantuan mesin pengaduk dari Kementerian Sosial juga berperan krusial sebagai katalisator yang memicu rangkaian inovasi selanjutnya.
Modal sosial berupa tradisi gotong royong dan solidaritas antar-pengrajin menjadi pengikat partisipasi yang tak ternilai. Desa ini merupakan sentra industri rumahan di mana banyak warga menekuni usaha serupa — keripik, kerupuk haruan, amplang, dan aneka pangan olahan lainnya [2], [9]. Ekosistem pengrajin yang saling berbagi pengetahuan, saling meminjam peralatan saat terjadi kerusakan, dan secara kolektif membangun jaringan distribusi ke luar daerah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi. Kearifan lokal masyarakat Banjar yang menjunjung tinggi etos kerja keras dan kemandirian ekonomi keluarga menjadi fondasi kultural yang memperkuat daya tahan usaha.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum inovasi diterapkan, seorang pengrajin hanya mampu mengolah maksimal 10 kg terigu per hari secara manual dari subuh hingga sore, pendapatan stagnan, dan jangkauan distribusi terbatas pada pasar lokal Amuntai. Setelah mesin rakitan beroperasi, kapasitas olah meningkat menjadi 25 kg terigu dalam waktu setengah hari kerja — dari subuh hingga pukul 11 siang — yang menghasilkan 80 bungkus keripik siap jual [1]. Dengan harga jual Rp8.500 per bungkus, total penerimaan harian mencapai Rp680.000. Jangkauan distribusi meluas ke kabupaten-kabupaten lain di wilayah Banua Anam, Kalimantan Selatan.
Dampak kualitatif yang paling mencolok adalah transformasi pola pikir pengrajin tentang peran teknologi dalam usaha rumahan. Keberhasilan mesin rakitan membuktikan bahwa pengrajin desa mampu merancang solusi sendiri berdasarkan pengetahuan lokal yang terakumulasi selama bertahun-tahun [5]. Efek berganda (multiplier effect) terlihat pada pengrajin-pengrajin lain di Desa Kota Raden Hulu yang memproduksi amplang, kerupuk haruan, dan pangan olahan lainnya — mereka terinspirasi untuk mengadopsi pendekatan serupa [2], [9].
Dampak spillover yang tidak sepenuhnya direncanakan adalah waktu kerja yang lebih efisien memberikan dampak sosial positif bagi keluarga pengrajin — terutama ibu-ibu rumah tangga yang kini memiliki waktu lebih banyak untuk aktivitas domestik, pendidikan anak, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan awal berasal dari dua komponen utama: bantuan mesin pengaduk adonan dari Kementerian Sosial yang menjadi investasi awal paling signifikan dan sekaligus pemicu rangkaian inovasi, serta modal swadaya pengrajin untuk merancang dan merakit mesin pencetak dan penipis lempengan yang meliputi biaya pembelian motor listrik, komponen mekanis, dan material pendukung dari pasar lokal [1]. Pendekatan swadaya ini menjadikan total investasi mesin rakitan jauh lebih rendah dibandingkan membeli mesin produksi pabrik standar.
Model bisnis yang dijalankan bersifat langsung dan sederhana namun efektif. Biaya operasional harian mencakup pembelian bahan baku utama — terigu seharga sekitar Rp170.000 per bantal isi 50 kg — ditambah singkong atau gumbili, minyak goreng, gas/kayu bakar, listrik, serta aneka bumbu rempah [1]. Dengan penerimaan harian Rp680.000 dari penjualan 80 bungkus keripik bawang seharga Rp8.500 per bungkus, margin keuntungan diperoleh dari selisih antara penerimaan dengan total biaya produksi. Keberlanjutan finansial ditopang oleh jaringan distribusi yang telah terbangun ke pasar-pasar di enam kabupaten wilayah Banua Anam [2].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan kunci yang tepat adalah memulai mekanisasi secara bertahap (incremental) — dimulai dari satu mesin pengaduk, lalu memperluas ke mesin pencetak dan penipis — alih-alih mencoba memekanisasi seluruh lini produksi sekaligus. Keputusan merancang mesin berdasarkan pengalaman langsung di lapangan, bukan berdasarkan spesifikasi teknis teoretis, memastikan mesin benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha [1]. Keputusan memanfaatkan bantuan pemerintah (mesin pengaduk dari Kemensos) sebagai katalisator inovasi mandiri — bukan sebagai ketergantungan — juga terbukti tepat, serta keputusan mempertahankan cita rasa otentik resep turun-temurun sebagai keunggulan kompetitif di tengah persaingan dengan produk industri modern.
Jika memulai dari awal, konsultasi teknis dengan ahli mesin atau bengkel sebaiknya dilakukan sebelum merakit, agar kompatibilitas antara motor dan suku cadang bisa dioptimalkan sejak awal dan mengurangi biaya maintenance yang tinggi. Setiap modifikasi dan perbaikan mesin juga sebaiknya didokumentasikan secara tertulis sehingga pengrajin lain tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama, dan perizinan usaha (P-IRT atau NIB) sebaiknya diurus sejak dini untuk membuka akses pasar ritel modern dan platform e-commerce [2]. Saran praktis bagi desa lain adalah mengidentifikasi tahapan produksi yang paling memakan waktu dan tenaga sebagai prioritas utama mekanisasi, memanfaatkan bengkel dan toko komponen lokal sebagai mitra perakitan, mengalokasikan anggaran khusus untuk fase uji coba, dan membangun jaringan distribusi ke luar daerah sejak awal [5], [6].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan jangka panjang diarahkan pada penyempurnaan teknis mesin rakitan dan penguatan kapasitas kelompok pengrajin secara kolektif. Prioritas utama adalah mengatasi masalah kompatibilitas antara motor listrik dan komponen mekanis melalui kolaborasi dengan bengkel teknik lokal atau program pendampingan teknologi tepat guna dari perguruan tinggi di Kalimantan Selatan [10], [5]. Standarisasi desain mesin yang telah terbukti efektif juga perlu dilakukan agar pengrajin lain dapat mereplikasi tanpa mengulangi seluruh proses trial-and-error dari awal.
Mekanisme regenerasi kepemimpinan dirancang melalui transfer pengetahuan dari Iqbal kepada generasi pengrajin yang lebih muda. Pelibatan pemuda desa dalam proses perakitan, perawatan, dan modifikasi mesin menjadi kunci agar inovasi tidak hilang ketika inovator utama tidak lagi aktif [2], [8]. Rencana pendapatan mandiri difokuskan pada peningkatan nilai tambah produk — melalui perbaikan kemasan, pengurusan izin P-IRT, dan ekspansi pemasaran ke platform digital — sehingga usaha tidak bergantung pada bantuan hibah dari pemerintah. Dengan pendapatan mandiri yang semakin kuat, kelompok pengrajin dapat mengalokasikan sebagian keuntungan untuk dana pemeliharaan mesin dan pengembangan teknologi produksi secara berkelanjutan.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi mesin pembuatan keripik rakitan sendiri di Desa Kota Raden Hulu berkontribusi terhadap beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama dalam dimensi pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan inovasi teknologi tepat guna, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Peningkatan kapasitas produksi melalui mesin rakitan secara langsung meningkatkan pendapatan harian pengrajin dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi keluarga pengrajin. |
Penerimaan harian meningkat menjadi Rp680.000 dari 80 bungkus keripik; kapasitas olah terigu naik dari 10 kg menjadi 25 kg per hari |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Pengolahan bahan pangan lokal — terigu, singkong, dan gumbili — menjadi produk bernilai tambah tinggi mendukung ketahanan pangan dan diversifikasi ekonomi pedesaan. |
Diversifikasi produk olahan pangan dari minimal 3 jenis bahan baku lokal (terigu, singkong, gumbili/ubi) |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Usaha keripik rumahan menyediakan lapangan kerja produktif bagi warga desa, terutama perempuan yang terlibat dalam proses pengemasan dan pemasaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. |
Jangkauan distribusi meluas ke 6 kabupaten di wilayah Banua Anam; waktu produksi efisien dari seharian menjadi setengah hari kerja |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Perakitan mesin produksi secara mandiri oleh pengrajin desa merupakan wujud nyata inovasi teknologi tepat guna yang lahir dari kebutuhan lokal tanpa bergantung pada teknologi impor mahal. |
Minimal 2 unit mesin rakitan (pencetak dan penipis) dikembangkan secara mandiri oleh pengrajin lokal |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Penggunaan bahan baku lokal meminimalkan jejak karbon transportasi, sementara pemanfaatan kayu bakar dan gas secara efisien mendukung pola produksi yang bertanggung jawab. |
Pemanfaatan minimal 80% bahan baku dari sumber lokal atau regional (pasar Amuntai dan sekitarnya) |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara kelompok pengrajin, Kementerian Sosial (penyedia mesin pengaduk), dan jaringan pedagang di Banua Anam menunjukkan model kemitraan multipihak yang efektif. |
Kemitraan aktif dengan Kemensos dan jaringan pedagang di 6 kabupaten wilayah Banua Anam |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Prasyarat minimum replikasi mencakup keberadaan kelompok pengrajin aktif yang memiliki pengetahuan dasar tentang proses pembuatan keripik atau pangan olahan sejenis, akses terhadap komponen mesin dasar (motor listrik, bearing, roller besi, material rangka) yang umumnya tersedia di toko teknik atau bengkel lokal, ketersediaan sumber daya listrik yang memadai, serta kesediaan pengrajin mengalokasikan waktu 2–3 bulan sebagai fase uji coba [6], [5].
Estimasi biaya replikasi: mesin pengaduk adonan (Rp5–8 juta jika membeli baru, atau diajukan melalui program bantuan pemerintah), perakitan mesin pencetak dan penipis (masing-masing Rp3–5 juta), bahan baku awal satu bulan (Rp2–3 juta), dan pengemasan serta perizinan P-IRT (Rp1–2 juta) [5], [2]. Total estimasi investasi awal berkisar Rp11–18 juta dengan durasi persiapan 3–4 bulan. Model adaptasi sangat fleksibel — mesin pencetak dan penipis dapat dimodifikasi untuk mengolah berbagai jenis bahan baku selain terigu, seperti tepung beras, tepung tapioka, atau campuran umbi-umbian lokal.
Strategi scale up diarahkan pada tiga komponen: pembentukan jaringan bengkel rakyat yang mampu merakit dan merawat mesin produksi pangan olahan untuk UMKM di tingkat kecamatan atau kabupaten, penyusunan panduan teknis perakitan mesin dalam bentuk buku panduan bergambar atau video tutorial [11], dan pengembangan koperasi atau asosiasi pengrajin pangan olahan lintas desa sebagai wadah berbagi pengetahuan teknis dan membangun merek kolektif yang lebih kuat di pasar regional maupun nasional.
Daftar Pustaka
[1] Inovasi Desa, “Desa Kota Raden Hulu Produksi Keripik dengan Mesin Rakitan Sendiri,” inovasi.web.id, Nov. 2018. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id
[2] STIA Amuntai, “Strategi Pemasaran dan Pengembangan UMKM Pangan Olahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara,” stiaamuntai.ac.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://stiaamuntai.ac.id
[3] Wikipedia, “Kabupaten Hulu Sungai Utara: Geografi, Demografi, dan Pemerintahan,” id.wikipedia.org, 2025. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Hulu_Sungai_Utara
[4] Newsway, “Potensi Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara: Agrominapolitan dan Pengembangan UMKM,” newsway.co.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://newsway.co.id
[5] Universitas Simalungun, “Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Peningkatan Kapasitas Produksi UMKM Keripik,” usi.ac.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://usi.ac.id
[6] Universitas Muhammadiyah Riau, “Peningkatan Kapasitas Produksi UMKM Keripik melalui Mesin Pengiris dan Pengaduk Otomatis,” umri.ac.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://umri.ac.id
[7] Universitas Brawijaya, “Optimasi Mesin Pengaduk Adonan untuk Industri Pangan Olahan Skala Mikro,” ub.ac.id, 2022. [Online]. Tersedia: https://ub.ac.id
[8] UIN Antasari Banjarmasin, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Kecil di Kalimantan Selatan,” uin-antasari.ac.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://uin-antasari.ac.id
[9] Tribun News, “Sentra Kerupuk Ikan dan Pangan Olahan di Kecamatan Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara,” tribunnews.com, 2023. [Online]. Tersedia: https://tribunnews.com
[10] Universitas Lambung Mangkurat, “Profil Industri Kerupuk Ikan Tradisional di Desa Kota Raden, Kabupaten Hulu Sungai Utara,” ulm.ac.id, 2022. [Online]. Tersedia: https://ulm.ac.id
[11] Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, “Pendampingan Teknologi Tepat Guna untuk UMKM Keripik: Mesin Pengiris dan Pengemasan,” unipasby.ac.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://unipasby.ac.id
oleh Tim Inovasi Desa | 3 Sep 2026 | Teknologi Tepat Guna
Ringkasan Inovasi
Kelompok Kerja (Pokja) Resik di Desa Kalensari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, menghadirkan terobosan pengelolaan sampah dengan mengubah limbah rumah tangga menjadi asap cair pestisida organik melalui teknologi mesin pirolisis yang digagas oleh Kepala Desa Ir Masroni pada tahun 2016 [1], [2]. Inovasi berbasis ekonomi sirkular ini menerapkan sistem pengumpulan sampah komunal tanpa pemilahan untuk diproses menjadi asap cair tiga tingkatan mutu — grade satu sebagai pengawet makanan, grade dua sebagai pestisida nabati, dan grade tiga sebagai pengawet bahan bangunan — dengan kapasitas produksi lima hingga dua belas liter per siklus mingguan, berhasil memangkas volume tumpukan sampah desa hingga mendekati nol persen dan menurunkan biaya produksi pertanian bagi komunitas petani Kalensari [2], [3].
Latar Belakang
Desa Kalensari di Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, menghadapi persoalan klasik berupa rendahnya kedisiplinan warga dalam memilah dan mengelola limbah rumah tangga. Tumpukan sampah kering yang menggunung di berbagai sudut pekarangan desa memicu bau tidak sedap dan menyimpan potensi penyebaran bibit penyakit menular [2]. Kondisi sanitasi lingkungan yang memburuk ini menciptakan kebutuhan mendesak akan sistem pengelolaan sampah komunal yang praktis dan tidak merepotkan warga.
Pada sisi lain, para petani setempat menyuarakan keluhan terkait tingginya biaya pembelian bahan kimia sintetis untuk pengendalian hama tanaman. Serangan organisme pengganggu seperti penggerek batang padi dan ulat grayak kerap merusak hasil panen sehingga mengancam ketahanan pangan keluarga petani [2], [1]. Penelitian di berbagai universitas Indonesia menunjukkan bahwa asap cair hasil pirolisis biomassa mengandung senyawa fenol, asam organik, dan karbonil yang efektif sebagai pestisida nabati [4].
Peluang untuk menyelesaikan masalah lingkungan dan pertanian secara bersamaan inilah yang mendorong pemerintah desa merumuskan solusi terpadu. Kabupaten Indramayu sendiri telah mencanangkan program Manajemen Sampah Zero (MASARO) yang mengedepankan prinsip pengolahan sampah dari cost center menjadi profit center [5]. Semangat pengelolaan limbah berbasis nilai ekonomi ini menjadi landasan lahirnya inovasi mesin pirolisis di Desa Kalensari.
Inovasi yang Diterapkan
Gagasan inovasi ini lahir dari inisiatif Kepala Desa Kalensari, Ir Masroni, yang membentuk Kelompok Kerja Resik pada tahun 2016 untuk mengelola kebersihan dan pengolahan sampah desa. Tim yang beranggotakan empat orang pemuda berdedikasi ini mendatangkan sebuah unit mesin pirolisis untuk memproses limbah kering, baik organik maupun nonorganik [1], [2]. Kehadiran teknologi penghasil asap cair ini menjadi jawaban atas kebiasaan warga yang membuang sampah tanpa pemilahan terlebih dahulu.
Mesin pirolisis ini bekerja dengan metode pembakaran bertemperatur tinggi di dalam ruang minim oksigen sehingga meminimalkan pencemaran karbon ke udara. Asap pekat yang dihasilkan dari pembakaran limbah disalurkan menuju pipa penyulingan untuk melewati fase kondensasi hingga menetes menjadi asap cair [2]. Produk asap cair yang dihasilkan diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan mutu: grade satu sebagai pengawet makanan, grade dua sebagai pestisida nabati untuk pertanian, dan grade tiga sebagai pengawet bahan bangunan seperti kayu.
Pendekatan ini dirancang agar warga hanya perlu membuang seluruh jenis sampah ke dalam satu wadah tempat pembuangan komunal tanpa harus memisahkan kategori materialnya. Strategi penyederhanaan ini efektif meningkatkan partisipasi warga dalam program pengelolaan sampah karena tidak membebani mereka dengan proses pemilahan yang dianggap merepotkan [2]. BUMDes Berkah Mandiri turut berperan dalam mengelola distribusi dan pemasaran produk asap cair yang dihasilkan oleh Pokja Resik.
Proses Penerapan Inovasi
Tahapan operasional pengelolaan limbah desa diawali dengan rutinitas pengumpulan sampah dari berbagai titik tempat pembuangan sementara dalam siklus setiap tiga hari sekali. Seluruh material yang terkumpul langsung dimasukkan ke dalam bak penampungan mesin pirolisis untuk diproses menjadi asap cair multiguna [1]. Pada masa awal percobaan penyulingan, tim pengelola mengalami kesulitan teknis dalam mengatur kestabilan suhu tungku pembakaran sehingga kualitas asap cair yang diproduksi belum konsisten.
Kegagalan teknis pada fase pengujian lapangan justru memberikan wawasan empiris berharga bagi tim untuk memodifikasi struktur ruang pembakaran mesin pirolisis. Melalui puluhan kali eksperimen penyulingan bertingkat, empat anggota Pokja Resik berhasil memproduksi asap cair yang terklasifikasi ke dalam tiga tingkatan mutu berdasarkan spesifikasi fungsinya [2]. Penelitian di Universitas Hasanuddin menunjukkan bahwa suhu pirolisis optimal pada kisaran 380–430 derajat Celsius menghasilkan asap cair dengan kandungan senyawa aktif tertinggi sebagai insektisida alami [6].
Proses pembelajaran dari rentetan percobaan ini mengantarkan mesin pengolah sampah tersebut beroperasi pada tingkat performa optimal. Pokja Resik juga menjalin kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk diversifikasi produk olahan limbah, termasuk pengembangan pupuk ramah lingkungan [2]. Kolaborasi dengan lembaga akademis ini memperkuat basis ilmiah dalam pengembangan produk turunan sampah di Desa Kalensari.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan teknis terbesar terletak pada kesulitan mengatur kestabilan suhu tungku pembakaran mesin pirolisis selama fase awal operasi, yang menyebabkan kualitas asap cair tidak konsisten [2]. Mitigasinya ditempuh melalui puluhan kali eksperimen penyulingan bertingkat untuk menemukan parameter optimal, serta merujuk pada literatur ilmiah yang menunjukkan bahwa suhu pirolisis optimal pada kisaran 380–430 derajat Celsius menghasilkan kandungan senyawa aktif tertinggi [6].
Tantangan kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia terampil di bidang teknologi pengolahan limbah. Pokja Resik hanya beranggotakan empat orang sehingga kapasitas produksi dan cakupan pengumpulan sampah terbatas [1]. Mitigasinya ditempuh melalui program regenerasi keanggotaan Pokja Resik yang melibatkan pemuda desa dan forum diskusi edukasi lingkungan di tingkat rukun warga secara berkala, serta kolaborasi dengan IPB untuk memperkuat kapasitas teknis tim pengelola.
Tantangan ketiga adalah resistensi awal dari sebagian warga yang skeptis terhadap manfaat pengolahan sampah. Mitigasinya ditempuh melalui pendekatan psikologis berupa sistem pengumpulan sampah tanpa pemilahan yang menghilangkan hambatan partisipasi, serta pembuktian hasil secara konsisten berupa produk asap cair yang nyata bermanfaat bagi petani [2]. Aspek pemasaran dan standardisasi produk dimitigasi melalui pelibatan BUMDes Berkah Mandiri dalam distribusi dan rencana kerjasama sertifikasi laboratorium dengan lembaga akademis.
Faktor Penentu Keberhasilan
Kepemimpinan visioner Kepala Desa Ir Masroni menjadi faktor penentu utama keberhasilan inovasi ini. Beliau tidak hanya berani mengambil keputusan strategis membentuk Pokja Resik, tetapi juga secara aktif membangun jejaring kolaborasi dengan lembaga akademis dan pemerintah kabupaten [2], [1]. Dedikasi empat anggota Pokja Resik yang pantang menyerah menghadapi puluhan kali kegagalan eksperimen menjadi pondasi keberhasilan teknis dalam menghasilkan asap cair berkualitas.
Pendekatan psikologis yang tepat dalam mendesain sistem pengumpulan sampah turut menentukan keberhasilan program ini. Keputusan untuk tidak mewajibkan warga memilah sampah menghilangkan hambatan partisipasi yang selama ini menjadi kendala utama program kebersihan desa [2]. Dukungan kelembagaan melalui BUMDes Berkah Mandiri memastikan keberlanjutan pengelolaan produk asap cair dari aspek distribusi dan pemasaran.
Sinergi antara program kabupaten dan inisiatif desa juga memperkuat keberhasilan inovasi ini. Program MASARO Kabupaten Indramayu yang mengedepankan kolaborasi pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat memberikan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan inovasi pengelolaan sampah di tingkat desa [5]. Kemitraan dengan IPB dalam pengembangan produk turunan limbah memperkuat kapasitas inovasi Pokja Resik secara berkelanjutan.
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum inovasi diterapkan, tumpukan sampah kering menggunung di berbagai sudut pekarangan Desa Kalensari memicu bau tidak sedap dan menyimpan potensi penyebaran penyakit, sementara petani harus mengeluarkan biaya tinggi untuk membeli pestisida kimia sintetis yang mengancam kesehatan dan kelestarian lingkungan. Setelah mesin pirolisis beroperasi, Pokja Resik berhasil memproduksi lima hingga dua belas liter asap cair pada setiap siklus produksi mingguan, volume tumpukan sampah di lingkungan desa terpangkas hingga mendekati nol persen, dan produk asap cair grade dua telah dibuktikan efektif sebagai pestisida pembasmi hama perusak tanaman padi [1], [2].
Secara kualitatif, persepsi masyarakat terhadap limbah rumah tangga mengalami transformasi dari ancaman menjadi sumber daya ekonomi yang menjanjikan. Para petani menikmati penghematan biaya produksi pertanian secara signifikan karena tidak perlu lagi membeli pestisida kimia sintetis berharga tinggi [2]. Penelitian di Universitas Negeri Gorontalo menunjukkan bahwa asap cair dengan konsentrasi tujuh persen mampu mencapai tingkat mortalitas ulat grayak hingga 88,89 persen, memperkuat validasi ilmiah atas efektivitas produk Pokja Resik [4].
Dampak spillover yang tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal adalah melambungnya reputasi Desa Kalensari sebagai pionir desa mandiri bebas limbah. Diversifikasi produk asap cair ke dalam tiga tingkatan mutu membuka potensi pendapatan dari berbagai segmen pasar, mulai dari sektor pangan, pertanian, hingga bahan bangunan [3].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Sumber pendanaan awal pembangunan dan pengadaan mesin pirolisis berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dialokasikan atas inisiatif Kepala Desa Ir Masroni, mencakup biaya pengadaan unit mesin pirolisis, peralatan pendukung penyulingan, serta biaya operasional awal selama fase eksperimen dan pengujian [2].
Model bisnis Pokja Resik bertumpu pada penjualan produk asap cair tiga tingkatan mutu yang didistribusikan melalui BUMDes Berkah Mandiri. Grade satu sebagai pengawet makanan menyasar segmen industri pangan, grade dua sebagai pestisida nabati menyasar komunitas petani lokal dan regional, dan grade tiga sebagai pengawet bahan bangunan menyasar sektor konstruksi [2]. Pendapatan dari penjualan produk dikelola oleh Pokja Resik untuk menutup biaya operasional, pemeliharaan mesin, dan pengadaan suku cadang, sementara keuntungan bersih dikembalikan ke kas desa melalui BUMDes. Rencana komersialisasi jangka panjang mencakup penyiapan standar pengemasan produk yang lebih profesional agar memiliki daya saing di pasar yang lebih luas [3].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan kunci yang tepat adalah mendesain sistem pengumpulan sampah tanpa mewajibkan pemilahan, karena pendekatan ini menghilangkan hambatan psikologis yang selama ini menjadi penyebab kegagalan program kebersihan desa di banyak wilayah. Keputusan untuk tidak menyerah setelah puluhan kali kegagalan eksperimen pirolisis juga terbukti menjadi fondasi keberhasilan — dedikasi tim yang pantang menyerah akhirnya menghasilkan parameter optimal untuk produksi asap cair berkualitas [2].
Jika memulai dari awal, survei literatur ilmiah mengenai parameter suhu pirolisis optimal sebaiknya dilakukan secara lebih mendalam sebelum memulai eksperimen lapangan, agar jumlah percobaan yang dibutuhkan dapat dikurangi secara signifikan. Sertifikasi laboratorium untuk produk asap cair juga sebaiknya diurus sejak tahap awal, bukan menunggu produk sudah jadi baru kemudian mencari jalur sertifikasi [6]. Saran praktis bagi desa lain adalah memulai dengan satu unit mesin pirolisis skala kecil untuk pembuktian konsep, melibatkan lembaga akademis sejak fase perencanaan untuk mempercepat kurva pembelajaran, dan memastikan distribusi produk dikelola oleh badan usaha desa yang memiliki kapasitas pemasaran [3].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan inovasi ini bersandar pada rencana komersialisasi produk asap cair menuju pasar pertanian yang lebih luas. Pemerintah desa tengah menyiapkan standar pengemasan produk yang lebih profesional agar pestisida organik tersebut memiliki daya saing komersial di pasaran [2]. Pendapatan dari penjualan produk dikelola oleh Pokja Resik untuk menutup biaya pemeliharaan dan pengembangan mesin pirolisis.
Program edukasi kesadaran lingkungan kepada generasi muda dilaksanakan melalui forum diskusi di tingkat rukun warga secara berkala. Regenerasi kepemimpinan keanggotaan Pokja Resik telah dipersiapkan agar estafet pengelolaan kebersihan desa tidak terputus [1]. Kolaborasi berkelanjutan dengan IPB dan lembaga akademis lainnya diharapkan memperkuat inovasi produk turunan sampah serta memperoleh sertifikasi formal bagi produk asap cair.
Integrasi dengan program MASARO Kabupaten Indramayu membuka peluang dukungan kebijakan dan pendanaan dari pemerintah daerah [5]. Dokumentasi praktik baik melalui platform inovasi.web.id memperluas jangkauan diseminasi inovasi ini kepada desa-desa lain di seluruh Indonesia [3].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi mesin pirolisis Pokja Resik Desa Kalensari berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama dalam dimensi ketahanan pangan, kesehatan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan konsumsi berkelanjutan, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Pokja Resik menciptakan lapangan kerja bagi empat pemuda desa sebagai pengelola mesin pirolisis dan distributor produk asap cair, menjadi sumber ekonomi baru yang mengurangi ketergantungan pada pekerjaan musiman. |
4 pemuda desa terserap sebagai pengelola Pokja Resik; pendapatan dari penjualan asap cair tiga tingkatan mutu |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Ketersediaan pestisida organik asap cair melindungi tanaman padi dari serangan hama penggerek batang dan ulat grayak sehingga hasil panen petani Kalensari lebih terjaga. |
Penghematan biaya pembelian pestisida kimia sintetis; mortalitas ulat grayak hingga 88,89% dengan konsentrasi 7% |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Pengurangan volume sampah hingga mendekati nol persen menghilangkan sumber penyebaran bibit penyakit menular di lingkungan desa, sementara pestisida organik menggantikan bahan kimia sintetis yang berbahaya bagi kesehatan. |
Volume tumpukan sampah desa mendekati 0%; eliminasi penggunaan pestisida kimia sintetis oleh petani |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan mesin pirolisis oleh Pokja Resik dan BUMDes Berkah Mandiri menciptakan rantai nilai ekonomi baru dari pengumpulan sampah, produksi asap cair, hingga distribusi dan pemasaran produk. |
Produksi 5–12 liter asap cair per siklus mingguan; distribusi melalui BUMDes Berkah Mandiri; diversifikasi ke tiga segmen pasar |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Sistem pengumpulan dan pengolahan sampah komunal tanpa pemilahan mewujudkan permukiman desa yang bersih, sehat, dan berkelanjutan dengan partisipasi warga yang tinggi. |
Pengumpulan sampah komunal setiap 3 hari sekali; partisipasi warga meningkat berkat sistem tanpa pemilahan |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Transformasi sampah menjadi produk asap cair bernilai ekonomi merupakan implementasi prinsip ekonomi sirkular di tingkat desa, mengurangi ketergantungan pada produk kimia sintetis. |
Seluruh sampah desa diproses menjadi produk bernilai ekonomi; zero waste approach berhasil diterapkan |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Penggunaan pestisida organik asap cair menggantikan bahan kimia sintetis melindungi ekosistem tanah, air, dan mikroorganisme bermanfaat di lahan pertanian. |
Eliminasi pencemaran tanah dan air akibat pestisida kimia; perlindungan mikroorganisme bermanfaat di lahan pertanian |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Keberhasilan Pokja Resik Desa Kalensari dapat direplikasi oleh desa-desa lain di Kabupaten Indramayu dan wilayah pertanian lainnya yang menghadapi masalah penumpukan sampah dan ketergantungan pada pestisida kimia. Prasyarat minimum replikasi meliputi pengadaan satu unit mesin pirolisis, pembentukan tim pengelola minimal empat orang yang bersedia menjalani pelatihan teknis, dukungan pemerintah desa melalui APBDes, dan pelibatan BUMDes untuk distribusi produk [3]. Dokumentasi lengkap mengenai metodologi operasional mesin pirolisis dan teknik penyulingan asap cair dibuka bagi siapa saja yang berminat mempelajarinya.
Pengembangan jaringan pengelolaan limbah berskala regional dapat digulirkan melalui pembentukan konsorsium pengolahan sampah antardesa yang saling terhubung. Integrasi dengan program MASARO yang telah diterapkan di Desa Tinumpuk, Kecamatan Juntinyuat, melalui kerja sama ITB dan PT Polytama Propindo menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak mempercepat penyebarluasan inovasi pengolahan sampah [5]. Estimasi biaya replikasi mencakup pengadaan mesin pirolisis skala desa, pelatihan operator, dan biaya operasional awal selama fase eksperimen, dengan durasi pembangunan dan pengujian berkisar tiga hingga enam bulan sebelum mesin mencapai performa optimal.
Daftar Pustaka
[1] Wikipedia, “Kalensari, Widasari, Indramayu,” id.wikipedia.org, 2025. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Kalensari,_Widasari,_Indramayu
[2] Disway, “BUMDes Berkah Mandiri Desa Kalensari Ciptakan Mesin Pengolah Sampah Menjadi Asap Cair Pestisida,” disway.id, 2023. [Online]. Tersedia: https://disway.id
[3] Inovasi Desa, “Dokumentasi Inovasi dan Praktik Baik Pembangunan Desa,” inovasi.web.id, 2025. [Online]. Tersedia: https://inovasi.web.id
[4] A. Y. Pakaya dan R. Hunowu, “Efektivitas Asap Cair Tempurung Kelapa sebagai Pestisida Nabati terhadap Mortalitas Ulat Grayak (Spodoptera litura),” Jurnal Agroteknologi, Universitas Negeri Gorontalo, 2023. [Online]. Tersedia: https://ung.ac.id
[5] A. Rahmawati et al., “Collaborative Governance dalam Program MASARO (Manajemen Sampah Zero) di Kabupaten Indramayu,” Jurnal Administrasi Publik, Universitas Wiralodra, 2024. [Online]. Tersedia: https://unwir.ac.id
[6] N. Ramadani dan A. R. Patandjengi, “Optimalisasi Suhu Pirolisis Sekam Padi untuk Produksi Asap Cair Insektisida dengan Integrasi IoT,” Jurnal Teknologi Pertanian, Universitas Hasanuddin, 2024. [Online]. Tersedia: https://unhas.ac.id
[7] Fokus Pantura, “Indramayu Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Tepat Guna di Tingkat Desa,” fokuspantura.com, 2024. [Online]. Tersedia: https://fokuspantura.com
[8] Infopublik, “Kabupaten Indramayu Terapkan Program Pengelolaan Sampah Ekosistem Hulu-Hilir,” infopublik.id, 2024. [Online]. Tersedia: https://infopublik.id
