oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Ekonomi Desa
Ringkasan Inovasi
BUMDes Abusur di Desa Abusur, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, hadir sebagai upaya ekonomi kerakyatan yang menurut dokumentasi program dirancang untuk memutus ketergantungan warga pada jaringan tengkulak antarpulau, dengan mengelola perdagangan sembako, depot air minum isi ulang, dan percetakan lokal dalam satu ekosistem usaha desa [1]. Kerangka hukum BUMDes ini berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang memperkuat peran badan usaha desa sebagai penggerak ekonomi lokal [1]. Dokumentasi program menyebutkan bahwa pada 2020 BUMDes Abusur mencatatkan laba bersih sekitar Rp800 juta, disebut sebagai capaian tertinggi di Kabupaten Maluku Barat Daya saat itu. Klaim ini bersumber dari dokumentasi program sendiri dan belum ditemukan pemberitaan media atau publikasi resmi independen yang mengonfirmasinya secara terpisah dalam penelusuran untuk katalog ini, sehingga perlu dibaca sebagai capaian yang dilaporkan, bukan yang terverifikasi silang.
Latar Belakang
Desa Abusur menghadapi tekanan geografis yang berat akibat posisinya yang terpencil di gugusan Pulau-Pulau Terselatan, wilayah perbatasan Maluku yang berbatasan langsung dengan Timor-Leste, dengan jumlah penduduk yang tergolong kecil untuk skala satu desa kepulauan [2]. Jarak jauh dari pusat distribusi utama membuat biaya logistik menggelembung tinggi, sehingga harga barang pokok jauh melampaui kemampuan daya beli sebagian besar warga, kondisi yang umum dihadapi desa-desa kepulauan terpencil di Indonesia Timur [2].
Cuaca ekstrem yang khas di perairan Maluku kerap memutus jalur pasokan barang secara mendadak, menciptakan kelangkaan dan lonjakan harga yang tidak terprediksi. Ketiadaan kelembagaan distribusi yang dikendalikan desa sendiri membuat uang yang dibelanjakan warga mengalir keluar wilayah tanpa memberi manfaat ekonomi lokal yang berarti. Di sisi lain, akses terhadap air minum bersih menjadi persoalan yang belum tertangani oleh mekanisme pasar maupun layanan pemerintah saat itu [1].
Dominasi tengkulak dalam rantai distribusi barang pokok menjadikan masyarakat desa berada pada posisi tawar yang lemah, dengan harga ditetapkan sepihak tanpa pengawasan. Kesadaran bahwa situasi ini tidak bisa terus dibiarkan mendorong aparat desa mencari model kelembagaan ekonomi yang mampu melindungi kesejahteraan komunitasnya secara mandiri [1].
Inovasi yang Diterapkan
Menurut dokumentasi program, Pemerintah Desa Abusur menggagas model bisnis BUMDes yang memangkas rantai distribusi dengan membeli langsung dari produsen dan distributor di Kota Surabaya melalui jalur pelayaran niaga. Strategi ini dimaksudkan agar sembako, material bangunan, dan kebutuhan pokok lainnya dapat dijual kepada warga dengan harga lebih rendah dibanding standar pasar konvensional kepulauan [1].
BUMDes Abusur tidak hanya bergerak di sektor perdagangan umum, tetapi juga membuka unit depot air minum isi ulang dan unit percetakan baliho lokal. Diversifikasi unit usaha ini dirancang untuk memaksimalkan sirkulasi modal di dalam desa sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi warga usia produktif, dengan seluruh unit usaha dioperasikan oleh sumber daya manusia lokal [1].
Proses Penerapan Inovasi
Menurut dokumentasi program, proses pembangunan infrastruktur BUMDes Abusur dimulai pada 2015 dengan peletakan batu pertama gudang dan gedung operasional, dan konstruksi dinyatakan rampung pada 2020, melewati masa jeda lima tahun yang dimanfaatkan untuk merancang strategi bisnis dan membangun jaringan kemitraan [1]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci secara spesifik siapa Kepala Desa yang menjabat sepanjang periode 2015-2020 tersebut; yang dapat dikonfirmasi secara terpisah adalah bahwa Khrestian P. Boreel dilantik sebagai Kepala Desa Abusur pada Desember 2023, sehingga kepemimpinannya saat ini perlu dibedakan dari periode pembangunan awal BUMDes [3].
Tim perintis BUMDes menjalani proses lobi yang alot dengan berbagai perusahaan jasa angkutan niaga yang beroperasi dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Serangkaian penolakan sempat menjatuhkan semangat tim sebelum akhirnya satu perusahaan ekspedisi bersedia memberikan diskon tarif pengiriman. Pengalaman gagal dalam proses negosiasi awal ini didokumentasikan sebagai pembelajaran tentang pentingnya membangun kredibilitas dan rekam jejak bisnis terlebih dahulu [1].
Pengurus BUMDes merespons pengalaman awal yang berat itu dengan mendisiplinkan diri dalam pencatatan keuangan dan pelaporan yang terstandar. Transparansi laporan keuangan yang dipraktikkan secara konsisten disebut dalam dokumentasi program sebagai modal sosial yang efektif untuk membangun kepercayaan mitra usaha dan warga desa sekaligus [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar yang dihadapi BUMDes Abusur, menurut dokumentasi program, adalah ketidakpastian jadwal kapal pengiriman akibat cuaca buruk yang khas di perairan Maluku Selatan. Gangguan jadwal sandar kapal berdampak langsung pada ketersediaan stok barang di gudang desa. Kendala ini dimitigasi dengan menjaga cadangan stok yang memadai melalui mekanisme reinvestasi laba secara terencana [1].
Proses negosiasi awal dengan perusahaan pelayaran membutuhkan waktu dan sumber daya besar tanpa jaminan keberhasilan, sementara resistensi dari sejumlah pedagang lokal yang merasa tersaingi sempat menimbulkan ketegangan sosial. Pengurus BUMDes merespons tantangan sosial ini dengan pendekatan inklusif, mengajak pedagang lokal menjadi bagian dari ekosistem distribusi BUMDes alih-alih memperlakukan mereka sebagai pesaing [1].
Faktor Penentu Keberhasilan
Menurut dokumentasi program, komitmen kepemimpinan desa pada periode pembangunan BUMDes menjadi energi penggerak yang menyatukan komponen desa di balik satu tujuan ekonomi bersama, dengan kepercayaan warga dibangun melalui praktik transparansi keuangan yang membuka akses laporan kepada semua kepala keluarga [1].
Strategi memotong rantai tengkulak melalui pengadaan langsung dari Surabaya disebut menjadi keunggulan kompetitif utama yang membedakan BUMDes Abusur dari entitas usaha desa lainnya di kawasan tersebut. Efisiensi logistik yang dihasilkan diklaim memungkinkan penetapan harga jual yang lebih kompetitif sekaligus menjaga margin untuk reinvestasi dan pengembangan usaha [1].
Hasil dan Dampak Inovasi
Menurut dokumentasi program, pada penutupan buku tahun 2020 BUMDes Abusur mencatatkan laba bersih senilai sekitar Rp800 juta, disebut sebagai capaian tertinggi di antara BUMDes se-Kabupaten Maluku Barat Daya saat itu, dengan apresiasi dari Bupati Maluku Barat Daya periode tersebut, Benyamin Thomas Noach. Sebagaimana dicatat di bagian Ringkasan, angka ini tidak ditemukan dikonfirmasi secara independen melalui pemberitaan media daerah, publikasi BPS, atau kanal resmi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam penelusuran untuk katalog ini [1].
Secara kualitatif, dokumentasi program menyebutkan warga Desa Abusur merasakan penurunan harga kebutuhan pokok berkat berkurangnya peran tengkulak dalam rantai distribusi, serta terpenuhinya akses air minum bersih melalui depot isi ulang yang dioperasikan BUMDes. Pengangguran di kalangan usia produktif disebut turut berkurang karena unit percetakan dan depot air menyerap tenaga kerja lokal [1].
Laba yang dilaporkan BUMDes disebut turut memperkuat Pendapatan Asli Desa yang dialokasikan untuk membiayai infrastruktur dan pelayanan sosial warga, mengurangi ketergantungan fiskal desa terhadap transfer dana pemerintah pusat. Warga pedagang pengecer berskala rumahan juga disebut menikmati manfaat dengan dapat berkulakan barang pokok menggunakan modal yang lebih efisien [1]. Penguatan kinerja BUMDes seperti ini sejalan dengan prioritas nasional Kementerian Desa PDTT dalam mendorong BUMDes sebagai penggerak Pendapatan Asli Desa di seluruh Indonesia [4].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi yang tersedia tidak merinci sumber pembiayaan awal pembangunan gudang dan gedung operasional BUMDes Abusur pada 2015 secara spesifik, apakah bersumber dari Dana Desa, APBD kabupaten, atau kombinasi keduanya. Model bisnis yang dijalankan sejak konstruksi rampung pada 2020 bertumpu pada pembelian langsung dari produsen dan distributor di Surabaya, memangkas margin yang sebelumnya diambil tengkulak antarpulau [1].
Pendapatan BUMDes berasal dari tiga lini usaha: penjualan sembako dan material bangunan, jasa depot air minum isi ulang, dan jasa percetakan baliho lokal. Menurut dokumentasi program, sebagian besar laba diputar kembali sebagai modal operasional untuk memperkuat cadangan stok dan mengembangkan unit usaha baru, alih-alih dibagikan habis, sebagai strategi menjaga ketahanan usaha terhadap gangguan jadwal pengiriman [1].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan memangkas rantai distribusi melalui pembelian langsung dari kota besar, meski memerlukan proses negosiasi yang panjang dan sempat gagal berkali-kali sebelum berhasil, disebut dalam dokumentasi program sebagai keputusan yang pada akhirnya memberi keunggulan harga yang signifikan dibanding bergantung pada tengkulak antarpulau [1]. Mendisiplinkan pencatatan keuangan sejak awal, alih-alih menundanya sampai usaha stabil, juga disebut menjadi fondasi kepercayaan warga dan mitra usaha.
Jika menilai proses ini secara kritis, dokumentasi capaian finansial semacam Rp800 juta idealnya disertai publikasi laporan keuangan yang dapat diakses publik secara independen, bukan hanya dokumentasi internal program, agar replikator dan pembaca dapat memverifikasi keberhasilan sebelum menirunya. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memulai dari pemetaan mitra logistik yang realistis, membangun rekam jejak pembayaran yang disiplin sejak transaksi pertama, dan secara aktif mempublikasikan laporan keuangan tahunan agar capaian yang diklaim dapat diverifikasi pihak luar.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Menurut dokumentasi program, BUMDes Abusur menerapkan sistem audit keuangan terbuka yang laporannya dapat diakses seluruh warga desa sebagai mekanisme kontrol sosial. Sebagian besar laba diputar kembali sebagai modal operasional untuk memperkuat cadangan stok dan mengembangkan unit usaha baru secara bertahap [1].
Pemerintah desa disebut membangun sistem regenerasi kepemimpinan dengan melibatkan sarjana muda lokal dalam posisi manajerial BUMDes, sementara kemitraan dengan perusahaan pelayaran dirawat melalui pemenuhan kewajiban pembayaran yang tepat waktu. Di bawah Kepala Desa Khrestian P. Boreel yang menjabat sejak akhir 2023, keberlanjutan tata kelola ini perlu terus dipantau agar prinsip transparansi yang diklaim sejak periode sebelumnya tetap terjaga, sejalan dengan ketentuan pembinaan dan pengembangan BUM Desa dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 [5].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi BUMDes Abusur, sebagaimana digambarkan dalam dokumentasi program, berpotensi memberikan kontribusi pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan konteks desa kepulauan terpencil, dengan catatan bahwa besaran dampak kuantitatifnya belum terverifikasi independen.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
BUMDes Abusur disebut menciptakan lapangan kerja bagi pengelola gudang, operator depot air, dan petugas percetakan, mengurangi ketergantungan warga pada harga komoditas yang dikontrol tengkulak luar desa. |
Laba bersih sekitar Rp800 juta pada 2020 menurut dokumentasi program (belum terverifikasi independen). |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Pengadaan sembako langsung dari Surabaya dimaksudkan memastikan ketersediaan bahan pangan pokok di Desa Abusur dengan harga yang lebih terjangkau sepanjang tahun. |
Ketersediaan stok sembako yang dijaga melalui reinvestasi laba dan cadangan stok gudang desa. |
| SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi |
Unit depot air minum isi ulang yang dioperasikan BUMDes dimaksudkan menyediakan akses air minum bersih bagi warga Desa Abusur, menggantikan praktik penggunaan sumber air berisiko. |
Satu unit depot air minum isi ulang beroperasi di bawah pengelolaan BUMDes Abusur. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan tiga unit usaha oleh BUMDes dimaksudkan menciptakan pekerjaan dengan penghasilan bagi warga desa dan mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Desa. |
Tiga unit usaha aktif: perdagangan sembako, depot air, dan percetakan lokal. |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Dengan memangkas peran tengkulak dan menekan harga barang pokok, BUMDes Abusur dimaksudkan mengurangi kesenjangan harga antara masyarakat kepulauan terpencil dan konsumen di pusat kota. |
Pengadaan sembako langsung dari Surabaya menggantikan sebagian rantai pasok tengkulak antarpulau. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kemitraan yang dibangun BUMDes Abusur dengan perusahaan pelayaran niaga di Surabaya digambarkan sebagai model kolaborasi antara sektor swasta dan komunitas desa kepulauan. |
Kemitraan tarif pengiriman dengan satu perusahaan ekspedisi pelayaran niaga dari Pelabuhan Tanjung Perak. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Menurut dokumentasi program, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya menjadikan BUMDes Abusur sebagai salah satu rujukan studi banding bagi desa-desa lain di kepulauan, dengan mengajak aparatur desa dari pulau-pulau tetangga melakukan kunjungan pembelajaran langsung [1]. Pendekatan transfer pengetahuan melalui kunjungan lapangan semacam ini pada prinsipnya sejalan dengan praktik pembinaan dan pengembangan BUM Desa yang diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 [5].
Pengelola BUMDes disebut sedang menyusun modul panduan pendirian BUMDes berbasis perdagangan terpadu untuk disebarluaskan, mencakup simulasi negosiasi dengan mitra pelayaran, panduan sistem pembukuan, dan strategi penetapan harga. Gagasan membentuk konsorsium BUMDes antarpulau untuk pembelian bersama juga disebut sedang digodok sebagai langkah scale up yang berpotensi memperbesar daya tawar kolektif dan menekan harga pengadaan [1]. Replikator di kabupaten lain tetap disarankan meminta laporan keuangan terverifikasi sebelum menjadikan capaian finansial BUMDes Abusur sebagai tolok ukur.
Daftar Pustaka
[1] Tim Inovasi Desa, “Desa Abusur Bangun BUMDes Terpadu, Raih Laba Rp800 Juta dan Berdayakan Warga Kepulauan,” dokumentasi program Inovasi Daerah Tertinggal Ditjen PPDT dan Pustekno, 2026. [Online]. Available: https://s.id/dI2Cp
[2] Badan Pusat Statistik, “Statistik Daerah Kepulauan Maluku Barat Daya,” BPS Kabupaten Maluku Barat Daya, Tiakur, 2022. [Online]. Available: https://malukubaratdayakab.bps.go.id/
[3] Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, “Bupati MBD Lantik Sejumlah Kades, Pj. Kades dan Pj. Kades Persiapan,” news.malukubaratdayakab.go.id, 6 Des. 2023. [Online]. Available: https://www.news.malukubaratdayakab.go.id/tag/detail/desa/30
[4] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, “Laporan Kinerja BUMDes Nasional Tahun 2021,” Kemendes PDTT, Jakarta, 2022. [Online]. Available: https://www.kemendesa.go.id
[5] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, “Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama,” Jakarta, 2021. [Online]. Available: https://peraturan.go.id/id/permendesa-no-3-tahun-2021
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Ekonomi Desa
Ringkasan Inovasi
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, resmi berbadan hukum sejak 26 Mei 2025 dan menerapkan model bisnis koperasi ritel terintegrasi yang menggabungkan gerai sembako, apotek, klinik, dan simpan-pinjam dalam satu ekosistem ekonomi desa [1]. Inovasi ini dirancang memotong rantai distribusi yang panjang, menurunkan harga kebutuhan pokok bagi warga, dan menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa yang sesungguhnya, bukan sekadar papan nama [7]. Dalam waktu kurang dari satu tahun operasional, KDMP Cileunyi Wetan membukukan omzet Rp6,08 miliar sepanjang 2025 dengan surplus Rp92 juta, dan diakui LPDB Kementerian Koperasi sebagai model percontohan nasional program Koperasi Desa Merah Putih [10]. Koperasi ini sekaligus menjadi mitra strategis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), membuka lapangan kerja lokal dan memperkuat ketahanan pangan warga desa [3].
Latar Belakang
Desa Cileunyi Wetan menyimpan potensi pasar besar berkat kepadatan penduduknya yang tinggi, namun pemenuhan kebutuhan pokok warga masih sangat bergantung pada rantai distribusi konvensional yang panjang dan tidak efisien. Warga harus membayar lebih mahal karena produk melewati banyak tangan sebelum sampai ke konsumen akhir, sementara produk lokal sulit bersaing tanpa wadah pemasaran yang terstruktur [4].
Koperasi desa yang ada sebelumnya berjalan lambat dan terkendala masalah klasik: lemahnya manajemen, kurangnya modal kerja, dan minimnya jaringan usaha yang dapat diandalkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi perlahan terkikis. Ironisnya, kebutuhan akan lembaga distribusi yang terpercaya dan dekat dengan warga justru semakin mendesak seiring pertumbuhan populasi desa [5].
Peluang transformasi muncul ketika pemerintah pusat mengumumkan program pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam Rapat Terbatas di Istana Negara pada Maret 2025 [6]. Momentum ini dimanfaatkan Kepala Desa Cileunyi Wetan dan tokoh masyarakat setempat untuk mentransformasi tata kelola ekonomi desa, sementara program nasional MBG yang membutuhkan jaringan distribusi pangan lokal yang andal turut memperkuat urgensi berdirinya koperasi desa yang benar-benar berfungsi optimal [3].
Inovasi yang Diterapkan
KDMP Cileunyi Wetan menerapkan model bisnis koperasi ritel terintegrasi yang lahir dari visi menjadikan koperasi sebagai “soko guru” ekonomi yang sesungguhnya. Koperasi membuka gerai sembako dengan lebih dari 1.200 item produk, dilengkapi fasilitas cold storage, apotek, klinik kesehatan, dan unit simpan-pinjam yang beroperasi di bawah satu manajemen [2]. Inovasi ini mengubah cara warga desa mengakses kebutuhan pokok dan layanan dasar, sekaligus membangun sumber pendapatan asli desa yang berkelanjutan.
Inti model ini adalah kemitraan business-to-business (B2B) langsung dengan BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food, yang memotong rantai pasok dan membuat harga jual ke anggota lebih kompetitif dibanding pasar konvensional [3]. Koperasi juga menerapkan layanan antar-jemput barang dan skema pembayaran fleksibel, tunai maupun kredit. Kemitraan “Kakak Asuh” bersama KSP Citra Mandiri Jabar, dengan skema bagi hasil 60 persen untuk KDMP dan 40 persen untuk KSP Citra Mandiri Jabar, menjadi akselerator yang memungkinkan KDMP Cileunyi Wetan langsung berjalan sejak hari pertama beroperasi [10].
Proses Penerapan Inovasi
Pengembangan koperasi dimulai dengan penguatan legalitas badan hukum yang resmi terbentuk 26 Mei 2025, dengan nomor SK AHU-0011462.AH.01.38.Tahun 2025 [7]. Setelah legalitas tersebut, manajemen menyusun rencana bisnis untuk setiap unit usaha, didampingi langsung KSP Citra Mandiri sebagai mitra pembina yang berpengalaman mengelola koperasi berskala besar [2].
Eksperimen awal yang paling krusial adalah menjajaki peran sebagai pemasok bahan baku bagi program Makan Bergizi Gratis di SPPG Cileunyi. Langkah ini terbukti menghasilkan arus kas yang rutin dan dapat diprediksi, fondasi keuangan penting bagi koperasi yang baru berdiri [3]. Digitalisasi sistem pelaporan keuangan dan inventori barang dagangan juga diterapkan sejak dini untuk menjamin transparansi dan kemudahan audit internal.
Rencana pembangunan gudang representatif di lahan aset desa diawali peletakan batu pertama oleh Bupati Bandung pada Desember 2025 sebagai simbol dukungan pemerintah daerah [8]. Namun hingga Juli 2026, delapan bulan setelah peletakan batu pertama, pembangunan fisik gedung tersebut masih mangkrak dan baru sebatas pondasi serta beberapa tiang, sebuah kendala nyata yang mengajarkan bahwa dukungan simbolis pejabat tidak otomatis menjamin kelancaran realisasi anggaran pembangunan dari pemerintah pusat [11]. Puncak dari proses akuntabilitas koperasi tetap berjalan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 pada April 2026 di GOR Desa Cileunyi Wetan [7].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan paling nyata dan masih berlangsung hingga pertengahan 2026 adalah mangkraknya pembangunan gedung gerai dan gudang permanen di eks Terminal Cileunyi, delapan bulan setelah peletakan batu pertama pada Desember 2025. Kepala Desa Hari Haryono menjelaskan target penyelesaian masih belum jelas karena keterbatasan anggaran dari pusat, sementara desa hanya berperan menyediakan lahan karena anggaran dan pelaksanaan konstruksi berada di tangan pemerintah pusat [11]. Kendala ini dimitigasi dengan tetap mengoperasikan gerai dan layanan koperasi di fasilitas sementara yang sudah ada, tanpa menunggu gedung permanen rampung.
Tantangan kedua bersifat sistemik di tingkat program nasional: Ketua KDMP Dedi Nurendi sendiri mengakui kepada media internasional bahwa implementasi program Koperasi Merah Putih di lapangan masih jauh dari harapan pemerintah pusat, terutama menyangkut ketidakjelasan skema pendanaan, apakah disalurkan berupa dana tunai atau barang [10]. Kendala ini dimitigasi KDMP Cileunyi Wetan dengan tidak bergantung pada kejelasan skema pendanaan nasional semata, melainkan membangun arus kas mandiri lebih dulu melalui kemitraan pasokan MBG dan modal dari KSP Citra Mandiri.
Tantangan ketiga datang dari sisi SDM pengurus yang sebagian besar baru pertama kali mengelola usaha koperasi berskala besar dengan sistem akuntansi dan manajemen inventori modern [2]. Kurva pembelajaran ini diatasi melalui pendampingan intensif KSP Citra Mandiri, yang juga mendorong LPDB mereplikasi model Kakak Asuh secara nasional agar koperasi baru tidak belajar dari nol tanpa mentor berpengalaman.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor paling menentukan adalah sinergi kepemimpinan antara Ketua KDMP Dedi Nurendi dan Kepala Desa H. Hari Haryono, S.H., yang juga menjabat Ketua Pengawas koperasi. Kombinasi visi kewirausahaan pengurus koperasi dan legitimasi serta akses aset desa dari kepala desa menciptakan fondasi kelembagaan yang kokoh sejak hari pertama [7].
Faktor kedua adalah dukungan ekosistem kelembagaan yang lengkap, mulai dari KSP Citra Mandiri sebagai Kakak Asuh yang menyuntikkan modal awal Rp2 miliar dengan skema bagi hasil 60:40, hingga LPDB Kementerian Koperasi yang memberikan pengakuan dan fasilitasi nasional [10]. Pemerintah Kabupaten Bandung turut berperan dengan menyiapkan skema modal sekitar Rp100 juta per koperasi aktif, bagian dari total dukungan Rp10 miliar bagi seluruh koperasi desa di kabupaten tersebut [9].
Hasil dan Dampak Inovasi
Secara kuantitatif, KDMP Cileunyi Wetan membukukan omzet Rp6,08 miliar sepanjang 2025 dengan surplus Rp92 juta, ditopang modal awal Rp2 miliar dari KSP Citra Mandiri Jabar dengan skema bagi hasil 60:40 [10]. Volume transaksi ini tergolong tinggi untuk koperasi desa yang baru berusia kurang dari satu tahun sejak berbadan hukum pada Mei 2025.
Dampak sosial koperasi terasa langsung oleh warga. Keberadaan gerai sembako dengan lebih dari 1.200 item produk menjamin aksesibilitas kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau karena rantai distribusinya lebih pendek [2]. Program kemitraan dengan SPPG Cileunyi dalam pengadaan bahan baku MBG, termasuk susu dan minyak kelapa, membuka lapangan kerja baru bagi warga desa, baik sebagai pengurus, karyawan gerai, maupun tenaga logistik [3].
Dampak paling strategis adalah pengakuan LPDB Kementerian Koperasi yang menetapkan KDMP Cileunyi Wetan sebagai model percontohan nasional dan mengundang pengurusnya berbagi pengalaman di tingkat nasional [2]. Koperasi ini kini menjadi pemasok bagi KDMP lain di Kecamatan Cileunyi hingga wilayah Kabupaten Sumedang. Direktur Utama LPDB Krisdianto menyebut KDMP Cileunyi Wetan sebagai “paket lengkap” — ada pendampingan, solusi pendanaan, dan sinergi antar-unsur — yang seharusnya menjadi standar bagi koperasi desa lain, meski Ketua KDMP sendiri mengakui implementasi program secara nasional masih menghadapi kendala pendanaan yang belum sepenuhnya jelas [2], [10].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal utama KDMP Cileunyi Wetan berasal dari suntikan Rp2 miliar oleh KSP Citra Mandiri Jabar melalui skema Kakak Asuh, dengan bagi hasil 60 persen untuk KDMP dan 40 persen untuk KSP Citra Mandiri Jabar [10]. Pemerintah Kabupaten Bandung menambahkan dukungan sekitar Rp100 juta per koperasi aktif sebagai bagian dari alokasi total Rp10 miliar bagi koperasi-koperasi Merah Putih di kabupaten tersebut, sementara pembangunan gedung permanen bergantung pada anggaran pemerintah pusat yang realisasinya, per Juli 2026, masih tertunda [9], [11].
Model pendapatan koperasi bertumpu pada margin penjualan gerai sembako, kemitraan pasokan bahan baku MBG ke SPPG Cileunyi yang menghasilkan arus kas rutin dan dapat diprediksi, jasa apotek dan klinik, serta layanan simpan-pinjam anggota [3]. Struktur pendapatan yang terdiversifikasi ini menjadi penopang penting mengingat skema pendanaan program nasional Koperasi Merah Putih sendiri masih belum sepenuhnya jelas bagi banyak koperasi desa lain.
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menjadikan kemitraan pasokan MBG sebagai eksperimen awal yang menghasilkan arus kas rutin, alih-alih menunggu skema pendanaan nasional yang belum jelas, terbukti menjadi langkah tepat yang memberi KDMP Cileunyi Wetan fondasi keuangan sejak bulan-bulan pertama [3]. Kemitraan Kakak Asuh dengan KSP Citra Mandiri juga terbukti mempercepat pembelajaran manajemen koperasi modern dibanding harus meraba-raba sistem secara mandiri dari nol.
Jika memulai dari awal, ketergantungan pada realisasi anggaran pembangunan fisik dari pemerintah pusat idealnya diantisipasi lebih awal dengan rencana operasional cadangan, mengingat pembangunan gedung permanen Cileunyi Wetan masih mangkrak delapan bulan setelah peletakan batu pertama [11]. Koperasi desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memastikan kejelasan skema pendanaan dari setiap mitra sebelum bergantung penuh padanya, mendiversifikasi sumber pendapatan sejak awal, dan memilih mentor koperasi besar yang benar-benar aktif mendampingi seperti model KSP Citra Mandiri.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan KDMP Cileunyi Wetan berpijak pada tiga pilar: penguatan permodalan mandiri, diversifikasi usaha, dan perluasan jaringan kemitraan. Penguatan modal mandiri dilakukan melalui peningkatan simpanan anggota secara bertahap dan akumulasi laba ditahan, sehingga koperasi secara progresif mengurangi ketergantungan pada modal eksternal [7].
Diversifikasi usaha direncanakan melalui ekspansi ke pasar-pasar tradisional strategis seperti Rancaekek dan Cicalengka, serta pengembangan merek produk sendiri (private label) pada komoditas sembako tertentu. Pembangunan gerai permanen di eks Terminal Cileunyi, meski masih tertunda realisasinya per Juli 2026, tetap menjadi visi pusat bisnis jangka panjang begitu kendala anggaran pusat terselesaikan [8], [11]. Visi jangka panjangnya adalah menjadikan KDMP Cileunyi Wetan sebagai holding company ekonomi desa yang berdaya saing regional namun tetap berakar pada nilai-nilai gotong royong.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi KDMP Cileunyi Wetan berkontribusi secara langsung dan terukur pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
KDMP Cileunyi Wetan menciptakan lapangan kerja tetap bagi pengelola gerai, karyawan logistik, dan pengurus koperasi. Akses terhadap barang kebutuhan pokok dengan harga lebih murah meningkatkan daya beli riil warga desa. |
Omzet koperasi Rp6,08 miliar dengan surplus Rp92 juta sepanjang 2025. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Gerai sembako KDMP dengan lebih dari 1.200 item produk dan kemitraan B2B langsung dengan Bulog & ID Food memastikan ketersediaan bahan pangan terjangkau. Peran koperasi sebagai pemasok bahan baku MBG mendukung agenda nasional pemenuhan gizi. |
KDMP menjadi pemasok rutin bahan baku (termasuk susu dan minyak kelapa) bagi SPPG Cileunyi. |
| SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
Keberadaan gerai apotek dan klinik kesehatan dalam ekosistem KDMP meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan dasar bagi warga desa yang sebelumnya harus menempuh jarak lebih jauh. |
Unit apotek dan klinik beroperasi terintegrasi dalam satu ekosistem gerai koperasi. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Pengelolaan usaha multi-unit oleh KDMP menciptakan pekerjaan layak dengan penghasilan stabil bagi warga desa, mendorong pertumbuhan pendapatan asli desa dari sektor koperasi. |
Modal awal Rp2 miliar dari KSP Citra Mandiri dengan skema bagi hasil 60:40 untuk KDMP. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
KDMP Cileunyi Wetan membangun kemitraan multipihak antara koperasi desa, koperasi besar (KSP Citra Mandiri), BUMN pangan (Bulog, ID Food), LPDB Kementerian Koperasi, dan pemerintah daerah. |
Diakui LPDB sebagai model percontohan nasional dan pemasok bagi KDMP lain di Cileunyi hingga Sumedang. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model KDMP Cileunyi Wetan berpotensi direplikasi secara luas karena mengandalkan prinsip universal: kepemimpinan yang akuntabel, kemitraan dengan koperasi besar sebagai mentor, dan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga. Strategi replikasi paling efektif adalah memetakan koperasi besar yang sehat di tiap provinsi untuk menjadi Kakak Asuh bagi koperasi desa yang baru tumbuh, seperti model KSP Citra Mandiri [2]. LPDB Kementerian Koperasi telah mengidentifikasi sekitar 100 koperasi besar nasional yang siap menjalankan peran ini untuk mendampingi 80.000 KDMP di seluruh Indonesia [6].
Strategi scale up KDMP Cileunyi Wetan sendiri meliputi perluasan cakupan layanan logistik ke seluruh Bandung Raya, pengembangan private label produk sembako, dan peluncuran aplikasi belanja online khusus anggota. Replikator di daerah lain perlu memperhitungkan bahwa realisasi infrastruktur fisik yang bergantung pada anggaran pemerintah pusat dapat berjalan lebih lambat dari jadwal simbolis peresmian, sebagaimana dialami pembangunan gedung Cileunyi Wetan sendiri [11].
Daftar Pustaka
[1] Detik.com, “Melihat Koperasi Desa Merah Putih di Cileunyi Wetan Bandung,” Detik Update, 21 Jul. 2025. [Online]. Available: https://20.detik.com/detikupdate/20250721-250721095/
[2] LPDB Koperasi, “Perkuat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, LPDB Dorong Peran Koperasi-Koperasi Besar,” lpdb.go.id, 15 Nov. 2025. [Online]. Available: https://www.lpdb.go.id/perkuat-koperasi-desa-kelurahan-merah-putih-lpdb-dorong-peran-koperasi-koperasi-besar/
[3] Indokliknews, “Dari Desa untuk Nusantara: KDMP Cileunyi Wetan Tumbuh Pesat, Omzet Miliaran Jadi Tulang Punggung Pasokan,” indokliknews.com, 19 Jan. 2026. [Online]. Available: https://www.indokliknews.com/
[4] TemaNews, “KDMP Cileunyi Wetan Berkembang Pesat,” temanews.id, 19 Jan. 2026. [Online]. Available: https://www.temanews.id/kdmp-cileunyi-wetan-berkembang-pesat
[5] Kementerian Koperasi RI, “Simkopdes — Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” simkopdes.go.id, 2025. [Online]. Available: https://simkopdes.go.id
[6] Kementerian Pertahanan RI, “Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kemhan.go.id, 21 Jul. 2025. [Online]. Available: https://www.kemhan.go.id/renhan/2025/07/21/
[7] BeritaSejabar, “Koperasi Desa Merah Putih Cileunyi Wetan Gelar Rapat Anggota Tahun 2025, Wujudkan Akuntabilitas dan Kemajuan Bersama,” beritasejabar.id, 18 Apr. 2026. [Online]. Available: https://beritasejabar.id/
[8] Prokopim Kabupaten Bandung, “Peletakan Batu Pertama Pembangunan Fisik Gerai KDMP Cileunyi Wetan,” prokopim.bandungkab.go.id, 15 Des. 2025. [Online]. Available: https://prokopim.bandungkab.go.id/
[9] Media Indonesia, “Pemkab Bandung Modali Koperasi Desa Merah Putih Rp10 Miliar,” epaper.mediaindonesia.com, 19 Okt. 2025. [Online]. Available: https://epaper.mediaindonesia.com/
[10] The Jakarta Post, “Uncertainty at Grassroots over Red and White Co-ops,” thejakartapost.com, 26 Feb. 2026. [Online]. Available: https://www.thejakartapost.com/business/2026/02/26/uncertainty-at-grassroots-over-red-and-white-co-ops
[11] Jabar Ekspres, “Progresnya Mangkrak, Pembangunan Gedung KDMP di Cileunyi Wetan Sudah 8 Bulan Belum Rampung,” jabarekspres.com, 13 Jul. 2026. [Online]. Available: https://jabarekspres.com/berita/2026/07/13/progresnya-mangkrak-pembangunan-gedung-kdmp-di-cileunyi-wetan-sudah-8-bulan-belum-rampung/
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Ekonomi Desa
Ringkasan Inovasi
Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Hijau (PEH) yang menolak dikotomi antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Program ini bekerja melalui lima pilar yang saling menopang: reboisasi dan pemulihan tutupan hutan, pengembangan energi terbarukan (panel surya dan biogas), pertanian organik dengan irigasi efisien, pengelolaan limbah organik menjadi kompos, dan pengembangan usaha berbasis alam melalui Eko Eduwisata Lebah Kelulut Trigona (Trigona sp.) [1]. Desa yang merupakan eks transmigrasi Separi III ini kini menjadi salah satu percontohan pengelolaan ekonomi hijau di Kutai Kartanegara. Eko Eduwisata Lebah Trigona yang berdiri sejak 2013 telah menarik pengunjung dari berbagai wilayah di Kalimantan Timur, sementara data 2024 mencatat 18 titik lampu jalan bertenaga panel surya aktif dengan rencana penambahan 112 titik, tiga unit biogas beroperasi, dan penanaman 5.000 pohon dalam satu aksi kolaboratif multipihak pada Mei 2024 [2].
Latar Belakang
Desa Bhuana Jaya adalah desa eks transmigrasi yang sejak era Orde Baru dikenal sebagai Separi III. Kalimantan Timur menyimpan kekayaan alam yang besar, tetapi juga menanggung tekanan eksploitasi sumber daya alam dari pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, dan aktivitas industri di sekitar Tenggarong Seberang yang memberi tekanan pada kualitas tanah, air, dan udara warga desa [3].
Kondisi konkret yang dihadapi warga: ketika tutupan lahan berkurang, debit air irigasi menurun di musim kemarau; ketika tanah kelelahan akibat pupuk kimia berlebih, produktivitas sawah dan kebun turun; ketika limbah organik ternak tidak dikelola, bau dan polusi air menjadi masalah kesehatan lingkungan [4].
Bhuana Jaya juga menyadari posisi strategisnya di Kecamatan Tenggarong Seberang, yang berada di jalur menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, membuka peluang menjadi bagian ekosistem perdesaan yang memasok produk pertanian organik, energi hijau, dan jasa wisata alam bagi permintaan yang tumbuh seiring pembangunan IKN [5].
Inovasi yang Diterapkan
Program Pemulihan Ekonomi Hijau bekerja melalui lima pilar yang dirancang saling memperkuat, sehingga keberhasilan satu pilar menjadi enabler bagi pilar lain [1].
| Pilar |
Program, Data Teknis, dan Dampak |
| 1. Reboisasi dan Pemulihan Hutan |
Pada Mei 2024, Desa Bhuana Jaya berkolaborasi dengan UPTD KPH Santan, Kelompok Tani Hutan (KTH) Tuah Himba, dan CSR PT Pama Persada Nusantara menanam 5.000 pohon di kawasan yang telah mengalami deforestasi, dengan jenis pohon dipilih untuk pemulihan keanekaragaman hayati, stabilisasi tanah, dan manfaat ekonomi jangka menengah. |
| 2. Energi Terbarukan: Panel Surya dan Biogas |
Per data 2024, 18 titik lampu penerangan jalan umum (PJU) sudah menggunakan panel surya, dengan rencana penambahan 112 titik. Kotoran ternak sapi diolah melalui biodigester menjadi biogas, dengan 3 unit beroperasi, dimanfaatkan warga untuk memasak dan penerangan. |
| 3. Pertanian Organik dan Irigasi Efisien |
Desa mendorong transisi dari pertanian berbasis pupuk kimia menuju pertanian organik berbahan kompos desa, sekaligus mengoptimalkan sistem irigasi agar distribusi air lebih efisien saat musim kemarau. |
| 4. Pengelolaan Limbah Organik dan Kompos |
Limbah organik rumah tangga dan pertanian, seperti jerami, kulit buah, sisa sayuran, dan kotoran ternak, dipilah dan diolah menjadi kompos untuk kebutuhan pupuk pertanian desa. |
| 5. Eko Eduwisata Lebah Kelulut dan Penguatan UMKM |
Eko Eduwisata Lebah Trigona berdiri sejak 2013, menghasilkan madu murni, propolis mentah, dan bee pollen, sekaligus menjadi tempat edukasi budidaya lebah tanpa sengat bagi pengunjung dan warga. |
Proses Penerapan Inovasi
Pemerintah Desa Bhuana Jaya memulai transformasi hijau bukan dari investasi infrastruktur besar, melainkan dari perubahan narasi: mendefinisikan ulang makna “kemajuan desa” agar tidak lagi diukur semata dari pembangunan fisik, tetapi dari keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan kesehatan ekosistem [4].
Eko Eduwisata Lebah Trigona yang berdiri sejak 2013, dirintis Suwondo yang kini juga menjabat Sekretaris Desa, menjadi jangkar kepercayaan program: bukti nyata yang lebih dulu bisa dilihat warga bahwa pendekatan berbasis alam dapat menghasilkan pendapatan yang konsisten [6]. Aksi kolaboratif penanaman 5.000 pohon pada Mei 2024 bersama KPH Santan, KTH Tuah Himba, dan CSR PT Pama Persada Nusantara menjadi formalisasi kemitraan multipihak yang mengubah program desa dari inisiatif sektoral menjadi gerakan bersama [1].
Pengembangan energi terbarukan dilakukan bertahap mengikuti kapasitas anggaran dan keterampilan teknis yang tersedia, dimulai dari instalasi panel surya pada bangunan umum dan rumah percontohan, kemudian diperluas ke lampu penerangan jalan menuju target 112 titik PJU surya tambahan [7]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya kegagalan instalasi teknis yang spesifik pada tahap ini; pendekatan bertahap sendiri tampaknya dipilih justru untuk memungkinkan desa mempelajari dan menyesuaikan pendekatan teknis sebelum berinvestasi dalam skala lebih besar.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan utama adalah mengubah kebiasaan warga yang terbentuk bertahun-tahun. Petani yang terbiasa menggunakan pupuk kimia memerlukan pendampingan dan bukti hasil nyata sebelum mau beralih ke pupuk organik, karena bagi mereka perubahan ini menyangkut pendapatan keluarga, bukan sekadar keputusan ideologis [4]. Kendala ini dimitigasi dengan menjadikan Eko Eduwisata Lebah Trigona sebagai bukti hidup terlebih dahulu, sehingga warga melihat contoh nyata sebelum diminta mengubah praktik pertanian mereka sendiri.
Tantangan teknis pada instalasi biogas adalah memastikan kontinuitas pasokan biomassa yang cukup, karena jumlah ternak yang terbatas di beberapa RT membuat output biogas per unit tidak selalu konsisten, sementara pemeliharaan panel surya memerlukan jadwal pembersihan berkala agar efisiensi tidak menurun [7]. Kendala ini dimitigasi melalui pengembangan bertahap sesuai kapasitas anggaran dan keterampilan teknis desa, bukan instalasi massal sekaligus yang berisiko sulit dipelihara.
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor pertama adalah visi kepemimpinan yang menolak pemisahan antara ekonomi dan ekologi, disampaikan melalui tindakan yang terlihat, seperti lampu jalan bertenaga matahari dan kotoran sapi yang menghasilkan gas memasak [2].
Faktor kedua adalah kekuatan kemitraan multipihak: PT Pama Persada Nusantara, salah satu kontraktor tambang batu bara besar di Kalimantan, berkomitmen mendanai penanaman pohon di desa yang berada dalam lingkar dampak operasionalnya [8]. Faktor ketiga adalah keberadaan Eko Eduwisata Lebah Trigona sebagai demonstrator hidup yang membuktikan bahwa pelestarian alam dapat menjadi strategi bisnis yang masuk akal, bukan sekadar pengorbanan ekonomi [6].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak terukur pada 2024: 18 titik PJU bertenaga surya beroperasi (dengan pipeline 112 titik tambahan), 3 unit biogas aktif, dan 5.000 pohon tertanam dalam aksi kolaborasi Mei 2024 [1].
Eko Eduwisata Lebah Trigona terus berkembang sebagai destinasi eduwisata yang menarik pengunjung dari berbagai wilayah Kalimantan Timur, menghasilkan madu murni, propolis mentah, dan bee pollen, dengan pengunjung dapat mengolah lahan pertanian dan merasakan madu langsung dari sarangnya [6], [10]. Destinasi ini juga dikunjungi tim dari desa-desa lain di Kutai Kartanegara yang ingin mempelajari model serupa [8].
Dampak jangka panjang yang strategis adalah perubahan orientasi pembangunan desa dalam dokumen perencanaan, mengarahkan investasi infrastruktur, SDM, dan kemitraan desa ke dalam kerangka ekonomi hijau yang koheren [5].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendanaan Program Pemulihan Ekonomi Hijau bertumpu pada kombinasi anggaran desa dan kemitraan CSR, seperti pendanaan penanaman pohon dari PT Pama Persada Nusantara [8]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci besaran anggaran desa yang dialokasikan untuk instalasi panel surya dan biogas secara spesifik.
Model pendapatan bertumpu pada penjualan madu, propolis, dan bee pollen dari Eko Eduwisata Lebah Trigona, penghematan biaya listrik dari PJU tenaga surya, penghematan biaya LPG dari biogas rumah tangga, dan potensi penjualan kompos ke luar desa sebagai produk turunan bernilai ekonomi [6].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah membangun bukti nyata (Eko Eduwisata Lebah Trigona) sebelum mengharapkan warga mengubah kebiasaan pertanian mereka, sehingga ekonomi hijau tidak diperkenalkan sebagai konsep abstrak melainkan sebagai model bisnis yang sudah terbukti bekerja [6]. Pendekatan bertahap dalam instalasi energi terbarukan, alih-alih investasi massal sekaligus, juga memberi ruang desa untuk belajar dan menyesuaikan sebelum skala diperbesar [7].
Jika memulai dari awal, mekanisme pemeliharaan rutin untuk panel surya dan pasokan biomassa biogas idealnya direncanakan sejak tahap instalasi, bukan ditemukan sebagai kendala operasional setelah unit terpasang. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memulai dari pilar yang paling sesuai dengan potensi lokal yang sudah ada, membangun kemitraan dengan pihak yang memiliki kepentingan langsung di kawasan sekitar (seperti perusahaan tambang atau perkebunan), dan tidak memaksakan seluruh lima pilar berjalan sekaligus sejak awal.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan program bertumpu pada internalisasi nilai hijau ke dalam budaya desa dan komersialisasi produk hijau yang memberi insentif ekonomi nyata bagi warga: madu kelulut yang terjual, kompos yang mengurangi tagihan pupuk petani, dan lampu jalan surya yang menekan tagihan listrik desa [8].
Posisi strategis Bhuana Jaya dalam koridor pembangunan IKN membuka peluang scale up berbasis pasar, mendorong pemerintah desa membangun sertifikasi produk organik dan kapasitas pemasaran digital agar produk Bhuana Jaya dapat memasuki rantai pasok kawasan IKN [5].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Program Pemulihan Ekonomi Hijau Desa Bhuana Jaya berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Peralihan ke pertanian organik dengan irigasi efisien dan pemupukan berbasis kompos bertujuan meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan tanpa degradasi kualitas tanah. |
Kompos dari limbah organik desa digunakan sebagai pengganti sebagian pupuk kimia pada lahan pertanian. |
| SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau |
18 titik PJU bertenaga surya dan 3 unit biogas aktif menjadi implementasi nyata transisi energi terbarukan di tingkat desa. |
18 titik PJU surya beroperasi, dengan rencana penambahan 112 titik. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Eko Eduwisata Lebah Trigona menciptakan pendapatan dari jasa wisata, penjualan madu, propolis, dan bee pollen, serta kegiatan edukasi. |
Eko Eduwisata Lebah Trigona beroperasi sejak 2013 dan menarik pengunjung lintas wilayah Kalimantan Timur. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Siklus kompos yang mengolah limbah organik desa menjadi pupuk pertanian menerapkan ekonomi sirkular di skala dasar. |
Limbah jerami, kulit buah, sisa sayuran, dan kotoran ternak diolah menjadi kompos. |
| SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim |
Penanaman 5.000 pohon, panel surya, dan biogas bersama-sama berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim di tingkat desa. |
5.000 pohon ditanam dalam aksi kolaboratif Mei 2024 bersama KPH Santan, KTH Tuah Himba, dan PT Pama. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Reboisasi kawasan hutan yang telah ditebang dan pemeliharaan habitat lebah Trigona meningkatkan keanekaragaman hayati darat di Bhuana Jaya. |
Populasi lebah Trigona dijaga sebagai bagian dari Eko Eduwisata sekaligus pollinator ekosistem lokal. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi Pemerintah Desa, UPTD KPH Santan, KTH Tuah Himba, dan CSR PT Pama Persada Nusantara menjadi model kemitraan lintas sektor di tingkat desa. |
Empat pihak berkolaborasi dalam aksi penanaman 5.000 pohon pada Mei 2024. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Lima Pilar Ekonomi Hijau Bhuana Jaya dapat direplikasi oleh desa lain di Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur yang memiliki tekanan lingkungan serupa dari aktivitas industri sekitar. Kunci replikasinya adalah memulai dari pilar yang paling sesuai potensi lokal: desa dengan banyak ternak dapat memulai dari biogas, desa dengan lahan hutan rusak dari reboisasi, dan desa dengan keanekaragaman hayati tinggi dari eko-eduwisata seperti kelulut, tanpa harus menjalankan seluruh lima pilar sekaligus [2].
Untuk scale up di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menetapkan Bhuana Jaya sebagai desa inti dalam jaringan desa hijau Kukar, memberi insentif Dana Desa tambahan bagi desa yang mengadopsi minimal dua pilar ekonomi hijau, dan memfasilitasi akses kemitraan CSR perusahaan tambang di wilayah Kukar untuk desa-desa sekitar kawasan konsesi tambang [8].
Daftar Pustaka
[1] Desa Bhuana Jaya, “Gerakan Ekonomi Hijau Desa Bhuana Jaya Berkolaborasi dengan PT. PAMA dan KPHP Santan,” bhuanajaya.desa.id, 15 Mei 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.bhuanajaya.desa.id/gerakan-hijau-desa-bhuana-jaya-tenggarong-seberang-2024/.
[2] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “Pemulihan Ekonomi Hijau, Inovasi Desa Bhuana Jaya untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sekaligus Jaga Alam,” inovasi.web.id, 25 Jun. 2024. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/pemulihan-ekonomi-hijau-inovasi-desa-bhuana-jaya-untuk-peningkatan-ekonomi-masyarakat-sekaligus-jaga-alam/.
[3] Kaltim Tribunnews, “Bhuana Jaya, Desa Transmigran di Kukar yang Punya Banyak Potensi dan Prestasi,” kaltim.tribunnews.com, 12 Des. 2021. [Daring]. Tersedia: https://kaltim.tribunnews.com/2021/12/12/bhuana-jaya-desa-transmigran-di-kukar-yang-punya-banyak-potensi-dan-prestasi.
[4] Desa Bhuana Jaya, “Konservasi – Desa Berwawasan Lingkungan, Masyarakat Sejahtera Berkelanjutan,” bhuanajaya.desa.id, 27 Apr. 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.bhuanajaya.desa.id/keyword/konservasi/page/3/.
[5] Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal, “ID 00683: Pemerintah Desa Bhuana Jaya Jalankan Ekonomi Hijau dan Perkuat Kesejahteraan Warga,” inovasi.web.id, 6 Mar. 2026. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/pemerintah-desa-bhuana-jaya-jalankan-ekonomi-hijau-dan-perkuat-kesejahteraan-warga/.
[6] Kutai Panrita, “Manisnya Madu Kelulut – Eko Eduwisata Lebah Trigona Desa Bhuana Jaya,” kutaipanrita.id, 15 Nov. 2023. [Daring]. Tersedia: https://kutaipanrita.id/manisnya-madu-kelulut-eko-eduwisata-lebah-trigona/.
[7] Desa Bhuana Jaya, “Memanfaatkan Sumber Daya Alam Pedesaan sebagai Sumber Energi Terbarukan,” bhuanajaya.desa.id, 22 Jan. 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.bhuanajaya.desa.id/keyword/pemanfaatan-sdm/.
[8] Kaltim Post – Jawa Pos, “Ladang Kelulut Bhuana Jaya Jadi Inspirasi Desa Inovatif di Kukar,” kaltimpost.jawapos.com. [Daring]. Tersedia: https://kaltimpost.jawapos.com/kutai-kartanegara/2509170116/ladang-kelulut-bhuana-jaya-jadi-inspirasi-desa-inovatif-di-kukar/.
[10] Desa Bhuana Jaya, “Wisatawan Dapat Merasakan Pengalaman Langsung Mengolah Lahan Pertanian,” Instagram, instagram.com. [Daring]. Tersedia: https://www.instagram.com/p/DQTEHjqEuXh/.
oleh Tim Inovasi Desa | 13 Sep 2026 | Ekonomi Desa
Ringkasan Inovasi
Desa Mekarjaya di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berdiri di tengah kawasan yang bertransformasi cepat akibat pertumbuhan industri, logistik, dan kegiatan penunjang pelabuhan [1], [7]. Dokumentasi publik yang dapat ditelusuri, termasuk situs resmi desa dan berita desa, saat ini belum merinci secara spesifik unit usaha, capaian, maupun angka operasional BUMDes Mekarjaya [2]. Katalog ini disusun secara terbatas: bagian yang menjelaskan gagasan “BUMDes sebagai penghubung” antara warga dan kawasan industri ditulis sebagai kerangka konseptual yang lazim ditemukan pada BUMDes di desa penyangga kawasan industri lain di Banten, bukan sebagai capaian yang telah terverifikasi secara khusus untuk BUMDes Mekarjaya. Verifikasi langsung ke Pemerintah Desa Mekarjaya diperlukan sebelum entri ini dijadikan rujukan capaian yang telah terbukti.
Latar Belakang
Desa Mekarjaya berada di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang [6], kawasan yang dikenal sebagai salah satu koridor industri paling dinamis di Provinsi Banten, dengan industri kilang minyak, industri baja, dan berbagai kegiatan penunjang pelabuhan yang menciptakan arus pergerakan tenaga kerja dan jasa yang intensif [7]. Profil lahan Desa Mekarjaya sendiri masih mencakup permukiman, perkebunan, pertanian, dan perikanan [2].
Kajian akademik tentang dampak industrialisasi di kawasan Bojonegara mencatat bahwa penyediaan lapangan kerja formal bagi warga lokal di sekitar kawasan industri masih terbatas, sementara perubahan sosial ekonomi akibat industrialisasi berlangsung cepat [9]. Kondisi ini menciptakan celah struktural yang umum dihadapi desa-desa penyangga kawasan industri: pertumbuhan ekonomi kawasan tidak selalu berbanding lurus dengan manfaat ekonomi yang dirasakan warga desa setempat.
Di kecamatan yang sama, Desa Mangkunegara telah mendokumentasikan BUMDes bernama “Mangku Sahabat” yang menjalankan pengelolaan sampah mandiri, sementara BUMDes di Mangkunegara juga tercatat menyelenggarakan bimbingan teknis kelembagaan BUMDes [3]. Praktik di desa tetangga ini menjadi contoh konkret bahwa model BUMDes berbasis layanan lingkungan dan penguatan kelembagaan dapat diterapkan di kecamatan Bojonegara, meskipun dokumentasi setara untuk BUMDes Mekarjaya sendiri belum ditemukan dalam sumber publik yang tersedia.
Inovasi yang Diterapkan
Berdasarkan situs resmi desa, Mekarjaya memiliki BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang aktif, namun halaman resmi yang memuat profil BUMDes ini belum menampilkan rincian unit usaha, jenis layanan, maupun mitra kerja sama yang dapat diverifikasi secara publik [1].
Gagasan menjadikan BUMDes sebagai “penghubung” antara kapasitas warga dan kebutuhan kawasan industri, mencakup potensi jasa lingkungan, penyewaan peralatan, kemitraan vendor, dan pengelolaan aset desa, adalah kerangka strategi yang secara umum relevan bagi desa-desa di koridor industri Bojonegara-Puloampel [9], namun sejauh dokumentasi yang dapat ditelusuri, kerangka ini belum dapat dipastikan sebagai program yang telah berjalan secara operasional di Mekarjaya. Kajian akademik tentang BUMDes lain di Banten menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis bank sampah dan penyewaan alat merupakan model yang telah terbukti berjalan di beberapa desa lain di provinsi ini, sehingga secara teknis dapat direplikasi [4], [5]. Model semacam ini juga selaras dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga, yang mendorong pengelolaan sampah berbasis komunitas hingga tingkat desa [8].
Proses Penerapan Inovasi
Dokumentasi publik yang tersedia tidak merinci tahapan konkret pembentukan atau pengembangan unit usaha BUMDes Mekarjaya, termasuk tanggal pendirian, nama pengurus, maupun kronologi pengembangan usaha. Situs resmi desa mencantumkan keberadaan BUMDes sebagai bagian dari struktur kelembagaan desa, tetapi tidak menyertakan narasi proses pembentukannya [1], [2].
Sebagai perbandingan regional, penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes di Kecamatan Bojonegara telah dilakukan melalui forum bimbingan teknis (bimtek) BUMDes yang melibatkan desa-desa di kecamatan tersebut [3]. Forum semacam ini lazim menjadi tahap awal penguatan tata kelola BUMDes sebelum unit usaha baru dikembangkan, namun keikutsertaan spesifik BUMDes Mekarjaya dalam forum ini tidak dapat dipastikan dari sumber yang tersedia.
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan pertama yang bersifat umum bagi BUMDes di kawasan industri adalah kesenjangan kapasitas kelembagaan dalam membaca kontrak, menjaga pembukuan, dan bernegosiasi dengan mitra usaha yang lebih besar [10]. Kendala semacam ini secara umum dimitigasi melalui pendampingan teknis dan bimbingan kelembagaan, sebagaimana forum bimtek BUMDes yang telah diselenggarakan di Kecamatan Bojonegara [3].
Tantangan kedua adalah keterbatasan dokumentasi dan transparansi informasi publik. Untuk BUMDes Mekarjaya secara khusus, minimnya publikasi resmi mengenai unit usaha dan capaian operasional membuat proses evaluasi maupun replikasi oleh pihak luar menjadi sulit dilakukan secara akurat. Kendala ini idealnya dimitigasi dengan memperbarui situs resmi desa secara berkala dan mempublikasikan laporan pertanggungjawaban BUMDes yang dapat diakses publik.
Faktor Penentu Keberhasilan
Berdasarkan kajian umum tentang BUMDes di kawasan industri dan BUMDes sebagai ruang kewarganegaraan aktif, faktor yang secara konsisten menentukan keberhasilan BUMDes adalah ketepatan membaca kebutuhan pasar lokal dan komitmen tata kelola yang transparan dan akuntabel kepada warga maupun mitra usaha [10]. Kepercayaan mitra terhadap BUMDes dibangun melalui kualitas layanan dan kejujuran pembukuan yang konsisten, bukan melalui klaim semata.
Untuk BUMDes Mekarjaya secara spesifik, dokumentasi publik yang tersedia belum memungkinkan penilaian terhadap faktor-faktor keberhasilan yang benar-benar telah diterapkan di lembaga ini.
Hasil dan Dampak Inovasi
Dokumentasi publik yang dapat ditelusuri, termasuk situs resmi desa, berita desa, dan basis data akademik, tidak memuat data kuantitatif mengenai pendapatan, jumlah tenaga kerja, atau capaian operasional BUMDes Mekarjaya. Oleh karena itu, subbab ini tidak dapat menyajikan hasil dan dampak yang terverifikasi untuk BUMDes Mekarjaya secara spesifik.
Sebagai konteks pembanding, praktik BUMDes lain di Kecamatan Bojonegara, khususnya unit pengelolaan sampah mandiri di Desa Mangkunegara, menunjukkan bahwa model layanan lingkungan berbasis BUMDes dapat memberi manfaat langsung berupa kebersihan permukiman bagi warga [3]. Apakah manfaat serupa telah atau akan direalisasikan di Mekarjaya memerlukan konfirmasi langsung dari pemerintah desa setempat.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Dokumentasi publik yang tersedia tidak merinci sumber pendanaan awal maupun model pendapatan BUMDes Mekarjaya secara spesifik. Secara umum, BUMDes di Indonesia lazim memperoleh modal awal dari penyertaan Dana Desa, sebagaimana ditemukan pada BUMDes lain di Provinsi Banten [4], namun besaran dan skema pendanaan khusus untuk BUMDes Mekarjaya tidak dapat dipastikan dari sumber yang tersedia.
Jika kerangka “penghubung” dengan kawasan industri benar diterapkan, model pendapatan yang lazim pada BUMDes serupa mencakup retribusi jasa lingkungan, sewa peralatan dan aset, serta komisi kemitraan vendor, namun penerapan konkretnya di Mekarjaya memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Pelajaran yang Dipetik
Pelajaran paling mendasar dari penyusunan entri ini adalah pentingnya memisahkan gagasan strategi yang secara konseptual masuk akal bagi desa penyangga kawasan industri dari klaim capaian yang benar-benar terdokumentasi dan dapat diverifikasi. Kerangka “BUMDes sebagai penghubung” adalah ide yang relevan bagi Bojonegara sebagai kawasan industri, tetapi ide yang relevan tidak sama dengan program yang sudah terbukti berjalan.
Bagi desa lain yang ingin mendokumentasikan inovasi BUMDes-nya, pelajaran praktisnya adalah pentingnya mempublikasikan data operasional dasar, seperti tanggal pendirian unit usaha, nama pengurus, dan capaian tahunan, secara terbuka di situs resmi desa, agar praktik baik yang benar-benar berjalan dapat dikenali, dievaluasi, dan direplikasi pihak lain secara akurat.
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Desa Mekarjaya dapat mempertimbangkan penguatan tata kelola BUMDes melalui forum bimtek BUMDes tingkat kecamatan yang sudah berjalan di Bojonegara, mengikuti pola yang telah dilakukan di Desa Mangkunegara [3]. Pembaruan situs resmi desa dengan data operasional BUMDes yang transparan juga akan memperkuat kredibilitas desa dalam mengakses program pendampingan dari kabupaten maupun kementerian terkait.
Kontribusi Pencapaian SDGs
Karena capaian operasional BUMDes Mekarjaya belum terverifikasi secara publik, tabel berikut menguraikan potensi kontribusi konseptual jika kerangka “penghubung” benar diterapkan, bukan capaian yang sudah dikonfirmasi.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Jika BUMDes menjembatani warga dengan kebutuhan kawasan industri, hal ini berpotensi membuka akses pekerjaan formal yang selama ini terbatas bagi warga desa penyangga. |
Belum ada data publik jumlah warga yang terserap kerja melalui BUMDes Mekarjaya. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Kemitraan vendor dan pengelolaan aset desa berpotensi mendorong Pendapatan Asli Desa jika benar diterapkan secara konsisten. |
Belum ada laporan keuangan BUMDes Mekarjaya yang dipublikasikan untuk diverifikasi. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Unit pengelolaan sampah, jika diterapkan mengikuti model desa tetangga, berpotensi memperbaiki kebersihan permukiman di tengah tekanan industrialisasi. |
Desa Mangkunegara di kecamatan yang sama sudah memiliki unit pengelolaan sampah mandiri terdokumentasi. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Model penghubung desa-industri, jika diverifikasi berjalan, akan mencerminkan kemitraan formal antara BUMDes dan pelaku usaha kawasan. |
Belum ditemukan dokumentasi publik mengenai mitra usaha resmi BUMDes Mekarjaya. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Kerangka konseptual “BUMDes sebagai penghubung” berpotensi relevan bagi desa-desa lain di koridor industri dan kawasan pelabuhan di Indonesia, dengan syarat setiap desa memverifikasi kebutuhan riil kawasan industri di sekitarnya sebelum menyusun portofolio usaha, sebagaimana ditunjukkan kajian tentang kawasan ekonomi khusus Bojonegara [7].
Untuk kasus Mekarjaya secara khusus, langkah paling mendesak sebelum bicara replikasi adalah verifikasi dan dokumentasi capaian BUMDes yang sudah ada saat ini, agar desa lain yang ingin belajar dari Mekarjaya memiliki data yang benar-benar dapat diverifikasi, bukan kerangka konseptual semata.
Daftar Pustaka
[1] Desa Mekarjaya, “BUMDes,” mekarjaya-bojonegara.desa.id. [Daring]. Tersedia: https://mekarjaya-bojonegara.desa.id/bumdes/.
[2] Desa Mekarjaya, “Profil Desa Mekarjaya,” mekarjaya-bojonegara.desa.id. [Daring]. Tersedia: https://mekarjaya-bojonegara.desa.id/profil/.
[3] Pemerintahan Desa Mangkunegara, “Desa Mangkunegara Mempunyai Pengolahan Sampah Mandiri,” mangkunegara-bojonegara.desa.id. [Daring]. Tersedia: https://mangkunegara-bojonegara.desa.id/berita-desa/desa-mangkunegara-mempunyai-pengolahan-sampah-mandiri/.
[4] A. Fitriani dkk., “Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pengelolaan Sampah di Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten,” Jurnal Transparansi, STIAMI, Jan. 2025. [Daring]. Tersedia: https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/4307.
[5] Tim Peneliti, “Peran BUMDes dalam Pengelolaan Sampah dengan Insinerator dan Komposter di Desa Sumbergondo, Kota Batu,” Jurnal EMS Ecotas. [Daring]. Tersedia: https://journals.ecotas.org/index.php/ems/article/view/28.
[6] Kecamatan Bojonegara, “Kecamatan Bojonegara,” Pemerintah Kabupaten Serang, bojonegara.serangkab.go.id. [Daring]. Tersedia: https://bojonegara.serangkab.go.id/.
[7] Tim Peneliti, “Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bojonegara Serang Banten,” Jurnal Kebijakan Publik. [Daring]. Tersedia: https://media.neliti.com/media/publications/128485-ID-kebijakan-pengembangan-kawasan-ekonomi-k.pdf.
[8] Pemerintah Provinsi Banten, “Pergub Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,” jdih.bantenprov.go.id, 2018. [Daring]. Tersedia: https://jdih.bantenprov.go.id/storage/places/peraturan/2018_Pergub_21.pdf.
[9] Tim Peneliti UPI, “Dampak Industrialisasi Kawasan Bojonegara terhadap Lingkungan dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat,” Repository UPI. [Daring]. Tersedia: http://repository.upi.edu/98976/2/s_sej_0603571_chapter1.pdf.
[10] Tim Peneliti, “Analisis Peran BUMDes sebagai Ruang Kewarganegaraan Aktif,” Jurnal Khatulistiwa, ResearchHub. [Daring]. Tersedia: https://researchhub.id/index.php/Khatulistiwa/article/download/9353/4936.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Ekonomi Desa
Ringkasan Inovasi
BUMDes Terus Jaya Sehati di Desa Sukajaya, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sejak 2016 merintis pengembangan enam unit bisnis komersial yang saling menopang untuk menggerakkan perekonomian desa [1]. Inovasi kelembagaan ini digagas Direktur BUMDes Ati Nurhayati bersama Kepala Desa Deden Gunaefi, bertujuan menjaga perputaran uang warga tetap di dalam desa dan memotong ketergantungan pada tengkulak yang selama ini menyerap sebagian margin ekonomi warga [2]. Dampak inovasi ini terlihat dari kenaikan keuntungan usaha BUMDes dari Rp14 juta pada 2016 menjadi sekitar Rp30 juta per tahun, serta terbukanya lapangan kerja bagi warga yang sebelumnya merantau ke kota [1]. Sistem kemitraan produksi BUMDes kini melibatkan 170 perajin anyaman besek, 70 petani mitra, dan lima karyawan tetap, dengan pembagian sisa hasil usaha yang transparan [4].
Latar Belakang
BUMDes Terus Jaya Sehati berdiri tanpa modal dan tanpa aset operasional sejak pertama kali didirikan, sehingga harus merintis dari titik nol dengan segala keterbatasan yang melingkupinya [1]. Pengurus BUMDes sempat menghadapi dilema ketika mendapat tawaran menjadi agen resmi elpiji Pertamina, sebuah peluang usaha yang membutuhkan investasi puluhan juta rupiah, sementara kas BUMDes kosong [4].
Kondisi demografi Desa Sukajaya memperlihatkan bahwa sekitar 50 persen dari total 6.700 jiwa penduduk berprofesi sebagai petani kecil, sementara sebagian lainnya merantau menjadi buruh pabrik di kota [1]. Warga membutuhkan wadah kelembagaan lokal yang mampu memfasilitasi produksi, menyerap hasil pertanian dengan harga layak, dan memasarkan komoditas desa ke konsumen yang lebih luas [2]. Tanpa ekosistem bisnis lokal, uang hasil panen warga banyak mengalir keluar desa melalui tengkulak tanpa memberi nilai tambah bagi perekonomian setempat [4].
Desa Sukajaya sesungguhnya memiliki sejumlah keunggulan yang belum dioptimalkan secara sistematis: tradisi anyaman bambu (besek) sebagai kemasan moci khas Sukabumi yang sudah dilakukan turun-temurun di Kampung Nangewer, lahan pertanian yang cocok untuk komoditas seperti edamame dan melon, serta posisi geografis sekitar tiga kilometer dari jalan utama [5], [7]. Potensi-potensi inilah yang kemudian diorganisasikan BUMDes menjadi rangkaian unit usaha yang saling terkait [1].
Inovasi yang Diterapkan
BUMDes mengembangkan model bisnis desa terintegrasi melalui enam unit usaha yang saling memperkuat: pangkalan gas elpiji, Pertashop, BUMDes Mart, unit kuliner dan katering, pengepulan kerajinan anyaman besek moci, serta agrowisata Kampung Melon di lahan seluas enam hektare [1]. Unit-unit ini dirancang agar rupiah yang dibelanjakan warga di BUMDes Mart atau dihasilkan petani dari edamame dan melon lebih banyak berputar di dalam desa [4].
Cara kerja inovasi ini bergantung pada partisipasi warga sebagai penyedia sekaligus konsumen produk desa [2]. BUMDes Mart menjadi pusat perdagangan yang mempertemukan produk warga, dari sayuran, kerajinan besek, hingga produk olahan, dengan konsumen lokal tanpa banyak perantara. BUMDes membeli besek dari 170 ibu-ibu perajin dengan harga Rp330 per besek, lalu menjualnya ke pabrik-pabrik moci di Cianjur dan Sukabumi [1], [7].
Proses Penerapan Inovasi
Proses implementasi dimulai dari langkah yang tidak lazim: Direktur BUMDes Ati Nurhayati menjaminkan sertifikat rumah pribadinya untuk mendapatkan pinjaman Rp77 juta sebagai modal awal unit elpiji, ketika belum ada sumber pendanaan lain yang tersedia [1]. Dokumentasi yang tersedia tidak merinci adanya unit usaha yang gagal secara langsung pada tahap ini; koreksi yang justru terlihat adalah keputusan untuk tidak membangun keenam unit sekaligus, melainkan bertahap sesuai kemampuan modal, guna menghindari beban utang berlebih di awal [4].
Penjualan elpiji yang berjalan baik memungkinkan BUMDes melunasi utang dalam waktu relatif singkat, membuka kepercayaan pemerintah desa untuk mengucurkan Dana Desa secara bertahap: Rp150 juta pada 2017 untuk unit elpiji dan kuliner, Rp100 juta pada 2018 untuk BUMDes Mart, dan Rp50 juta untuk unit Pertashop [1]. Pola reinvestasi bertahap ini membangun portofolio bisnis secara organik tanpa menanggung beban utang yang mengancam keberlangsungan operasional [2].
Tim pengelola kemudian mengarahkan petani menanam edamame di lahan dua hektare, komoditas yang saat itu minim pesaing di pasar lokal, dengan BUMDes bertindak sebagai pembeli dengan harga Rp12.000 per kilogram dan menghasilkan hingga delapan ton per panen [1]. Pengembangan Kampung Melon di lahan enam hektare, yang kini menanam sekitar 11 varietas melon asal Tiongkok, Taiwan, dan Korea di lima greenhouse, menjadi tahap ekspansi agribisnis BUMDes yang lebih baru [6], [3].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Hambatan terbesar pada masa perintisan adalah ketiadaan modal, memaksa pengelola mengandalkan cara di luar kebiasaan, termasuk menjaminkan aset pribadi, karena pencairan Dana Desa kala itu berlangsung lambat [1]. Situasi ini sempat menimbulkan keraguan warga terhadap kemampuan BUMDes bertahan sebagai lembaga usaha jangka panjang. Pengelola memitigasi kendala ini dengan membuktikan kelayakan usaha lewat unit elpiji terlebih dahulu sebelum meminta kepercayaan warga dan pemerintah desa untuk unit-unit berikutnya [2].
Tantangan berikutnya adalah resistensi pemilik warung kelontong desa yang merasa tersaingi oleh kehadiran BUMDes Mart [4]. Pengelola BUMDes memitigasi resistensi ini dengan mengajak para pemilik warung menjadi mitra rantai pasok dan distributor produk BUMDes, sehingga persaingan berubah menjadi kerja sama yang saling menguntungkan [4].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor pertama adalah kesediaan Direktur BUMDes Ati Nurhayati mengambil risiko pribadi dengan menjaminkan asetnya sendiri untuk membuktikan keseriusan BUMDes kepada warga yang masih ragu [1]. Kemampuan membaca peluang usaha, dari distribusi energi, kuliner, pengepulan besek, hingga agrowisata melon, membangun lini bisnis yang saling menopang dan menciptakan permintaan internal yang lebih stabil [4].
Faktor kedua adalah dukungan Kepala Desa Deden Gunaefi yang berperan sebagai Komisaris BUMDes, memastikan aliran Dana Desa terdistribusi untuk memperkuat modal BUMDes setiap tahunnya [1]. Prinsip pengelolaan “dilakukan warga dan untuk warga” membangun rasa kepemilikan kolektif yang menjaga loyalitas mitra dan karyawan BUMDes [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Keuntungan operasional BUMDes meningkat dari Rp14 juta pada 2016 menjadi sekitar Rp30 juta per tahun, dengan gaji karyawan yang telah setara upah minimum kabupaten [1]. Lima karyawan tetap, 70 mitra petani, dan 170 perajin besek kini memiliki kepastian penghasilan yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada fluktuasi harga yang ditentukan tengkulak [1].
Perajin besek di Kampung Nangewer dapat menghasilkan rata-rata Rp66.000 per hari dari produksi sekitar 200 besek per orang, berkat sistem pembelian langsung BUMDes yang stabil [5]. Agrowisata Kampung Melon di lahan enam hektare dengan lima greenhouse kini menghasilkan omzet hingga Rp700 juta per tahun dan menarik pengunjung dari berbagai daerah untuk memetik melon secara langsung dengan harga Rp30.000 per kilogram tanpa biaya masuk [6], [3].
Dampak sosial yang terlihat adalah kembalinya sebagian warga yang semula merantau karena kini tersedia lapangan kerja di kampung sendiri [1]. Pada 2019, Desa Sukajaya turut menjadi satu dari lima desa yang dipilih pemerintah untuk mengikuti kunjungan studi pengelolaan desa ke Tiongkok pada 23 Maret-3 April 2019, sebuah program pembelajaran tata kelola desa, bukan aktivitas pemasaran produk ke pasar internasional [4].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal unit elpiji berasal dari pinjaman pribadi Rp77 juta yang dijamin dengan sertifikat rumah Direktur BUMDes, karena kas BUMDes saat itu kosong [1]. Setelah unit ini terbukti menguntungkan, Dana Desa dikucurkan bertahap: Rp150 juta pada 2017 untuk elpiji dan kuliner, Rp100 juta pada 2018 untuk BUMDes Mart, dan Rp50 juta untuk Pertashop.
Model pendapatan bertumpu pada margin penjualan elpiji dan Pertashop, omzet BUMDes Mart, pembelian-jual-kembali besek ke pabrik moci, penjualan edamame ke BUMDes seharga Rp12.000 per kilogram, serta omzet agrowisata Kampung Melon hingga Rp700 juta per tahun [1], [6]. Skema ini memungkinkan setiap unit usaha membiayai ekspansi unit berikutnya secara bertahap tanpa bergantung pada satu sumber dana tunggal [2].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah membuktikan kelayakan usaha lewat satu unit terlebih dahulu (elpiji) sebelum meminta kepercayaan untuk unit-unit berikutnya, sehingga risiko tidak ditanggung sekaligus di awal [1]. Mengajak pemilik warung kelontong menjadi mitra distribusi, bukan menganggapnya pesaing, juga terbukti mencegah konflik yang bisa menghambat pertumbuhan BUMDes Mart [4].
Jika memulai dari awal, pengelola mengakui idealnya sumber pendanaan formal untuk modal perintisan disiapkan lebih awal agar tidak perlu bergantung pada jaminan aset pribadi pengurus [1]. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memulai dari satu unit usaha yang paling mudah dibuktikan keuntungannya, melibatkan pemilik usaha kecil eksisting sebagai mitra sejak awal, dan memetakan keunggulan lokal yang sudah ada, seperti kerajinan atau komoditas pertanian, sebelum membangun unit usaha baru [2].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan BUMDes Terus Jaya Sehati bertumpu pada strategi “satu RW satu produk” yang mengarahkan produksi klaster di tiap permukiman desa agar setiap wilayah memiliki produk unggulan yang saling melengkapi [1]. Warga secara berkelanjutan mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas produk, dari teknik anyaman hingga standar pengemasan, untuk menjaga daya saing produk desa [2].
Pengembangan agrowisata Kampung Melon dengan fasilitas greenhouse dan jalur pemetikan buah dirancang menjadi sumber pendapatan yang terdiversifikasi dan tidak terlalu bergantung pada satu komoditas [6]. Regenerasi kepemimpinan dan pelibatan pemuda desa dalam operasional dan promosi digital menjadi agenda untuk menjaga kesinambungan inovasi melewati pergantian generasi pengelola BUMDes [3].
Kontribusi Pencapaian SDGs
BUMDes Terus Jaya Sehati berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
BUMDes menciptakan penghasilan yang lebih pasti bagi perajin besek, petani mitra, dan karyawan desa yang sebelumnya bergantung pada tengkulak dan ketidakpastian pendapatan harian. |
170 perajin besek, 70 petani mitra, dan 5 karyawan tetap memiliki sumber penghasilan dari unit usaha BUMDes. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Penguatan agribisnis BUMDes yang mendorong petani menanam edamame dan melon dengan jaminan pembelian harga layak mendiversifikasi komoditas pertanian desa. |
Petani mitra memanen hingga 8 ton edamame per panen dengan harga beli Rp12.000 per kilogram dari BUMDes. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Enam unit usaha BUMDes membuka lapangan kerja yang membuat sebagian warga perantau kembali bekerja di desa sendiri. |
Keuntungan BUMDes naik dari Rp14 juta (2016) menjadi sekitar Rp30 juta per tahun. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Model “satu RW satu produk” yang mengklaster produksi berdasarkan kearifan lokal tiap permukiman memperkuat identitas produktif tiap kawasan dan mengurangi dorongan merantau. |
Sebagian warga yang sebelumnya merantau ke kota kini bekerja di unit usaha BUMDes. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara BUMDes, Pemerintah Desa, pemilik warung kelontong sebagai mitra distribusi, petani, perajin anyaman, dan pabrik moci menciptakan ekosistem kemitraan yang saling menguntungkan. |
Pemilik warung kelontong yang semula bersaing kini menjadi mitra distribusi produk BUMDes Mart. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model BUMDes Terus Jaya Sehati relevan direplikasi oleh desa-desa di Kabupaten Sukabumi dan wilayah Jawa Barat lainnya yang memiliki kombinasi pertanian produktif, kerajinan tangan khas, dan komoditas lokal yang belum dikelola dalam satu ekosistem bisnis terpadu [2]. Tiga elemen inti yang dapat direplikasi adalah keberanian menggunakan Dana Desa sebagai modal usaha produktif, mekanisme beli-putus untuk menyerap produksi warga, dan strategi mengajak pedagang eksisting menjadi mitra alih-alih pesaing [4].
Pengakuan Desa Sukajaya sebagai salah satu Desa BRILian menunjukkan bahwa model pengelolaan BUMDes ini telah mendapat perhatian dari program pendampingan desa berbasis kemitraan perbankan [3]. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat mempertimbangkan Desa Sukajaya sebagai salah satu rujukan replikasi bagi BUMDes yang baru merintis atau sedang stagnan di daerah dengan karakteristik agraris serupa [3].
Daftar Pustaka
[1] Kompas.id, “Terus Jaya Sejahtera Bersama Warga,” kompas.id, 13 Nov. 2019. [Daring]. Tersedia: https://www.kompas.id/baca/utama/2019/11/13/terus-jaya-sejahtera-bersama-warga.
[2] R. Marzuki dkk., “BUMDes Marketing Strategy and the Role of Village Government,” KnE Social Sciences, Sep. 2022. [Daring]. Tersedia: https://kneopen.com/KnE-Social/article/view/11978/.
[3] Seputarankita.com, “Dorong Kemandirian Ekonomi, Desa Sukajaya Luncurkan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat,” seputarankita.com, Mar. 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.seputarankita.com/dorong-kemandirian-ekonomi-desa-sukajaya-luncurkan-inovasi-pemberdayaan-masyarakat/.
[4] Sukabumiupdate.com, “Lewat BUMDes Sukajaya Promosikan Kabupaten Sukabumi Hingga ke Negeri Tirai Bambu,” sukabumiupdate.com, 30 Jul. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.sukabumiupdate.com/wawancara/52866/lewat-bumdes-sukajaya-promosikan-kabupaten-sukabumi-hingga-ke-negeri-tirai-bambu.
[5] Sukajaya-sukabumi.desa.id, “Melihat Geliat Usaha Perajin Besek Mochi di Sukajaya Sukabumi,” sukajaya-sukabumi.desa.id, 20 Jan. 2023. [Daring]. Tersedia: https://sukajaya-sukabumi.desa.id/artikel/2023/1/21/melihat-geliat-usaha-perajin-besek-mochi-di-sukajaya-sukabumi.
[6] Radar Sukabumi, “Desa Sukajaya Kembangkan Agrowisata Buah Melon,” radarsukabumi.com, 2 Feb. 2020. [Daring]. Tersedia: https://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/desa-sukajaya-kembangkan-agrowisata-buah-melon/.
[7] Sukabumisatu.com, “Sentra Keranjang Moci di Desa Sukajaya Sukabumi,” sukabumisatu.com, 31 Mar. 2024. [Daring]. Tersedia: https://sukabumisatu.com/sentra-keranjang-moci-di-desa-sukajaya-sukabumi/.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Ekonomi Desa
Ringkasan Inovasi
BUMDes Tawangsari di Desa Ketawang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sejak 2016 membangun kekuatan ekonomi desa melalui tiga layanan yang dekat dengan kebutuhan warga: air bersih, ritel grosir modern bernama Tawang Gross, dan pengelolaan sampah [1]. Inovasi ini digerakkan Direktur BUMDes Kharisma Kefin Iskandar bersama Pemerintah Desa Ketawang, menjawab persoalan desa nonpariwisata yang sulit air bersih dan pemilik warung kecil yang harus berbelanja jauh ke kota untuk mengisi stok dagangan [1]. Dampak paling nyata terlihat pada tersedianya layanan air bersih bagi 200 kepala keluarga, layanan pengelolaan sampah bagi 350 kepala keluarga termasuk desa tetangga dan sebuah pondok pesantren, serta hadirnya Tawang Gross sebagai pemasok warung lokal yang menyumbang Pendapatan Asli Desa [5]. Capaian ini mengantarkan BUMDes Tawangsari meraih peringkat ketiga BUMDes terbaik Kabupaten Malang pada 2018 dan peringkat ketiga tingkat Provinsi Jawa Timur pada 2019 [5].
Latar Belakang
Desa Ketawang tidak memiliki modal pariwisata yang menonjol seperti banyak desa lain di Kabupaten Malang. Sebagian besar warga bergantung pada pertanian dan usaha kecil, sementara kebutuhan dasar seperti air bersih dan akses belanja murah belum terlayani secara memadai [2], [3].
Masalah air bersih menjadi titik awal perubahan. Desa ini dikenal sulit air, sehingga warga membutuhkan layanan yang lebih dekat, lebih murah, dan lebih pasti dibanding mengandalkan pilihan yang mahal atau pasokan yang tidak stabil saat kemarau [1].
Pada saat yang sama, pemilik warung kecil harus berbelanja ke kota untuk mengisi stok dagangan. Jarak belanja yang jauh membuat ongkos naik, margin turun, dan uang desa terus mengalir ke luar wilayah. Situasi ini dibaca pemerintah desa sebagai peluang membangun usaha bersama yang memecahkan masalah sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru [1], [2].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi pertama adalah layanan air bersih desa yang dibangun dari sumur bor sedalam 65 meter, tandon, dan jaringan pipa ke rumah warga. Unit ini lahir dari kebutuhan paling mendesak masyarakat, lalu dikelola sebagai layanan sosial yang tetap menjaga keberlanjutan biaya operasional dan gaji petugas [1], [5].
Inovasi kedua adalah Tawang Gross, toko swalayan dan grosir desa yang dirancang bukan untuk menyingkirkan warung kecil, melainkan menjadi pemasok mereka. Pengelola menerapkan beberapa kluster harga agar warga eceran tetap bisa berbelanja, sementara pemilik warung mendapat harga kulakan yang membuat usahanya tetap hidup [1], [4].
Inovasi ketiga adalah unit pengelolaan sampah yang dikembangkan menyusul dua unit sebelumnya, kini melayani sekitar 350 kepala keluarga di Desa Ketawang, sebagian warga desa tetangga, dan Pondok Pesantren Al Rifai. Unit ini menekan kebiasaan warga membuang sampah ke sungai atau membakarnya secara langsung [5].
Proses Penerapan Inovasi
Perjalanan BUMDes Tawangsari dimulai pada 2016 dari unit air bersih. Pemerintah desa mengucurkan modal awal Rp120 juta dari APBDes untuk membangun sumur bor, tandon air, dan jaringan pipa, lalu menugaskan lima pemuda desa sebagai operator lapangan dengan skema bagi hasil dari iuran pelanggan. Dalam kurun Maret-Desember 2016, unit ini membukukan omzet kotor sekitar Rp45 juta [1], [5].
Setelah kebutuhan dasar itu mulai tertangani, BUMDes membuka Tawang Gross pada 2017. Gedung toko dibangun dengan modal Rp213 juta, sedangkan barang dagangan dan pendampingan pengelolaan didukung pihak ketiga senilai Rp318 juta, langkah yang tergolong berani karena pengelola harus membangun kepercayaan pasar sambil menanggung utang usaha yang besar [1].
Fase awal toko tidak selalu mulus. Pada hari pembukaan, omzet sempat mencapai Rp16 juta, tetapi kemudian turun tajam menjadi Rp2 juta per hari. Tim pengelola belajar dari penurunan itu dengan memperkuat sosialisasi ke warga dan warung kecil, memantau harga pasar secara berkala, dan menyesuaikan strategi pasokan agar harga tetap kompetitif. Koreksi ini membuahkan hasil karena pinjaman pihak ketiga Rp318 juta dapat dilunasi dalam enam bulan [1].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar muncul saat Tawang Gross mulai dibangun. Sebagian warga dan pedagang kecil khawatir toko desa akan mematikan usaha mereka, sehingga penolakan sempat muncul akibat kabar bohong dan rasa tidak percaya terhadap niat pengelola [1]. Pengelola memitigasi penolakan ini dengan sosialisasi langsung ke warga dan warung kecil serta menerapkan kluster harga yang secara nyata menguntungkan pedagang eceran, bukan hanya janji di atas kertas.
Kendala lain datang dari proses belajar bisnis yang sangat cepat. Tim pengelola harus memahami logika perdagangan modern, membaca fluktuasi harga, dan menjaga stok tetap aman, padahal sebagian dari mereka sebelumnya bukan pelaku ritel profesional [1]. Kendala ini dimitigasi melalui pendampingan pengelolaan dari mitra pihak ketiga pemasok barang dagangan serta penguatan administrasi dan evaluasi kinerja yang direkomendasikan kajian kelembagaan atas BUMDes ini [3].
Tantangan teknis muncul pada unit air bersih, karena kondisi geografis desa yang sulit air memerlukan pengeboran hingga kedalaman 65 meter untuk mencapai sumber yang stabil [5]. Pemerintah desa memitigasi kebutuhan investasi ini dengan mengalokasikan modal APBDes secara penuh di awal, bukan bertahap, agar layanan air bersih bisa langsung menjangkau seluruh desa.
Faktor Penentu Keberhasilan
Keberhasilan BUMDes Tawangsari sangat ditentukan oleh kepemimpinan anak muda desa yang berani mengelola usaha secara profesional. Kharisma Kefin Iskandar dan timnya tidak hanya menjalankan administrasi, tetapi juga turun langsung membaca pasar, membangun kepercayaan masyarakat, dan memastikan usaha desa bergerak dengan logika bisnis yang sehat [1], [2].
Faktor kedua adalah kemitraan yang terbangun antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan pihak ketiga pemasok. Kajian collaborative governance di Desa Ketawang menunjukkan bahwa kerja sama antarpihak menjadi fondasi penting dalam pengembangan BUMDes nonpariwisata, karena desa harus memadukan orientasi pelayanan publik dan orientasi usaha dalam waktu yang sama [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Unit air bersih BUMDes Tawangsari berhasil melayani 200 kepala keluarga dan menyelesaikan sebagian besar persoalan kebutuhan air warga Desa Ketawang, dikelola lima karyawan desa sehingga manfaatnya juga membuka pekerjaan bagi pemuda lokal [1]. Unit pengelolaan sampah yang dikembangkan sesudahnya kini melayani 350 kepala keluarga, termasuk desa tetangga dan Pondok Pesantren Al Rifai, menekan kebiasaan warga membuang sampah ke sungai atau membakarnya [5].
Pada unit ritel, Tawang Gross tumbuh menjadi mesin PADes yang nyata dengan omzet bulanan berkisar Rp100-150 juta. Setelah pinjaman awal dilunasi dalam enam bulan, toko ini menyumbang PADes Rp15 juta pada 2018 dengan target naik menjadi Rp20 juta pada 2019 [5]. Capaian ini turut mengantarkan BUMDes Tawangsari meraih peringkat ketiga BUMDes terbaik Kabupaten Malang pada 2018 dan peringkat ketiga tingkat Provinsi Jawa Timur pada 2019 [5].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pembiayaan BUMDes Tawangsari bertumpu pada APBDes sebagai modal awal setiap unit usaha: Rp120 juta untuk unit air bersih pada 2016, dan Rp213 juta untuk gedung Tawang Gross pada 2017, ditambah Rp318 juta dari pihak ketiga untuk barang dagangan dan pendampingan pengelolaan [1]. Model pendapatan unit air bersih bertumpu pada iuran pelanggan dengan skema bagi hasil bagi lima operator lapangan, sementara Tawang Gross menerapkan kluster harga eceran dan kulakan yang keduanya tetap menguntungkan.
Kemampuan Tawang Gross melunasi pinjaman pihak ketiga Rp318 juta hanya dalam enam bulan menunjukkan model bisnis yang tidak bergantung pada subsidi operasional jangka panjang [1]. Pendapatan dari omzet bulanan Rp100-150 juta kemudian dialokasikan sebagian sebagai PADes yang terus ditargetkan naik, sementara dokumentasi yang tersedia tidak merinci skema pembiayaan spesifik unit pengelolaan sampah [5].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan yang terbukti tepat adalah memulai dari kebutuhan paling mendesak, yaitu air bersih, sebelum melangkah ke unit usaha yang lebih kompleks seperti ritel modern, sehingga BUMDes lebih dulu membangun kepercayaan warga [1]. Penerapan kluster harga di Tawang Gross yang tetap menguntungkan warung kecil, bukan menyingkirkannya, juga terbukti menjadi keputusan kunci yang mencegah konflik pasar berkepanjangan [4].
Jika memulai dari awal, sosialisasi kepada warga dan pedagang kecil idealnya dilakukan sebelum toko dibuka, bukan sesudah kabar bohong dan penolakan muncul serta omzet sempat anjlok drastis [1]. Desa lain yang ingin menerapkan model serupa disarankan memulai dari layanan dasar yang paling dirasakan warga, mengikat kemitraan dengan pihak ketiga untuk modal barang dagangan, dan menyiapkan strategi komunikasi publik sejak tahap perencanaan agar penolakan dapat dicegah lebih awal [3].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan inovasi dijaga melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kajian akademik tentang BUMDes Tawangsari menekankan pentingnya penguatan administrasi, tata kelola, dan evaluasi kinerja agar BUMDes tetap sehat saat unit usaha bertambah dan skala transaksi terus membesar [2], [3].
Dari sisi bisnis, strategi keberlanjutan bertumpu pada loyalitas pelanggan desa dan kemitraan dengan warung kecil. Pada unit air bersih, perawatan sarana teknis harus dilakukan rutin agar kualitas layanan tidak turun. Pada unit ritel, harga kulakan yang stabil dan jaringan pasok yang efisien menjadi kunci agar warga tetap memilih berbelanja di desa sendiri [1].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi BUMDes Tawangsari memperlihatkan bahwa pengelolaan layanan dasar dan usaha ritel dapat memberi kontribusi langsung pada agenda SDGs desa, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Unit air bersih, ritel, dan pengelolaan sampah membuka pekerjaan baru bagi pemuda desa dan memperluas sumber penghasilan keluarga di luar sektor pertanian tradisional. |
Lima pemuda desa bekerja sebagai operator air bersih dengan skema bagi hasil dari iuran pelanggan. |
| SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak |
Layanan sumur bor, tandon, dan jaringan pipa BUMDes membantu warga memperoleh akses air bersih yang lebih dekat, lebih murah, dan lebih stabil. |
Sumur bor sedalam 65 meter melayani 200 kepala keluarga di Desa Ketawang. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Tawang Gross memperkuat ekonomi lokal dengan menjaga perputaran uang tetap berada di desa, menyuplai warung kecil, dan menambah PADes dari usaha yang dikelola profesional. |
Omzet Tawang Gross mencapai Rp100-150 juta per bulan, menyumbang PADes Rp15 juta (2018) dengan target Rp20 juta (2019). |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Unit pengelolaan sampah membantu membangun lingkungan permukiman desa yang lebih bersih dan lebih sehat, menekan kebiasaan membuang sampah ke sungai. |
Unit pengelolaan sampah melayani 350 kepala keluarga, termasuk desa tetangga dan Pondok Pesantren Al Rifai. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
BUMDes Tawangsari tumbuh lewat kerja sama pemerintah desa, pengelola muda, dan mitra pihak ketiga, menunjukkan pentingnya kemitraan dalam membangun BUMDes nonpariwisata yang tahan lama. |
Pinjaman modal barang dagangan Rp318 juta dari pihak ketiga dilunasi penuh dalam enam bulan. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model Ketawang relevan direplikasi oleh desa-desa agraris yang tidak memiliki daya tarik wisata besar, tetapi punya kebutuhan dasar yang belum tertangani dan pasar lokal yang cukup padat. Kunci replikasinya adalah memulai dari masalah yang paling dirasakan warga, lalu mengubah solusi layanan itu menjadi unit usaha desa yang efisien dan dipercaya masyarakat [2], [3].
Untuk scale up, BUMDes dapat memperluas fungsi ritel sebagai pusat distribusi produk UMKM desa dan memperkuat unit simpan pinjam bagi pelaku usaha kecil. Jika pola ini diadopsi luas, desa-desa nonpariwisata memiliki contoh konkret bahwa kemajuan ekonomi tidak harus menunggu investasi besar dari luar, tetapi bisa dimulai dari layanan air, pasar, dan tata kelola yang dikerjakan secara serius [1], [4].
Daftar Pustaka
[1] SINDOnews, “BUMDes Tawangsari, Bukan Sekadar Mencari Keuntungan,” daerah.sindonews.com, 4 Jun. 2019. [Daring]. Tersedia: https://daerah.sindonews.com/artikel/jatim/11311/bumdes-tawangsari-bukan-sekedar-mencari-keuntungan.
[2] R. A. T. Wijaya, S. Zauhar, dan A. Muttaqin, “Collaborative Governance dalam Pengembangan BUMDes Non Pariwisata Tawangsari di Kabupaten Malang,” Repository Universitas Brawijaya, 2021. [Daring]. Tersedia: https://repository.ub.ac.id/id/eprint/189346/.
[3] T. A. P. Ningsih, “Penguatan Kelembagaan BUM Desa Non Pariwisata di Kabupaten Malang (Studi Kasus di BUM Desa Tawang Sari, Desa Ketawang),” Repository Universitas Brawijaya, 28 Feb. 2024. [Daring]. Tersedia: https://repository.ub.ac.id/id/eprint/220887/.
[4] DPMD Kabupaten Malang, “Katalog Produk Unggulan BUMDes Kab. Malang,” fliphtml5.com, 27 Feb. 2020. [Daring]. Tersedia: https://fliphtml5.com/yxmxd/pxdw/Katalog_Produk_Unggulan_BUMDes_Kab._Malang/.
[5] Kompas.id, “BUMDes Tawangsari, Oase di Tengah Kerontang,” kompas.id. [Daring]. Tersedia: https://www.kompas.id/artikel/bumdes-tawangsari-oase-di-tengah-kerontang.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Ekonomi Desa
Ringkasan Inovasi
BUMDes Bakti Desa Gambah Dalam Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Provinsi Kalimantan Selatan, menerapkan sistem pertanian organik terpadu yang menggabungkan penangkaran benih padi unggul varietas Inpari, budidaya padi organik dengan dukungan Dana Desa, dan pola integrasi PATIK (Padi-Itik) sebagai pengendalian hama keong mas yang ramah lingkungan [1]. Inovasi ini lahir dari kemitraan antara BUMDes Bakti dan Kelompok Tani Budi Bakti yang telah memiliki infrastruktur penangkaran benih sejak 2016, mengubah potensi pertanian yang sudah ada menjadi ekosistem agribisnis organik yang menghasilkan nilai tambah bagi petani dan desa. Pada Januari 2019, Bupati HSS H. Achmad Fikry mencanangkan kawasan Gambah Dalam Barat sebagai Kawasan Pertanian Organik Kabupaten HSS, pengakuan resmi yang mengukuhkan desa ini sebagai salah satu pelopor pertanian organik di Kalimantan Selatan [3]. Dampak utama inovasi ini bersifat berlapis: secara ekonomi meningkatkan pendapatan petani hingga sekitar Rp10 juta per hektar per tahun, secara ekologi memulihkan kesehatan tanah sawah melalui penggantian pupuk kimia dengan Pupuk Organik Cair (POC) buatan sendiri, dan secara kelembagaan memperkuat peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa [4]. Riset dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) membuktikan bahwa pola integrasi padi-itik meningkatkan pendapatan petani dari Rp6.035.000 pada pola konvensional menjadi Rp11.625.000 per hektar per musim tanam [6].
Latar Belakang
Desa Gambah Dalam Barat merupakan kawasan pertanian padi yang subur di Kecamatan Kandangan, namun para petaninya terjebak dalam lingkaran produktivitas yang stagnan akibat dua masalah yang saling memperburuk: serangan hama keong mas yang merusak tanaman di fase awal pertumbuhan dan ketergantungan pada pupuk kimia yang mahal namun perlahan merusak kesuburan alami tanah sawah [2]. Keong mas (Pomacea canaliculata) adalah hama invasif yang menjadi persoalan bagi petani padi Indonesia, mampu menghancurkan 10-40 persen tanaman padi di lahan yang tidak dikelola dengan baik, kerugian yang langsung menggerus penghasilan petani setiap musim tanam. Solusi konvensional yang ada hanyalah pestisida kimia yang biayanya tinggi, meninggalkan residu berbahaya di tanah dan air, dan menciptakan resistensi hama yang membuat masalah semakin sulit diatasi dari musim ke musim [5].
Di sisi lain, tren permintaan beras sehat dan beras organik terus meningkat secara nasional seiring meningkatnya kesadaran konsumen perkotaan akan kesehatan dan keamanan pangan [1]. Namun petani Gambah Dalam Barat tidak memiliki infrastruktur, modal, atau pengetahuan teknis untuk beralih ke sistem pertanian organik yang membutuhkan investasi awal lebih besar dan kurva pembelajaran yang lebih curam. Celah inilah yang dilihat Budi Sucipto dan pengurus BUMDes Bakti sebagai peluang strategis: membangun sistem pertanian organik yang bankable dengan memanfaatkan Dana Desa sebagai katalis modal, mengintegrasikan kemitraan dengan kelompok tani yang sudah memiliki infrastruktur penangkaran benih, dan menjadikan BUMDes sebagai offtaker yang menjamin kepastian pasar bagi petani mitra [3].
Momentum bagi transformasi ini datang pada 2016 ketika Kelompok Tani Budi Bakti menerima bantuan dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian berupa gudang penangkaran dan benih varietas Inpari (Inbrida Padi Irigasi), varietas padi inbrida yang berasnya relatif pulen dan disukai konsumen lokal [1]. Bantuan ini memberikan fondasi teknis yang dibutuhkan, namun untuk berkembang ke skala yang bermakna, dibutuhkan penyertaan modal yang tidak bisa dipenuhi kelompok tani sendiri. BUMDes Bakti hadir mengisi celah itu dengan mengusulkan model kemitraan yang kemudian mendapat persetujuan dalam forum musyawarah desa, menunjukkan bahwa inovasi ini lahir dari kebutuhan nyata komunitas, bukan dari rekomendasi konsultan luar [4].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi BUMDes Bakti adalah sistem pertanian organik terpadu yang bekerja melalui tiga lapisan yang saling menguatkan: penangkaran benih Inpari untuk menjamin pasokan benih unggul berkualitas, budidaya padi organik dengan dukungan Pupuk Organik Cair (POC) buatan sendiri untuk memulihkan kesuburan tanah, dan pola PATIK (Padi-Itik) untuk mengendalikan hama keong mas secara biologis tanpa pestisida kimia [1]. Inovasi ini lahir dari proses musyawarah desa yang partisipatif, ketika BUMDes Bakti membawa usulan kemitraan usaha dengan kelompok tani ke hadapan warga dan mendapat dukungan untuk mengalokasikan Rp95 juta dari Dana Desa 2017 sebagai modal awal yang menggerakkan seluruh ekosistem pertanian organik ini. Varietas Inpari yang digunakan memiliki tingkat kemurnian tinggi (homozigositas) karena dikembangkan melalui penyerbukan sendiri, menghasilkan beras pulen yang diminati pasar lokal dengan harga jual Rp7.500 per kilogram, 67 persen lebih tinggi dibandingkan harga gabah kering giling di tingkat petani Rp4.500 per kilogram [1].
Jantung dari inovasi ini adalah pola PATIK yang memanfaatkan itik sebagai pengendali hama biologis di lahan sawah [1]. Sekitar 90 ekor itik dilepaskan di petak-petak sawah mitra seluas 35 hektar dengan kepadatan yang telah dikalibrasi secara teknis, tujuh ekor per 100 meter persegi sesuai rekomendasi penelitian integrasi padi-itik dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, untuk memastikan seluruh populasi keong mas tercakup tanpa mengganggu pertumbuhan padi [6]. Sementara itik membasmi keong mas, kotoran itik berfungsi sebagai pupuk organik alami yang menyuburkan tanah, menciptakan siklus biologis tertutup yang mengurangi ketergantungan pada input dari luar sawah. Sapi yang dipelihara BUMDes turut dimanfaatkan mikrobanya sebagai starter dalam pembuatan POC yang kemudian diaplikasikan ke seluruh lahan mitra, menutup lingkaran ekosistem pertanian organik ini [1].
Proses Penerapan Inovasi
Pengembangan inovasi dimulai dari modal kelembagaan yang sudah ada: infrastruktur gudang penangkaran dan pengetahuan teknis benih Inpari yang dimiliki Kelompok Tani Budi Bakti sejak 2016 [1]. BUMDes Bakti tidak membangun dari nol, melainkan menjadi katalis yang mengubah potensi yang sudah ada menjadi sistem bisnis yang terstruktur dan bankable, pendekatan yang lebih efisien dibandingkan memulai unit usaha baru yang belum memiliki basis pengetahuan dan infrastruktur. Langkah pertama adalah memformalisasi kemitraan dalam forum musyawarah desa dan mengamankan penyertaan modal Rp95 juta dari Dana Desa 2017, keputusan kolektif yang memberikan legitimasi komunitas bagi keberhasilan jangka panjang program ini [4].
Implementasi sistem PATIK membutuhkan proses kalibrasi teknis yang tidak bisa dilakukan sekaligus [6]. Tim BUMDes Bakti dan Kelompok Tani Budi Bakti harus menentukan kepadatan itik yang tepat per petak sawah, karena terlalu sedikit membuat keong mas tidak terkendali, sementara terlalu banyak membuat itik merusak tanaman padi yang masih muda. Eksperimen lapangan dengan berbagai densitas itik pada petak-petak uji dilakukan sebelum diterapkan ke seluruh 35 hektar lahan mitra, memastikan setiap keputusan teknis didasarkan pada bukti dari kondisi lahan lokal, bukan sekadar adopsi angka dari penelitian di daerah lain [7].
Proses pembuatan POC menghadapi tantangan tersendiri dalam fase eksperimen awal [1]. Tim perlu mengidentifikasi jenis bakteri dan media fermentasi lokal yang paling efektif sebagai starter POC, melakukan serangkaian uji coba formula pada plot percobaan sebelum mengaplikasikan pada lahan produksi, dan membangun jadwal aplikasi yang konsisten agar kandungan unsur hara dalam tanah terjaga optimal sepanjang musim. Kegagalan pada batch pertama pembuatan POC yang kualitasnya tidak konsisten menjadi pelajaran penting bahwa standardisasi proses, mulai dari pemilihan bahan, rasio pencampuran, hingga lama fermentasi, adalah prasyarat sebelum teknologi ini bisa direplikasi secara masif ke petani lain [2].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar yang membatasi pertumbuhan inovasi ini adalah kesenjangan antara potensi dan realisasi skala produksi [1]. Potensi lahan pertanian organik yang tersedia di desa-desa berbatasan dengan Gambah Dalam Barat di wilayah Kecamatan Kandangan mencapai 500 hektar, 14 kali lipat dari 35 hektar yang saat ini dikelola dalam kemitraan BUMDes Bakti, namun keterbatasan modal kerja BUMDes membatasi kemampuan mengintegrasikan lebih banyak petani ke dalam sistem kemitraan secara bersamaan [1]. BUMDes memitigasi keterbatasan ini dengan merencanakan akses pembiayaan tambahan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) perbankan, dana bergulir Kementerian Pertanian, atau investasi koperasi pertanian, alih-alih menunggu modal internal cukup untuk memperluas kemitraan [4].
Tantangan kedua adalah proses sertifikasi organik yang panjang, teknis, dan berbiaya tinggi [8]. Untuk memasuki segmen pasar beras organik premium nasional, BUMDes Bakti membutuhkan sertifikasi organik dari lembaga yang diakui secara nasional dan internasional, proses yang membutuhkan dokumentasi praktik pertanian yang komprehensif, audit lapangan berkala, dan biaya sertifikasi yang tidak kecil untuk BUMDes desa. Tanpa sertifikasi formal ini, beras organik Gambah Dalam Barat hanya bisa bersaing di pasar lokal, sehingga potensi nilai tambahnya belum sepenuhnya tergarap; dokumentasi program tidak merinci langkah mitigasi konkret yang sudah ditempuh untuk kendala sertifikasi ini, sehingga hal ini tetap menjadi agenda yang perlu penguatan lebih lanjut [4].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor paling menentukan dalam keberhasilan inovasi ini adalah model kemitraan usaha yang membagi peran secara proporsional antara BUMDes Bakti sebagai penyedia modal, jaminan pasar, dan infrastruktur pengolahan, serta Kelompok Tani Budi Bakti sebagai penyedia pengetahuan teknis, infrastruktur penangkaran, dan tenaga produksi di lapangan [1]. BUMDes membeli gabah kering giling dari petani mitra dengan harga tetap Rp4.500 per kilogram, jaminan harga yang melindungi petani dari volatilitas harga pasar dan memutus ketergantungan pada tengkulak yang biasanya membeli di bawah harga pasar saat panen raya. Kepastian harga beli inilah yang memberikan ketenangan kepada petani untuk berinvestasi dalam praktik pertanian organik yang membutuhkan komitmen lebih besar di awal musim tanam [4].
Pengakuan resmi oleh Bupati HSS H. Achmad Fikry yang mencanangkan Desa Gambah Dalam Barat sebagai Kawasan Pertanian Organik Kabupaten HSS pada Januari 2019 memberikan dampak akselerasi yang nyata [3]. Pencanangan resmi tersebut membuka akses ke program dukungan pemerintah daerah dan provinsi, meningkatkan visibilitas produk beras organik Gambah Dalam Barat di pasar, dan memberikan motivasi tambahan kepada petani dan pengurus BUMDes untuk terus meningkatkan standar praktik pertanian organik mereka. Sertifikasi padi organik BUMDes Bakti yang tercantum dalam Peraturan Bupati HSS tentang inovasi daerah semakin memperkuat posisi produk ini sebagai produk unggulan kabupaten yang mendapat perlindungan dan promosi resmi dari pemerintah [8].
Hasil dan Dampak Inovasi
Dampak ekonomi paling langsung dirasakan oleh petani mitra yang kini menikmati kepastian pendapatan sekitar Rp10 juta per hektar per tahun dari dua kali panen, lebih stabil dan terprediksi dibandingkan kondisi sebelumnya ketika harga jual ditentukan oleh tengkulak dan biaya produksi menguras sebagian besar keuntungan [1]. Riset BPTP mengonfirmasi bahwa pola integrasi padi-itik secara ilmiah menghasilkan pendapatan Rp11.625.000 per hektar per musim, hampir dua kali lipat pendapatan pola konvensional Rp6.035.000, dengan nilai R/C 2,4 dan B/C 1,4 yang layak dari perspektif analisis usahatani [6]. Riset lain tentang usahatani itik organik di Desa Tambak Sirang turut mengonfirmasi bahwa integrasi itik ke sistem pertanian organik secara konsisten meningkatkan nilai tambah usahatani dibandingkan pola konvensional, sejalan dengan capaian yang dialami petani mitra BUMDes Bakti [9]. BUMDes Bakti menghasilkan margin dari selisih harga beli gabah Rp4.500 dan harga jual beras organik kemasan Rp7.500 per kilogram, margin yang digunakan untuk membiayai operasional BUMDes dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes) sekitar Rp9 juta pada tahap awal pengembangan [1].
Dampak ekologisnya juga terasa [3]. Penggunaan POC buatan sendiri sebagai pengganti pupuk kimia sintetis secara bertahap memulihkan struktur biologis tanah sawah yang selama bertahun-tahun terdegradasi oleh kimia, meningkatkan populasi mikroorganisme tanah yang bermanfaat, memperbaiki kapasitas retensi air, dan meningkatkan ketersediaan unsur hara secara alami. Kawasan Gambah Dalam Barat yang telah dicanangkan sebagai Kawasan Pertanian Organik mencakup lahan seluas 49 hektar yang kini terlindungi dari penggunaan pestisida kimia dan pupuk sintetis, menjadikannya salah satu hamparan sawah organik terluas di Kabupaten HSS [3].
Dampak yang paling mendasar adalah perubahan paradigma petani dari orientasi produksi semata menjadi orientasi bisnis yang mempertimbangkan kualitas, keberlanjutan, dan nilai tambah produk [4]. Petani mitra tidak lagi menjual gabah mentah ke pasar yang harganya tidak bisa mereka pengaruhi, melainkan menjadi bagian dari rantai nilai yang memproses, mengemas, dan memasarkan beras organik dengan nilai lebih tinggi, transformasi peran yang meningkatkan posisi tawar petani. Permintaan beras sehat yang terus tumbuh secara nasional membuka peluang pasar yang jauh lebih besar dari kapasitas produksi 35 hektar saat ini [1].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Modal awal ekosistem pertanian organik ini berasal dari penyertaan modal Rp95 juta dari Dana Desa 2017, yang disetujui melalui forum musyawarah desa sebagai investasi kemitraan antara BUMDes Bakti dan Kelompok Tani Budi Bakti [1]. Model bisnis BUMDes Bakti bertumpu pada margin selisih harga, yaitu membeli gabah kering giling dari petani mitra dengan harga tetap Rp4.500 per kilogram, kemudian menjual beras organik kemasan seharga Rp7.500 per kilogram, selisih yang membiayai operasional BUMDes sekaligus berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa [1].
PADes dari kontribusi BUMDes Bakti tercatat sekitar Rp9 juta pada tahap awal pengembangan, angka yang menurut rencana strategis BUMDes akan terus ditingkatkan seiring penguatan kapasitas pengolahan dan perluasan lahan mitra [4]. Strategi pembiayaan lanjutan diarahkan pada diversifikasi sumber modal melalui KUR perbankan, dana bergulir Kementerian Pertanian, dan investasi koperasi pertanian, agar ekspansi BUMDes tidak bergantung sepenuhnya pada alokasi Dana Desa tahunan [4].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan menjadikan BUMDes sebagai penjamin harga beli tetap bagi petani mitra, alih-alih membiarkan harga ditentukan pasar bebas, terbukti menjadi keputusan kunci yang memberi ketenangan kepada petani untuk berinvestasi dalam praktik pertanian organik [1]. Kegagalan pada batch pertama pembuatan POC yang kualitasnya tidak konsisten juga menjadi pembelajaran penting bahwa standardisasi proses, mulai dari pemilihan bahan hingga lama fermentasi, adalah prasyarat sebelum teknologi ini direplikasi secara masif ke petani lain [2].
Jika memulai dari awal, pengurus BUMDes mengakui idealnya proses sertifikasi organik formal sudah dirintis sejak tahap awal pengembangan kawasan, agar beras organik Gambah Dalam Barat tidak hanya bersaing di pasar lokal ketika permintaan pasar premium terus tumbuh [8]. Desa lain yang berencana menerapkan model serupa disarankan memulai dari kemitraan dengan kelompok tani yang sudah memiliki infrastruktur teknis, mengalibrasi kepadatan itik melalui uji coba petak kecil sebelum skala penuh, dan menyiapkan rencana sertifikasi organik sejak dini [6], [8].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Strategi keberlanjutan BUMDes Bakti berpusat pada penguatan tiga pilar secara bersamaan: perluasan lahan mitra, peningkatan nilai tambah produk, dan diversifikasi komoditas [1]. Perluasan lahan mitra ke 500 hektar potensi yang tersedia di wilayah Kecamatan Kandangan membutuhkan dukungan pembiayaan tambahan yang bisa diakses melalui KUR perbankan, dana bergulir Kementerian Pertanian, atau investasi dari koperasi pertanian. Penguatan kapasitas pengolahan beras, dari penggilingan, pengemasan bermerek, hingga distribusi ke pasar modern, akan meningkatkan margin keuntungan BUMDes dan PADes yang saat ini masih berada di Rp9 juta per tahun [4].
Diversifikasi komoditas menjadi pilar keberlanjutan kedua. Potensi yang telah teridentifikasi di Gambah Dalam Barat mencakup hortikultura (pepaya dan pisang), perikanan air tawar, dan agrowisata berbasis lahan pertanian organik, diversifikasi yang menciptakan sumber pendapatan BUMDes yang tidak bergantung pada siklus musim panen padi semata [1]. Mekanisme keberlanjutan ini juga dirancang agar tidak bergantung pada figur Ketua BUMDes Budi Sucipto secara personal, karena kemitraan formal dengan Kelompok Tani Budi Bakti dan pengakuan resmi kabupaten melalui Peraturan Bupati menempatkan program ini dalam kerangka kelembagaan yang lebih luas [8]. Sinergi dengan program nasional pertanian organik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berpotensi membuka akses ke pendampingan teknis dan program pemasaran lanjutan [5].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi BUMDes Bakti Gambah Dalam Barat berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sebagaimana dirinci dalam tabel berikut beserta indikator yang dapat diukur dari capaian yang telah didokumentasikan.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
Sistem kemitraan BUMDes Bakti dengan petani mitra memberikan jaminan harga beli gabah dan kepastian pasar yang membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak. |
Pendapatan petani meningkat dari sistem PATIK menjadi sekitar Rp10-11 juta per hektar per tahun. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Penggunaan benih Inpari unggul bersertifikat dalam sistem pertanian organik menjamin produksi pangan berkualitas yang bebas residu pestisida. |
Kawasan Pertanian Organik seluas 49 hektar dicanangkan di Gambah Dalam Barat. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Ekosistem agribisnis organik menciptakan pekerjaan di berbagai segmen rantai nilai, mulai dari penangkaran benih hingga distribusi beras. |
Kontribusi BUMDes Bakti terhadap PADes tercatat sekitar Rp9 juta pada tahap awal pengembangan. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Penggantian pupuk kimia sintetis dengan POC buatan lokal dan pengendalian hama keong mas menggunakan itik adalah wujud produksi pertanian yang bertanggung jawab. |
Kotoran itik dan mikroorganisme sapi dimanfaatkan sebagai bahan baku POC dalam siklus produksi tertutup. |
| SDGs 15: Ekosistem Daratan |
Pengurangan penggunaan pestisida kimia dan pupuk sintetis di kawasan sawah organik secara nyata memulihkan keanekaragaman hayati ekosistem sawah. |
49 hektar sawah organik terbebas dari pestisida kimia dan pupuk sintetis. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model BUMDes Bakti menawarkan cetak biru replikasi yang konkret bagi desa-desa pertanian padi di Indonesia yang memiliki tantangan serupa: hama keong mas yang merusak, ketergantungan pada pupuk kimia yang mahal, dan absennya jaminan pasar yang melindungi petani dari fluktuasi harga [7]. Kunci replikasinya adalah formula tiga komponen: Dana Desa sebagai katalis modal awal, kemitraan dengan kelompok tani yang sudah memiliki infrastruktur teknis, dan BUMDes sebagai offtaker yang menjamin harga beli dan pasar, tata kelola yang dapat diadaptasi di hampir semua konteks desa dengan ekosistem pertanian padi yang memiliki kelompok tani aktif. Model serupa integrasi padi-itik juga mulai diadaptasi di Kabupaten Tapin yang bertetangga dengan HSS, menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki daya tarik replikasi lintas kabupaten di Kalimantan Selatan [10].
Potensi scale up yang paling realistis adalah membangun konsorsium kawasan pertanian organik yang menghubungkan Gambah Dalam Barat dengan desa-desa berbatasan di Kecamatan Kandangan yang memiliki 500 hektar lahan potensial [1]. Dengan skala yang lebih besar, konsorsium ini dapat memenuhi persyaratan volume minimum untuk masuk ke jaringan distribusi supermarket modern nasional, mengakses program sertifikasi organik kolektif yang biayanya terbagi, dan bernegosiasi langsung dengan offtaker korporat yang membutuhkan pasokan beras organik bersertifikat dalam volume besar. Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa yang mendorong pengembangan pertanian organik berbasis kawasan dapat menjadi mitra yang mendanai transisi skala besar ini, menjadikan Gambah Dalam Barat sebagai pusat demonstrasi pertanian organik terpadu berbasis BUMDes [5].
Daftar Pustaka
[1] Praktik Baik Desa Cerdas, “BUMDes Bakti, Desa Gambah Dalam Barat Kembangkan Produk Pertanian Organik,” praktikbaik.id, 2019. [Daring]. Tersedia: https://praktikbaik.id/bumdes-bakti-desa-gambah-dalam-barat-kembangkan-produk-pertanian-organik/.
[2] Viva.co.id, “Sistem Pertanian Organik Buat Desa Gambah Dalam Barat Jadi Kreatif,” viva.co.id, 29 Apr. 2019. [Daring]. Tersedia: https://www.viva.co.id/kemendesa/1144509-sistem-pertanian-organik-buat-desa-gambah-dalam-barat-jadi-kreatif.
[3] ANTARA News Kalsel, “HSS Canangkan Gambah Dalam Barat Kawasan Pertanian Organik,” kalsel.antaranews.com, 2 Jan. 2019. [Daring]. Tersedia: https://kalsel.antaranews.com/berita/75996/hss-canangkan-gambah-dalam-barat-kawasan-pertanian-organik.
[4] ANTARA News Kalsel, “Poktan Budi Bakti Gambah Dalam Darat Syukuran Tanam Padi Organik,” kalsel.antaranews.com, 23 Nov. 2020. [Daring]. Tersedia: https://kalsel.antaranews.com/berita/216192/poktan-budi-bakti-gambah-dalam-darat-syukuran-tanam-padi-organik.
[5] Banjarmasin Post, “Bupati HSS Canangkan Pertanian Padi Organik,” banjarmasin.tribunnews.com, 6 Jan. 2019. [Daring]. Tersedia: https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/01/06/bupati-hss-canangkan-pertanian-padi-organik.
[6] Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, “Kajian Sistem Integrasi Padi-Itik pada Lahan Sawah,” repository.pertanian.go.id, 2018. [Daring]. Tersedia: https://repository.pertanian.go.id/bitstreams/b7be70a2-949d-41e5-b416-4464dd348475/download.
[7] BPTP Jawa Tengah, “Integrasi Padi Itik,” YouTube, 26 Mar. 2017. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=P7Ig7Ho8FUs.
[8] Bupati Hulu Sungai Selatan, “Peraturan Bupati HSS tentang Sertifikasi Padi Organik pada BUMDes Bakti,” Nomor 69 Tahun 2022, peraturan.bpk.go.id, 2022. [Daring]. Tersedia: https://peraturan.bpk.go.id/Download/316865/Pb692022.pdf.
[9] M. Arifin et al., “Kajian Usahatani Ternak Itik Organik di Desa Tambak Sirang,” Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Uniska Banjarmasin, 2022. [Daring]. Tersedia: https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PPDU/article/viewFile/8157/4208.
[10] Scribd, “Model Agribisnis Padi Itik Tapin,” Scribd.com, 2026. [Daring]. Tersedia: https://id.scribd.com/document/960026335/Model-Agribisnis-Padi-Itik-Tapin.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Ekonomi Desa
Ringkasan Inovasi
Desa Tegal Waru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, membangun ekosistem wirausaha berbasis komunitas yang mengelompokkan delapan jenis usaha home industry di enam Rukun Warga menjadi satu brand destinasi wisata bisnis bernama Kampoeng Wisata Bisnis Tegalwaru (KWBT) [1]. Inovasi ini dirintis Tatiek Kancaniati sejak 2007 melalui pendampingan UMKM intensif, digitalisasi pemasaran, dan transformasi desa produktif menjadi objek wisata edukasi yang menarik ribuan pengunjung setiap bulan [1], [2]. Tujuan inovasi ini adalah mengangkat pelaku industri rumah tangga yang sebelumnya kesulitan memasarkan produknya menjadi wirausahawan yang terhubung dengan pasar domestik dan internasional, terutama setelah industri tas RW 01 kehilangan pasar ekspor tunggalnya [5]. Dampaknya terlihat nyata: omzet total seluruh unit usaha di Desa Tegal Waru mencapai Rp2,2 miliar, dengan lebih dari 2.000 pelaku UMKM aktif dan ribuan kunjungan bulanan dari pelajar, mahasiswa, komunitas PKK, hingga pelaku bisnis dari berbagai penjuru Indonesia [2], [9].
Latar Belakang
Desa Tegal Waru berdiri di kaki Gunung Salak dengan populasi sekitar 12.000 jiwa yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan pengrajin rumahan [4]. Potensi home industry di desa ini cukup besar: ratusan keluarga di enam RW sudah menjalankan usaha beragam sejak lama, mulai dari kerajinan tas, pandai besi, anyaman bambu, pertanian tanaman obat, peternakan, pengolahan kelapa, hingga budidaya ikan [4].
Namun sebelum inovasi ini hadir, para pengrajin dan pelaku usaha rumahan ini berjalan sendiri-sendiri tanpa ekosistem pemasaran yang terstruktur [6]. Industri tas di RW 01, yang bahkan sempat memasok merek ekspor Capriasi hingga ke Eropa, kehilangan pasar ketika kontrak terhenti akibat krisis ekonomi Eropa, tanpa memiliki saluran pemasaran alternatif yang siap menggantikan [5].
Kenyataan ini membuka peluang yang ditangkap Tatiek Kancaniati, bahwa keberagaman jenis usaha di Desa Tegal Waru yang tidak dimiliki desa wirausaha lain merupakan keunggulan komparatif jika dikemas dalam satu konsep wisata bisnis yang terintegrasi. Pengunjung tidak hanya bisa melihat satu jenis produksi, tetapi bisa menjelajahi seluruh ekosistem wirausaha desa dalam satu kunjungan, menjadikan Desa Tegal Waru sebagai pengalaman edukasi bisnis yang khas [6].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan adalah transformasi desa produktif menjadi Kampoeng Wisata Bisnis Tegalwaru, destinasi wisata bisnis yang menjadikan proses produksi home industry sebagai daya tarik utamanya [1]. Tatiek Kancaniati merintis konsep ini sejak 2007 dengan mendampingi satu per satu unit usaha di enam RW, membangun jaringan antar pelaku usaha, membuka akses pemasaran digital melalui situs tegalwarukreatif.com dan media sosial, serta merancang paket kunjungan wisata edukasi yang memungkinkan tamu melihat langsung proses produksi di setiap RW [1].
Sistem kerja KWBT mengintegrasikan enam kluster produksi dengan paket wisata yang terstruktur: pengunjung dapat berkeliling dari RW 01 (tas dan anyaman bambu), RW 02 (pandai besi dan golok ukir), RW 03 (tanaman obat, buah, dan hias), RW 04 (selai kelapa, nata de coco, briket arang, dan aksesori), RW 05 (peternakan sapi, domba, kelinci, kasur, dan buah potong), hingga RW 06 (wayang golek, ayam arab, ikan hias, dan budidaya patin) [7]. Setiap kunjungan tidak hanya bersifat tontonan pasif, tetapi melibatkan interaksi langsung dengan pengrajin, sesi pelatihan, dan kesempatan pembelian produk di tempat maupun melalui sistem delivery order online [7].
Proses Penerapan Inovasi
Proses penerapan dimulai pada 2007 ketika Tatiek Kancaniati memulai pendampingan intensif kepada pengusaha UMKM desa satu per satu, membenahi kapasitas produksi, manajemen usaha, dan pemasaran sebelum mengintegrasikannya ke dalam satu ekosistem wisata bisnis [1]. Tahap pertama berfokus pada pemetaan potensi setiap RW dan penguatan jaringan antar pelaku usaha agar mereka saling menopang, bukan saling bersaing [1].
Sebelum ekosistem ini terbentuk, industri tas RW 01 sempat bergantung penuh pada satu mitra ekspor, merek Capriasi, hingga rantai pasokan itu terputus akibat krisis ekonomi Eropa, tanpa ada saluran pemasaran alternatif yang siap menggantikan [5]. Kegagalan bergantung pada satu buyer tunggal ini mendorong Tatiek dan pengrajin mengoreksi strategi menuju digitalisasi pemasaran melalui situs tegalwarukreatif.com dan media sosial, yang memungkinkan produk Desa Tegal Waru diakses pembeli dari seluruh Indonesia dengan sistem pemesanan dan pengiriman langsung [2]. Langkah ini mengubah cara pandang pengrajin dari menunggu pembeli datang menjadi proaktif menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk memenuhi pesanan dari Pasar Senen Jakarta, Matahari Mall, sentra Cimori Puncak, hingga pemesan tas custom dari berbagai kota [2].
Tahap ketiga adalah peluncuran brand Kampoeng Wisata Bisnis Tegalwaru yang mengundang kunjungan terstruktur dari lembaga pendidikan, komunitas, dan kelompok bisnis [1]. Pembelajaran penting dari proses ini adalah bahwa promosi wisata tanpa kesiapan kapasitas produksi berisiko mengecewakan pengunjung, sehingga Tatiek memastikan setiap unit usaha sudah siap secara kualitas dan kuantitas sebelum menerima lonjakan permintaan akibat promosi wisata [8]. Penelitian dari IPB University mengonfirmasi bahwa pandemi Covid-19 memberikan ujian berat bagi UMKM Tegal Waru, mendorong percepatan adaptasi digital yang memperkuat ketahanan ekosistem bisnis desa [8].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi kualitas produk di tengah struktur produksi yang terdesentralisasi dengan ribuan pengrajin individu yang bekerja dengan peralatan sederhana di rumah masing-masing [10]. Ketika permintaan melonjak, terutama setelah media meliput KWBT secara masif, tidak semua pengrajin mampu mempertahankan standar kualitas yang konsisten. Pengelola memitigasi tantangan ini dengan menyusun sistem quality control yang lebih terstruktur bersama perguruan tinggi, tanpa mengorbankan fleksibilitas home industry [10].
Kendala lain adalah ancaman putusnya rantai pasokan ekspor yang sudah pernah terjadi ketika kontrak dengan merek Capriasi berakhir akibat krisis ekonomi Eropa [5]. Ketergantungan berlebihan pada satu mitra ekspor tanpa diversifikasi pasar terbukti rentan. Pengrajin memitigasi risiko ini dengan mengembangkan strategi merek sendiri (private brand) yang tidak bergantung pada satu buyer tunggal dan memberi nilai tambah lebih tinggi langsung kepada pengrajin [5].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu utama adalah kepemimpinan Tatiek Kancaniati yang mengubah fragmentasi usaha rumahan yang tersebar menjadi destinasi wisata bisnis dengan brand yang jelas dan pasar yang terus berkembang [7]. Kemampuannya membangun kepercayaan antar pelaku usaha, memfasilitasi komunikasi partisipatif di seluruh komunitas desa, dan mengintegrasikan nilai lokal ke dalam konsep bisnis modern menjadikannya penggerak utama perubahan ini [7].
Faktor kedua adalah keberagaman jenis usaha yang menjadi ciri khas Desa Tegal Waru [6]. Desa wirausaha lain umumnya hanya memiliki satu komoditas unggulan, sementara Tegal Waru menawarkan delapan jenis industri yang saling melengkapi dalam satu ekosistem. Keberagaman ini membuat KWBT lebih tahan terhadap guncangan pada satu sektor, karena sektor lain tetap bisa menarik pengunjung dan menghasilkan pendapatan [6].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum ekosistem KWBT terbentuk, para pengrajin berjalan sendiri-sendiri tanpa saluran pemasaran terstruktur, dan industri tas RW 01 sempat kehilangan pasar akibat putusnya kontrak ekspor tunggal [5]. Setelah KWBT berjalan, omzet total seluruh unit usaha di Desa Tegal Waru mencapai Rp2,2 miliar, dengan lebih dari 2.000 pelaku UMKM aktif yang mengisi ekosistem produksi di seluruh enam RW [2]. Pengrajin tas di RW 01 kini mencatat pendapatan hingga Rp6 juta per bulan, di atas tawaran gaji Rp3 juta dari pengusaha Tiongkok yang pernah menawarkan mereka bekerja di luar negeri [4].
Dari sisi wisata, KWBT mendatangkan sekitar 6.000 pengunjung per bulan dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas PKK, majelis taklim, hingga pelaku bisnis dari seluruh Indonesia [9]. Pengunjung datang tidak hanya dari Jawa Barat, tetapi juga dari Cilegon, Palembang, dan kota lain yang jauh, menunjukkan bahwa Tegal Waru berhasil membangun reputasi sebagai destinasi wisata edukasi bisnis [9].
Penelitian tentang UMKM Tegal Waru mengonfirmasi bahwa industri tas Ciampea yang menjadi tulang punggung RW 01 sudah menghasilkan produksi hingga 1.000 lusin per minggu dengan distribusi ke seluruh Jabodetabek, skala produksi yang melampaui kapasitas industri rumahan pada umumnya [5]. Program peningkatan kualitas kemasan dan perlindungan merek yang dilakukan bersama perguruan tinggi memperkuat posisi UMKM Tegal Waru di pasar yang kompetitif, dampak ikutan dari kemitraan akademis yang tidak direncanakan sejak awal [10].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pengembangan KWBT tidak bertumpu pada satu sumber pendanaan besar dari luar, melainkan pada modal swadaya masing-masing pelaku UMKM yang sudah menjalankan usahanya sejak lama, dipadukan dengan pendampingan nonfinansial dari Tatiek Kancaniati dalam membangun jaringan pemasaran [1]. Model bisnis KWBT bertumpu pada tiga aliran pendapatan, yaitu penjualan produk home industry secara langsung dan daring, biaya kunjungan wisata edukasi, serta pendapatan Sentra UMKM Tegal Waru yang kini dilengkapi coffee shop sebagai ruang pertemuan bisnis [3].
Dokumentasi program tidak merinci besaran investasi awal maupun kontribusi masing-masing pelaku usaha secara spesifik, sehingga estimasi biaya bagi replikator perlu dikonfirmasi langsung ke pengelola Sentra UMKM Tegal Waru [3]. Strategi pembiayaan lanjutan diarahkan pada pengembangan merek sendiri (private brand) dan kemitraan riset dengan perguruan tinggi, agar UMKM tidak lagi bergantung pada satu mitra ekspor atau buyer tunggal seperti yang pernah dialami industri tas RW 01 [5].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan membangun kapasitas produksi setiap unit usaha lebih dulu sebelum meluncurkan promosi wisata besar-besaran terbukti menjadi keputusan kunci yang mencegah kekecewaan pengunjung akibat kualitas produk yang tidak konsisten [8]. Keputusan mengembangkan merek sendiri setelah kehilangan kontrak ekspor tunggal Capriasi juga terbukti penting agar pengrajin tidak lagi bergantung pada satu buyer yang berisiko terputus sewaktu-waktu [5].
Jika memulai dari awal, pengelola mengakui idealnya sistem quality control bersama sudah dirancang sejak sebelum promosi wisata meluas, agar lonjakan permintaan pascaliputan media tidak menekan kualitas produk sebagian pengrajin [10]. Desa lain yang berencana menerapkan model serupa disarankan memetakan keberagaman usaha yang sudah ada, membangun jaringan antarpelaku usaha sebelum promosi wisata, dan menghindari ketergantungan pada satu mitra pasar tunggal sejak awal [6], [5].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan KWBT dijaga melalui dua pilar yang berjalan paralel: penguatan kapasitas UMKM secara berkelanjutan melalui Sentra UMKM Tegal Waru sebagai pusat pelatihan, display produk, sosialisasi bisnis, dan komunitas pelaku usaha, serta pengembangan saluran digital yang terus diperluas untuk menjangkau pasar baru [3]. Kehadiran Sentra UMKM yang kini dilengkapi coffee shop sebagai ruang pertemuan bisnis menciptakan ekosistem yang menarik tidak hanya bagi warga desa tetapi juga bagi calon mitra bisnis dari luar [3].
Untuk jangka panjang, Tatiek menyiapkan model regenerasi wirausaha dengan melibatkan generasi muda desa dalam program pelatihan dan pendampingan bisnis sejak dini, sehingga keberlanjutan ekosistem tidak bergantung pada satu figur perintis semata [8]. Keterlibatan komunitas perguruan tinggi, termasuk IPB University dan Universitas Merdeka Malang yang sudah mengkaji model KWBT secara akademis, membuka peluang kolaborasi penelitian dan pengembangan produk yang akan terus meningkatkan daya saing UMKM Tegal Waru di pasar domestik maupun ekspor [8], [10].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Inovasi Kampoeng Wisata Bisnis Tegalwaru (KWBT) di Desa Tegal Waru, Ciampea, Kabupaten Bogor, berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui ekosistem wirausaha berbasis komunitas yang mengintegrasikan delapan jenis home industry, digitalisasi pemasaran, dan konsep wisata edukasi. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang dapat diukur dari capaian yang telah didokumentasikan.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
KWBT menciptakan ekosistem wirausaha terstruktur yang mengangkat pelaku UMKM dari ketergantungan pada pekerjaan musiman dan dominasi tengkulak. |
Pengrajin tas RW 01 meraih pendapatan hingga Rp6 juta per bulan, di atas tawaran migrasi kerja Rp3 juta. |
| SDGs 2: Tanpa Kelaparan |
Kluster usaha peternakan dan pertanian tanaman obat serta budidaya ikan patin di dalam ekosistem KWBT memastikan ketersediaan produk pangan lokal. |
RW 05 dan RW 06 memproduksi ternak, tanaman obat, dan ikan patin secara berkelanjutan. |
| SDGs 4: Pendidikan Berkualitas |
KWBT berfungsi sebagai destinasi wisata edukasi bisnis yang mendatangkan pelajar, mahasiswa, komunitas PKK, dan pelaku bisnis setiap bulan untuk belajar langsung dari pengrajin. |
Sekitar 6.000 pengunjung wisata edukasi datang setiap bulan dari berbagai kalangan. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Delapan jenis home industry yang terintegrasi dalam satu ekosistem wisata bisnis menciptakan pekerjaan bagi ribuan warga desa dengan penghasilan yang stabil. |
Omzet total seluruh unit usaha mencapai Rp2,2 miliar dengan lebih dari 2.000 pelaku UMKM aktif. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
KWBT mentransformasi proses produksi rumahan menjadi daya tarik wisata bisnis melalui digitalisasi pemasaran dan kolaborasi akademis berkelanjutan. |
Industri tas Ciampea memproduksi hingga 1.000 lusin per minggu dengan distribusi ke seluruh Jabodetabek. |
| SDGs 10: Berkurangnya Ketimpangan |
KWBT menekan ketimpangan ekonomi antara warga desa dan kota dengan membuka akses pasar yang sebelumnya dikuasai perantara dan buyer tunggal. |
Pengembangan private brand mengurangi ketergantungan pengrajin pada satu mitra ekspor tunggal. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Keberhasilan KWBT bertumpu pada kemitraan antara warga desa, fasilitator komunitas, perguruan tinggi, media massa, serta pembeli dari berbagai kota di Indonesia. |
IPB University dan Universitas Merdeka Malang mengkaji dan mendampingi pengembangan model KWBT. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model KWBT relevan direplikasi oleh desa-desa lain yang memiliki keberagaman usaha rumahan namun belum memiliki wadah integrasi yang terstruktur [11]. Kunci replikasinya adalah tiga elemen pokok: adanya fasilitator komunitas yang berdedikasi, platform digital untuk pemasaran bersama, dan konsep wisata yang mengangkat proses produksi sebagai daya tarik. Ketiga elemen ini tidak membutuhkan modal besar, tetapi membutuhkan komitmen jangka panjang dari pemimpin komunitas [11].
Untuk scale up nasional, KWBT yang sudah dikenal sebagai kampung wisata bisnis memiliki posisi sebagai model referensi yang dapat difasilitasi penyebarannya melalui program pengembangan desa wisata Kementerian Pariwisata dan program UMKM Naik Kelas Kementerian Koperasi [6]. Dengan menjadikan KWBT sebagai kurikulum pelatihan bagi fasilitator desa wirausaha di berbagai daerah, model ini berpotensi memberikan dampak pemberdayaan ekonomi yang meluas ke desa-desa yang memiliki potensi home industry serupa namun belum terkelola secara optimal [6].
Daftar Pustaka
[1] SWA, “Tatiek Kancaniati: Perintis Kampoeng Wisata Bisnis Tegalwaru.” [Daring]. Tersedia: https://swa.co.id/read/76627/tatiek-kancaniati-perintis-kampoeng-wisata-bisnis-tegalwaru.
[2] Wisata Bisnis Tegal Waru, “Tegal Waru, Kampung Usaha Beromzet Rp 2,2 Miliar,” 27 Jul. 2017. [Daring]. Tersedia: https://www.wisatabisnistegalwaru.com/tegal-waru-kampung-usaha-beromzet-rp-22-miliar/.
[3] Sentra UMKM Tegal Waru, “Profil Sentra UMKM Tegalwaru Ciampea Kab. Bogor,” YouTube, 7 Nov. 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=GE8vSkuF5FM.
[4] Republika, “Inovasi Tegal Waru, Desa dengan Delapan Usaha,” 22 Jun. 2013. [Daring]. Tersedia: https://ekonomi.republika.co.id/berita/motv6j/inovasi-tegal-waru-desa-dengan-delapan-usaha.
[5] R. Arifin, “Identifikasi Karakteristik Industri Tas Ciampea sebagai Potensi Pengembangan Ekonomi Lokal,” Universitas Komputer Indonesia, Bandung. [Daring]. Tersedia: https://repository.unikom.ac.id/23527/.
[6] W. Hari et al., “Model Pengembangan Kawasan Wisata Pedesaan Melalui Kampoeng Wisata Bisnis Tegalwaru,” Jurnal Ilmiah Pariwisata, Institut Pariwisata Trisakti. [Daring]. Tersedia: https://jurnalpariwisata.iptrisakti.ac.id/index.php/JIP/article/download/1238/105.
[7] Peneliti Garuda, “Komunikasi Partisipatif dalam Pembentukkan Kampoeng Wisata Bisnis Tegal Waru,” Kemdikbud Garuda. [Daring]. Tersedia: http://download.garuda.kemdikbud.go.id.
[8] Tim Peneliti SKPM IPB, “Pengusaha UMKM Tegal Waru Kecamatan Ciampea Bogor Pascapandemi Covid-19,” Jurnal SKPM IPB University. [Daring]. Tersedia: https://ejournal-skpm.ipb.ac.id/index.php/jskpm/article/download/1021/505/3121.
[9] Kampoeng Wisata Bisnis Tegalwaru, “Tag: Ciampea – Bogor,” 10 Jul. 2017. [Daring]. Tersedia: https://www.wisatabisnistegalwaru.com/tag/ciampea/.
[10] Tim Peneliti Universitas Merdeka Malang, “Peningkatan Kualitas Produk UMKM Kampung Wisata Bisnis Tegal Waru,” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Merdeka Malang. [Daring]. Tersedia: https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpkm/article/download/3239/1853.
[11] Tim Peneliti UNSRI, “Peranan Masyarakat dalam Wisata Bisnis Berbasis Sumberdaya Lokal Desa Tegal Waru,” Prosiding Lahan Suboptimal UNSRI. [Daring]. Tersedia: https://conference.unsri.ac.id/index.php/lahansuboptimal/article/viewFile/2289/1413.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Ekonomi Desa
Ringkasan Inovasi
Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, membangun BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa yang mengoperasikan delapan unit usaha berbasis potensi lokal, meliputi Perusahaan Air Minum Desa (PAMDes), pabrik air minum dalam kemasan Ciawiwater, pengolahan sampah mandiri, agrowisata, pertanian, peternakan, e-warung, dan koperasi [1]. Enam unit usaha utama di antaranya menghasilkan pendapatan asli desa Rp147 juta per tahun, dengan omzet rata-rata Rp21,6 juta per bulan dari unit pertanian dan peternakan yang dipasarkan secara retail dan daring [3]. Inisiatif ini lahir dari komitmen Kepala Desa Nunung Nurhadi menjadikan BUMDes sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat yang menyerap tenaga kerja lokal, memberikan beasiswa pendidikan, dan mengolah sampah menjadi sumber pendapatan, menjawab persoalan pengangguran dan minimnya Pendapatan Asli Desa yang selama bertahun-tahun dihadapi Ciawigajah [2]. Keberhasilan ini mendorong kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke BUMDes Ciawigajah pada Juli 2023, predikat BUMDes Terbaik se-Kabupaten Cirebon, serta target pendapatan Rp3 miliar per tahun sebagai pijakan kemandirian ekonomi desa jangka panjang [3], [4].
Latar Belakang
Desa Ciawigajah adalah desa pertanian di kawasan perbatasan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan yang selama bertahun-tahun menghadapi dua permasalahan klasik desa: pengangguran yang menguras generasi muda ke kota dan ketiadaan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang cukup untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat secara mandiri [5]. Dana Desa yang diterima setiap tahun habis untuk belanja pembangunan infrastruktur fisik tanpa meninggalkan mekanisme penghasil pendapatan berkelanjutan yang bisa terus berputar tanpa injeksi anggaran baru [5]. Kondisi ini umum dialami ribuan desa di Indonesia, tempat investasi desa bersifat konsumtif, bukan produktif [4].
Di sisi lain, Ciawigajah memiliki sejumlah potensi lokal yang belum dioptimalkan: sumber air bersih yang melimpah dari kawasan pegunungan perbatasan Kuningan, lahan pertanian subur, populasi ternak yang sudah ada di tingkat rumah tangga, dan potensi agrowisata berbasis lanskap alam yang belum terkelola [6]. Sampah rumah tangga yang selama ini menjadi masalah lingkungan, jika dikelola dengan benar, menyimpan nilai ekonomi melalui daur ulang dan pengomposan [2]. Potensi-potensi ini tersebar dan tidak terorganisasi, membutuhkan satu entitas kelembagaan yang cukup kuat untuk mengintegrasikan, mengelola, dan mengomersialkannya secara profesional [5].
Kepala Desa Nunung Nurhadi melihat BUMDes sebagai jawaban kelembagaan yang tepat, yaitu badan usaha milik warga desa yang bisa mengelola berbagai unit usaha secara profesional namun tetap berakar pada semangat gotong royong komunitas [1]. Berbeda dari BUMDes yang hanya berfokus pada satu lini usaha, Ciawigajah merancang model multiproduk yang memungkinkan risiko usaha tersebar dan pendapatan desa tidak bergantung pada keberhasilan satu sektor saja [4].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi utama BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa adalah model multiproduk yang mengintegrasikan delapan unit usaha dalam satu manajemen terpadu: PAMDes menyediakan air bersih ke seluruh rumah tangga desa, Ciawiwater memproduksi dan memasarkan air minum dalam kemasan, unit pengolahan sampah mandiri mendaur ulang sampah warga menjadi kompos dan produk daur ulang bernilai jual, unit agrowisata mengembangkan daya tarik wisata berbasis pertanian, unit pertanian dan peternakan memproduksi bahan pangan yang dipasarkan melalui e-warung, serta unit koperasi melayani kebutuhan simpan-pinjam warga [5], [10]. Seluruh unit dijalankan dengan rekrutmen karyawan dari warga Ciawigajah sendiri, memastikan manfaat ekonomi tidak mengalir keluar desa [1].
Mekanisme kerja BUMDes bertumpu pada proses urung rembuk bersama warga sebagai fondasi legitimasi: sebelum satu unit usaha diluncurkan, pemerintah desa mengadakan musyawarah untuk memetakan kebutuhan masyarakat, potensi desa, dan kesediaan warga terlibat sebagai tenaga kerja dan mitra usaha [1]. Setelah unit usaha disepakati, pengelolaannya berjalan dengan sistem pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan yang transparan kepada warga, sementara sebagian keuntungan dialokasikan untuk program sosial seperti beasiswa pendidikan dan mitigasi pengangguran [3].
Proses Penerapan Inovasi
Langkah pertama pembangunan BUMDes Ciawigajah adalah pemetaan sumber daya desa yang dilakukan bersama warga melalui serangkaian musyawarah untuk memetakan apa yang desa miliki, apa yang warga butuhkan, dan unit usaha apa yang paling feasible diluncurkan lebih dulu [5]. PAMDes dan unit air minum dalam kemasan Ciawiwater menjadi unit usaha pertama yang diluncurkan karena kebutuhan air bersih yang mendasar dan sumber air yang tersedia di kawasan perbatasan pegunungan Kuningan, dua kondisi yang menciptakan peluang usaha dengan pasar yang pasti [6].
Pengolahan sampah mandiri menjadi inovasi yang paling menonjol dan menjadikan Ciawigajah desa pertama di Kabupaten Cirebon yang berhasil mengolah sampah hingga menghasilkan keuntungan ratusan juta rupiah tanpa bergantung pada anggaran luar [2], [9]. Keberhasilan ini tidak datang instan: pembangunan infrastruktur pengolahan pada tahap awal sempat tidak sesuai dengan rencana proyek yang disusun, sehingga kapasitas pengolahan belum optimal dan keuntungan yang diperoleh belum sebanding dengan penyertaan modal yang sudah dikeluarkan [3]. Kekurangan ini mendorong pengelola BUMDes membangun kesadaran warga tentang pemilahan sampah secara lebih intensif, memperbaiki infrastruktur pengolahan secara bertahap, dan mencari pasar yang lebih pasti untuk produk daur ulang, alih-alih menghentikan unit usaha ini di tengah jalan [2]. Proses koreksi bertahap ini menjadi pembelajaran berharga bahwa usaha pengolahan sampah membutuhkan komitmen jangka panjang dan tidak bisa mengharapkan keuntungan di tahun pertama [2].
Pemasaran produk pertanian dan peternakan melalui e-warung dengan platform Shopee membuka jangkauan pasar baru, karena produk dari Desa Ciawigajah kini bisa diakses pembeli di luar Cirebon secara daring, sebuah lompatan dari pola jual lokal yang selama ini membatasi nilai jual produk desa [3]. Pendamping desa berperan penting dalam transfer pengetahuan pengelolaan platform digital kepada pengurus BUMDes yang sebagian besar belum familiar dengan perdagangan daring [7].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Komisi V DPR RI dalam laporannya pascakunjungan 2023 mengidentifikasi empat kendala utama BUMDes Ciawigajah: pemasaran hasil produksi yang belum maksimal, infrastruktur bangunan pengolahan yang belum memadai sesuai rencana proyek, keuntungan yang belum sebanding dengan penyertaan modal, serta kebutuhan modal kerja yang lebih besar dari yang tersedia untuk mengakselerasi pertumbuhan [3]. Kendala pemasaran digital juga mencakup belum adanya pelatihan resmi dari mitra platform Shopee, sehingga pengelolaan e-warung belum beroperasi secara optimal [3]. BUMDes memitigasi kendala pemasaran ini dengan meluncurkan katalog digital “Ragam Karya” pada 2025 agar promosi produk UMKM desa tidak bergantung pada satu platform mitra saja [8]. Dokumentasi program tidak merinci mitigasi spesifik atas kesenjangan infrastruktur dan modal kerja, sehingga kedua kendala ini tetap menjadi agenda yang perlu penguatan lebih lanjut.
Penelitian IAIN Syekh Nurjati (2022) menemukan catatan kritis bahwa peran BUMDes Ciawigajah terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal belum sepenuhnya tampak bagi seluruh lapisan warga, dan relasi sosial yang terbangun antara pengelola BUMDes dengan warga cenderung lebih bersifat struktural-formal daripada partisipatif-substansial [4]. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan finansial BUMDes belum otomatis berarti kedalaman pemberdayaan yang dirasakan seluruh warga secara merata [4]. Pemerintah desa memitigasi temuan ini dengan merencanakan perluasan partisipasi warga, dari sekadar musyawarah sebagai forum legitimasi menjadi keterlibatan aktif dalam monitoring kinerja unit usaha, agar BUMDes tetap dirasakan sebagai milik bersama [5].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor paling menentukan adalah kepemimpinan inklusif Kepala Desa Nunung Nurhadi yang menjadikan musyawarah bersama warga, bukan keputusan sepihak pemerintah desa, sebagai basis legitimasi setiap unit usaha BUMDes [1]. Prinsip profesional namun tetap bergotong royong yang ia tegaskan menjadi jembatan antara tuntutan efisiensi bisnis modern dengan nilai-nilai komunal desa, karena tanpa keseimbangan ini, BUMDes berisiko menjadi entitas bisnis yang mengasingkan warga biasa [4].
Faktor kedua adalah diversifikasi unit usaha yang menyebarkan risiko dan menjamin stabilitas pendapatan BUMDes meski salah satu unit mengalami tekanan [5]. Penelitian IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2022) tentang peran BUMDes Ciawigajah menyimpulkan bahwa model multiproduk berbasis potensi lokal ini menjadikan BUMDes berperan secara ekonomi sekaligus sosial bagi masyarakat, dengan seluruh unit dikelola bersama warga berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi secara partisipatif [5]. Peran pendamping desa dalam pengelolaan program BUMDes juga terbukti signifikan sebagai katalis transfer pengetahuan manajemen usaha dan pemasaran digital [7].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum BUMDes ini berkembang, Ciawigajah bergantung sepenuhnya pada Dana Desa yang habis untuk belanja infrastruktur fisik tanpa meninggalkan mekanisme pendapatan berkelanjutan [5]. Secara finansial, BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa kini menghasilkan pendapatan Rp147 juta per tahun dari enam unit usaha utama, dengan omzet rata-rata Rp21,6 juta per bulan dari unit pertanian dan peternakan yang dipasarkan secara retail dan daring melalui Shopee [3]. Unit pengolahan sampah mandiri menjadi yang paling menonjol: Ciawigajah menjadi desa pertama di Kabupaten Cirebon yang berhasil menjadikan sampah sebagai sumber pendapatan ratusan juta rupiah, mengubah masalah lingkungan menjadi aset ekonomi tanpa bergantung pada subsidi pemerintah [2]. Pendapatan BUMDes ini dialokasikan untuk program sosial, yaitu beasiswa pendidikan bagi anak-anak warga kurang mampu dan program mitigasi pengangguran yang memberikan lapangan kerja formal bagi warga desa [1].
Dampak kelembagaan terlihat dari predikat BUMDes Terbaik se-Kabupaten Cirebon yang diraih BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa, dan kunjungan resmi Komisi V DPR RI pada Juli 2023 yang menjadikan Ciawigajah sebagai studi kasus BUMDes multiproduk di level nasional [3]. Website resmi ciawigajah.com yang aktif memublikasikan produk UMKM lokal melalui katalog “Ragam Karya” yang diluncurkan November 2025 memperkuat visibilitas digital produk desa ke pasar yang lebih luas [8]. Secara sosial, BUMDes turut menahan laju urbanisasi dengan menciptakan lapangan kerja di desa, memberikan penghasilan tetap bagi warga yang sebelumnya bekerja tidak menentu di sektor informal [1].
Dampak ikutan yang tidak sepenuhnya direncanakan adalah munculnya perhatian akademik terhadap model BUMDes Ciawigajah, dengan sedikitnya empat penelitian skripsi dan tesis dari perguruan tinggi berbeda yang menjadikan Ciawigajah sebagai objek studi tata kelola BUMDes [4], [5], [6], [7]. Perhatian ini memperluas relevansi Ciawigajah sebagai rujukan tata kelola ekonomi desa di luar wilayah Cirebon sendiri.
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pengembangan delapan unit usaha BUMDes ini bertumpu pada model bootstrap, yakni memulai dari satu unit usaha yang paling dibutuhkan warga, kemudian menggunakan keuntungan unit tersebut sebagai modal awal untuk mengembangkan unit usaha berikutnya, tanpa bergantung pada satu suntikan investasi besar dari luar [1]. PAMDes dan Ciawiwater menjadi unit usaha pertama yang diluncurkan karena kebutuhan air bersih yang mendasar dan pasar yang sudah pasti, sebelum keuntungannya digunakan mengembangkan unit pengolahan sampah, agrowisata, pertanian, peternakan, e-warung, dan koperasi [6].
Model bisnis BUMDes ini bertumpu pada penjualan produk dan jasa lintas sektor, mulai dari tarif air PAMDes dan penjualan Ciawiwater, hasil daur ulang sampah, produk agrowisata, hasil pertanian dan peternakan yang dipasarkan melalui e-warung dan Shopee, hingga jasa simpan-pinjam koperasi [5]. Sebagian keuntungan dari seluruh unit usaha dialokasikan untuk program sosial seperti beasiswa pendidikan, sementara sisanya diputar kembali sebagai modal kerja untuk unit usaha yang membutuhkan penguatan, sesuai catatan Komisi V DPR RI bahwa kebutuhan modal kerja BUMDes masih lebih besar dari yang tersedia saat ini [3].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan merancang model multiproduk, alih-alih berfokus pada satu lini usaha saja, terbukti menjadi keputusan kunci yang menyebarkan risiko usaha dan menjaga pendapatan desa tidak bergantung pada keberhasilan satu sektor [4]. Keputusan menjadikan musyawarah warga sebagai basis legitimasi setiap unit usaha, bukan keputusan sepihak pemerintah desa, juga terbukti menjadi fondasi kepercayaan yang memudahkan rekrutmen tenaga kerja dan penerimaan program oleh warga [1].
Jika memulai dari awal, pengelola BUMDes mengakui idealnya infrastruktur pengolahan sampah dibangun sesuai kapasitas rencana proyek sejak awal, agar keuntungan tidak tertunda akibat kapasitas yang belum memadai sebagaimana dicatat Komisi V DPR RI [3]. Desa lain yang berencana menerapkan model serupa disarankan memulai dari satu unit usaha yang paling dibutuhkan dan paling feasible, membangun kepercayaan warga lewat transparansi keuangan sejak awal, serta memperluas partisipasi warga melampaui musyawarah legitimasi menjadi keterlibatan dalam monitoring kinerja unit usaha [1], [4].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Target jangka panjang BUMDes Ciawigajah adalah pendapatan Rp3 miliar per tahun, target yang membutuhkan penguatan kapasitas pemasaran digital, ekspansi jangkauan distribusi Ciawiwater ke luar wilayah Beber, dan optimalisasi unit agrowisata yang berpotensi menarik wisatawan agro dari kawasan Cirebon-Kuningan [1]. Peluncuran katalog “Ragam Karya” pada 2025 yang menampilkan seluruh produk UMKM Ciawigajah secara digital menjadi langkah strategis membangun ekosistem pemasaran yang tidak bergantung pada satu platform saja [8].
Keberlanjutan organisasi BUMDes dijaga melalui penguatan kapasitas pengurus lewat pelatihan manajemen usaha dan keuangan yang difasilitasi pendamping desa, serta membangun mekanisme suksesi kepengurusan yang tidak bergantung pada figur kepala desa semata [7]. Perluasan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan BUMDes, dari musyawarah desa sebagai forum legitimasi menjadi keterlibatan aktif dalam monitoring kinerja unit usaha, menjadi agenda yang perlu dirawat agar BUMDes tetap menjadi milik semua warga, bukan sekadar mesin pendapatan desa [5].
Kontribusi Pencapaian SDGs
BUMDes Ciawigajah menunjukkan bahwa pendekatan multiproduk berbasis potensi lokal yang dirancang secara inklusif menjawab berbagai dimensi SDGs secara bersamaan, dari ketahanan ekonomi hingga lingkungan hidup [5]. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang dapat diukur dari capaian yang telah didokumentasikan.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 1: Tanpa Kemiskinan |
BUMDes mengalokasikan sebagian keuntungan untuk beasiswa pendidikan dan program mitigasi pengangguran, menciptakan jaring pengaman sosial bagi keluarga rentan. |
Sebagian dari pendapatan Rp147 juta per tahun dialokasikan untuk beasiswa pendidikan dan program mitigasi pengangguran. |
| SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi |
PAMDes menjamin akses air bersih perpipaan ke rumah tangga desa, sementara Ciawiwater menyediakan air minum kemasan yang terjangkau bagi warga. |
PAMDes menyalurkan air bersih perpipaan ke seluruh rumah tangga desa dan Ciawiwater memproduksi air minum kemasan. |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
Delapan unit usaha BUMDes menyerap tenaga kerja lokal dengan penghasilan tetap, mengurangi pengangguran dan mengikis arus urbanisasi generasi muda. |
Delapan unit usaha BUMDes menghasilkan PADes Rp147 juta per tahun dengan omzet Rp21,6 juta per bulan dari unit pertanian-peternakan. |
| SDGs 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
Unit pengolahan sampah mandiri mengubah paradigma desa dari penghasil sampah menjadi pengelola lingkungan, menciptakan permukiman yang lebih bersih dan nyaman. |
Ciawigajah menjadi desa pertama di Kabupaten Cirebon yang meraih keuntungan ratusan juta rupiah dari pengolahan sampah. |
| SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab |
Model daur ulang sampah mandiri yang menghasilkan kompos dan produk daur ulang bernilai jual merupakan wujud pola produksi dan konsumsi bertanggung jawab di tingkat desa. |
Unit pengolahan sampah mandiri menghasilkan kompos dan produk daur ulang bernilai jual tanpa subsidi pemerintah. |
| SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh |
Mekanisme urung rembuk sebagai dasar pengambilan keputusan BUMDes dan transparansi laporan keuangan membangun tata kelola desa yang akuntabel dan partisipatif. |
Laporan keuangan dan produk BUMDes dipublikasikan secara terbuka melalui website resmi ciawigajah.com. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |
Kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes, pendamping desa, platform Shopee, serta dukungan Komisi V DPR RI memperkuat kapasitas dan keberlanjutan BUMDes Ciawigajah. |
Kunjungan resmi Komisi V DPR RI pada Juli 2023 dan kemitraan pemasaran dengan platform Shopee. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model BUMDes multiproduk Ciawigajah dapat direplikasi oleh desa-desa yang memiliki kombinasi potensi sumber daya alam, seperti air, pertanian, dan peternakan, serta masalah lingkungan berupa sampah yang belum terkelola secara produktif, karakteristik yang dimiliki ribuan desa di Indonesia [4]. Kunci replikasinya adalah memulai dari satu unit usaha yang paling dibutuhkan dan paling feasible, membangun kepercayaan warga dengan transparansi keuangan, lalu mengembangkan unit usaha berikutnya menggunakan keuntungan dari unit pertama sebagai modal awal, sebuah strategi bootstrap yang tidak membutuhkan investasi awal besar [1].
Untuk scale up, Kementerian Desa PDTT dapat mengembangkan modul “BUMDes Multiproduk Berbasis Potensi Lokal” dari pengalaman Ciawigajah yang mencakup panduan pemetaan potensi desa, template tata kelola multiproduk, dan strategi digitalisasi pemasaran produk desa [4]. Katalog “Ragam Karya” digital yang sudah diluncurkan Ciawigajah pada 2025 bisa menjadi model bagi desa lain untuk mempromosikan produk UMKM lokal ke pasar yang lebih luas melalui platform digital desa yang terintegrasi dengan marketplace nasional [8].
Daftar Pustaka
[1] Ciremaitoday/Kumparan, “BUMDes Desa Ciawigajah Cirebon Peroleh Pendapatan Ratusan Juta,” kumparan.com, 9 Okt. 2019. [Daring]. Tersedia: https://kumparan.com/ciremaitoday/bumdes-desa-ciawigajah-cirebon-peroleh-pendapatan-ratusan-juta-1s1TI4KX6xQ/full.
[2] Suara Cirebon, “Sukses Kelola Sampah, Raup Keuntungan Ratusan Juta,” suaracirebon.com, 14 Nov. 2022. [Daring]. Tersedia: https://suaracirebon.com/2022/11/14/sukses-kelola-sampah-raup-keuntungan-ratusan-juta/.
[3] Komisi V DPR RI, “Laporan Kunjungan Kerja ke BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa Ciawigajah, Kabupaten Cirebon, 11-13 Juli 2023,” Scribd/DPR RI, 2023. [Daring]. Tersedia: https://id.scribd.com/document/895756676/Laporan-Kunjungan-DPR-Ke-Bumdes-Ciawigajah.
[4] S. Anggraeni, “Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal di Desa Ciawigajah,” Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022. [Daring]. Tersedia: https://repository.syekhnurjati.ac.id/8317/.
[5] N. Saptyani, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon,” Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021. [Daring]. Tersedia: https://repository.syekhnurjati.ac.id/4996/.
[6] UIN Sunan Kalijaga, “Pengelolaan Dana Desa dan Peran BUMDes dalam Pembangunan Desa Ciawigajah,” Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021. [Daring]. Tersedia: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/43127/1/15720018_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
[7] Universitas Pendidikan Indonesia, “Peran Pendamping Desa pada Pengelolaan Program BUMDes Desa Ciawigajah,” Skripsi, UPI Bandung, 2024. [Daring]. Tersedia: http://repository.upi.edu/118448/.
[8] Pemerintah Desa Ciawigajah, “‘Ragam Karya’: Katalog Produk UMKM Desa Ciawigajah, Wujud Kreativitas dan Kemandirian Warga,” ciawigajah.com, 9 Nov. 2025. [Daring]. Tersedia: https://ciawigajah.com/index.php/artikel/2025/11/10/ragam-karya-katalog-produk-umkm-desa-ciawigajah.
[9] Ciayumajakuning.id, “Ciawigajah Jadi Desa Pertama di Cirebon yang Berhasil Olah Sampah Hingga Untung Ratusan Juta,” ciayumajakuning.id, 12 Nov. 2022. [Daring]. Tersedia: https://ciayumajakuning.id/2022/11/13/ciawigajah-jadi-desa-pertama-di-cirebon-yang-berhasil-olah-sampah-hingga-untung-ratusan-juta/.
[10] Pemerintah Desa Ciawigajah, “Ciawi Water, Produk Air Minum Dalam Kemasan dari BUMDes Ciawigajah,” ciawigajah.com. [Daring]. Tersedia: https://ciawigajah.com/index.php/artikel/kategori/produk-desa.
oleh Tim Inovasi Desa | 12 Sep 2026 | Ekonomi Desa
Ringkasan Inovasi
Pemerintah Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, mendirikan BUMDes Maju Sejahtera sebagai pusat layanan publik dan ekonomi terpadu bagi warga desa [1]. BUMDes ini memfasilitasi kebutuhan warga dalam satu lokasi, mulai dari pembayaran pajak kendaraan bermotor (Samsat), transaksi perbankan, pembayaran tagihan utilitas, pengiriman paket logistik, hingga penyediaan kebutuhan bahan pokok melalui unit BMS Swalayan [2]. Diresmikan oleh Bupati Sampang Slamet Junaidi pada 27 November 2023, BUMDes Maju Sejahtera menjadi satu-satunya BUMDes di Kabupaten Sampang yang memiliki otoritas resmi melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor [3]. Inovasi ini lahir dari kebutuhan menjawab jarak geografis Kecamatan Sokobanah yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, sehingga sebelumnya warga harus mengorbankan satu hari penuh waktu produktif hanya untuk mengurus pembayaran administratif ke kota [1]. Kemitraan lintas institusi ini menghemat waktu dan biaya perjalanan warga desa, serta ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai proyek percontohan bagi pemberdayaan ekonomi desa berbasis layanan jasa digital terintegrasi [2].
Latar Belakang
Kecamatan Sokobanah di Kabupaten Sampang terletak di pesisir utara Pulau Madura, dengan jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan dan perekonomian kabupaten di bagian selatan [2]. Bagi warga Desa Tobai Barat, jarak geografis ini menciptakan hambatan nyata dalam mengakses layanan publik dasar seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, tagihan PLN dan PDAM, maupun transaksi perbankan [1].
Sebelum inovasi ini hadir, warga yang ingin menyelesaikan urusan administratif tersebut harus mengorbankan satu hari penuh waktu produktif untuk perjalanan pulang-pergi ke kota kecamatan atau ibu kota kabupaten [1]. Ketiadaan akses layanan yang dekat ini menimbulkan biaya tersembunyi bagi warga desa, mulai dari biaya bahan bakar, hilangnya upah kerja harian, hingga risiko denda administrasi akibat keterlambatan pembayaran [1]. Perputaran uang dari transaksi rutin ini pun sepenuhnya mengalir ke luar desa, sehingga tidak meninggalkan nilai tambah ekonomi apa pun bagi Tobai Barat [4].
Pemerintah Desa Tobai Barat, di bawah kepemimpinan Pj Kepala Desa Takdir bersama tokoh masyarakat setempat, melihat kesenjangan layanan ini bukan semata masalah geografis, melainkan peluang bisnis yang dapat digarap desa [5]. Alih-alih membatasi BUMDes pada usaha simpan-pinjam atau penyewaan terop yang pasarnya terbatas, pemerintah desa merancang BUMDes sebagai agen penyedia jasa layanan publik yang dibutuhkan rutin oleh hampir seluruh penduduk desa setiap bulan [2].
Inovasi yang Diterapkan
Inovasi yang diterapkan Desa Tobai Barat adalah mentransformasi BUMDes dari unit dagang konvensional menjadi pusat layanan desa terintegrasi atau one-stop service [2]. BUMDes Maju Sejahtera tidak membangun sistem pelayanannya sendiri dari nol, melainkan mengadopsi model kemitraan, bertindak sebagai agregator yang mengonsolidasikan layanan dari berbagai institusi ke dalam satu titik akses fisik di tengah desa [2]. Pusat layanan ini berdiri di atas lahan seluas 8 x 19 meter persegi di Dusun Sen Asen, yang merupakan hibah dari mantan Kepala Desa Edy Sukamto untuk mendukung kemajuan ekonomi desa [5].
Melalui kemitraan keagenan formal, BUMDes Maju Sejahtera mengintegrasikan tiga pilar layanan dalam satu gedung [1]. Pilar pertama adalah layanan administrasi negara yang bekerja sama dengan Bapenda Provinsi Jawa Timur UPT PPD Sampang untuk melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pilar kedua adalah layanan finansial dan utilitas yang bermitra dengan Bank Jatim, Pos Indonesia, dan Pastpay untuk melayani transfer perbankan, pembayaran PLN, PDAM, BPJS, pembelian pulsa, hingga pemesanan tiket dan pengiriman logistik [2]. Pilar ketiga adalah pemenuhan kebutuhan pokok melalui BMS Swalayan yang menyediakan bahan pangan sehari-hari dengan harga bersaing [3].
Proses Penerapan Inovasi
Proses pengembangan BUMDes Maju Sejahtera dilakukan dengan meluncurkan layanan intinya lebih dulu sebelum gedung utama selesai dibangun [1]. Pada 17 Oktober 2023, sebelum peresmian resmi, Direktur BUMDes Saladi bersama tim mulai mengoperasikan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk menguji kesiapan sistem teknologi dan penerimaan warga [1].
Pada masa uji coba awal ini, sebagian warga yang terbiasa membayar tunai di loket resmi meragukan keabsahan bukti pembayaran cetak dari BUMDes, sehingga laju pertumbuhan transaksi sempat melambat pada bulan-bulan pertama [1]. Keraguan warga ini mendorong pengelola BUMDes mengoreksi strategi peluncuran, dari sekadar membuka loket menjadi menggelar peluncuran layanan Samsat secara demonstratif dengan mengundang aparat desa dan tokoh masyarakat sebagai pelanggan pertama [1]. Langkah ini menunjukkan secara langsung bahwa struk yang tercetak tervalidasi ke sistem pusat provinsi, pembelajaran penting bagi replikator bahwa kepercayaan warga terhadap layanan digital baru perlu dibangun lewat pembuktian publik, bukan sekadar sosialisasi lisan [1].
Langkah lain yang memakan waktu dalam proses ini adalah negosiasi meyakinkan institusi besar seperti Bapenda Jawa Timur, Pos Indonesia, dan Bank Jatim agar bersedia memberikan otoritas keagenan kepada BUMDes di pesisir utara Madura [4]. Direktur BUMDes melalui serangkaian verifikasi kelayakan administratif, penyiapan perangkat keamanan transaksi digital, hingga pelatihan teknis operator agar memenuhi standar layanan yang dipersyaratkan mitra korporat [6]. Peresmian gedung pada 27 November 2023 oleh Bupati Sampang Slamet Junaidi menjadi puncak validasi institusional yang mengukuhkan posisi BUMDes di mata warga [3].
Tantangan, Kendala, dan Mitigasi
Tantangan operasional pada awal penerapan adalah mengedukasi warga desa, yang mayoritas lebih nyaman memegang bukti fisik, bahwa transaksi digital melalui agen BUMDes sama sahnya dengan transaksi di loket kantor pemerintah [1]. BUMDes memitigasi keraguan ini dengan bekerja ekstra meyakinkan setiap pelanggan dan memberikan garansi ganti rugi jika pembayaran mereka ternyata tidak tercatat di sistem pusat provinsi [4].
Tantangan teknis lainnya adalah kerentanan terhadap gangguan infrastruktur dasar, khususnya stabilitas jaringan internet dan pasokan listrik yang menentukan keberlangsungan layanan digital di BUMDes Maju Sejahtera [6]. Pemadaman listrik atau gangguan sinyal di pesisir utara Madura berpotensi menghentikan operasional swalayan dan loket layanan publik, sehingga BUMDes memitigasi risiko ini dengan mengalokasikan sebagian keuntungan untuk pengadaan genset cadangan dan koneksi internet berlapis [4].
Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu keberhasilan yang paling mendasar adalah kapasitas jejaring dan keterampilan negosiasi Direktur BUMDes Saladi dalam menjembatani birokrasi pemerintahan desa dengan sistem korporasi layanan publik tingkat provinsi [1]. Tanpa kemampuan meyakinkan Bapenda dan Bank Jatim bahwa BUMDes Tobai Barat memiliki sistem yang aman dan akuntabel, inovasi ini berisiko berhenti sebagai rencana di atas kertas. Riset akademik tentang peran BUMDes mengonfirmasi bahwa keberhasilan integrasi unit usaha digital bergantung pada keberanian pengurus desa keluar dari model bisnis tradisional menuju kemitraan jasa pelayanan [7].
Faktor kedua adalah dukungan lintas kepemimpinan desa, mulai dari hibah lahan permanen dari mantan Kepala Desa Edy Sukamto hingga penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang menjabat saat ini [5]. Dukungan Bupati Slamet Junaidi yang menetapkan Tobai Barat sebagai proyek percontohan kabupaten turut mempermudah proses perizinan layanan publik yang biasanya terhambat regulasi birokratis [2].
Hasil dan Dampak Inovasi
Sebelum BUMDes ini berdiri, warga Tobai Barat harus menempuh perjalanan ke kota kecamatan atau kabupaten dan mengorbankan satu hari penuh waktu produktif untuk mengurus pembayaran administratif [1]. Setelah beroperasi, Tobai Barat menjadi satu-satunya desa di Kabupaten Sampang yang memiliki otoritas melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor secara mandiri, layanan yang juga menarik warga dari desa-desa tetangga di Kecamatan Sokobanah [3]. Perputaran uang dari biaya administrasi jasa layanan yang sebelumnya mengalir ke kota kini tertahan di desa dan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui unit usaha BUMDes Maju Sejahtera [2].
Secara praktis, warga merasakan penghematan biaya transportasi dan efisiensi waktu karena dapat berbelanja kebutuhan pokok di BMS Swalayan sekaligus menyelesaikan pembayaran tagihan PLN, mengirim paket logistik, dan memperpanjang STNK tanpa berpindah tempat [1]. Kemitraan dengan Pos Indonesia terbukti relevan mengingat tingginya mobilitas perantauan warga Madura, sehingga layanan pengiriman paket dan dokumen menjadi layanan dengan volume transaksi tertinggi setelah loket pembayaran listrik dan pajak [4].
Dampak kelembagaan lain adalah pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Sampang yang menjadikan BUMDes Maju Sejahtera sebagai model percontohan bagi pengembangan BUMDes di 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang [2]. Bupati Slamet Junaidi menegaskan dalam pidato peresmiannya bahwa BUMDes aktif seperti ini memberi keuntungan yang kembali ke kas desa sekaligus efisiensi langsung bagi masyarakat [2]. Pengakuan ini menjadi dampak ikutan yang memperluas relevansi Tobai Barat sebagai rujukan tata kelola ekonomi desa di tingkat kabupaten [5].
Sumber Pendanaan dan Model Bisnis
Pendirian pusat layanan ini bertumpu pada tiga sumber daya utama: hibah lahan seluas 8 x 19 meter persegi dari mantan Kepala Desa Edy Sukamto, penyertaan modal Pemerintah Desa Tobai Barat sebesar Rp135 juta untuk penguatan sarana dan prasarana, dan kemitraan keagenan nonfinansial dengan Bapenda Jawa Timur, Bank Jatim, dan Pos Indonesia [5]. Model bisnis BUMDes ini bertumpu pada komisi keagenan dari setiap transaksi Samsat, perbankan, dan utilitas, ditambah margin penjualan bahan pokok melalui BMS Swalayan [2].
Diversifikasi tiga lini usaha sekaligus, yakni loket administrasi, keagenan finansial, dan swalayan, membuat pemasukan harian BUMDes tidak bergantung pada satu jenis layanan saja [4]. Dokumentasi program tidak merinci total omzet bulanan BUMDes secara spesifik, namun penyertaan modal desa yang berkelanjutan menunjukkan bahwa keuntungan operasional dialokasikan kembali untuk memperkuat sarana dan prasarana, alih-alih dibagi habis sebagai keuntungan jangka pendek [5].
Pelajaran yang Dipetik
Keputusan meluncurkan layanan inti lebih dulu sebelum gedung selesai dibangun terbukti menjadi langkah tepat, karena BUMDes dapat membangun rekam jejak transaksi yang kemudian menjadi bukti kapasitas saat bernegosiasi dengan mitra institusi lain [1]. Keputusan menggelar peluncuran layanan secara demonstratif dengan melibatkan aparat desa sebagai pelanggan pertama juga terbukti efektif meredam keraguan warga terhadap keabsahan transaksi digital [1].
Jika memulai dari awal, pengelola BUMDes mengakui idealnya edukasi warga tentang keabsahan bukti pembayaran digital dilakukan sejak sebelum uji coba layanan diluncurkan, bukan setelah keraguan warga sempat memperlambat pertumbuhan transaksi [1]. Desa lain yang berencana menerapkan model serupa disarankan menyiapkan SDM yang melek digital sejak awal, mengajukan kemitraan keagenan secara proaktif kepada lembaga keuangan dan institusi layanan publik, serta menyiapkan mitigasi teknis seperti genset cadangan sebelum layanan resmi diluncurkan [6].
Strategi Keberlanjutan Inovasi
Keberlanjutan BUMDes Maju Sejahtera dirancang di atas model diversifikasi usaha: dengan memiliki unit swalayan, loket layanan administrasi negara, dan keagenan finansial sekaligus, BUMDes tidak bergantung pada satu layanan saja ketika permintaan sedang sepi [2]. Jika warga sedang tidak musim membayar pajak, pemasukan harian tetap mengalir dari pembelian bahan pokok di swalayan atau pembayaran token listrik [4].
Mekanisme regenerasi kepemimpinan menjadi perhatian karena keberhasilan awal BUMDes ini banyak ditopang jejaring dan keterampilan negosiasi Direktur BUMDes Saladi secara personal [1]. Penyertaan modal desa yang berkelanjutan dan status BUMDes sebagai aset kolektif desa, bukan milik satu direktur, diharapkan menjaga layanan tetap berjalan meski kepengurusan berganti di masa depan [5]. Untuk menjaga keunggulan kompetitif, pengelola BUMDes juga diharapkan terus mengikuti pembaruan literasi teknologi digital dan menambah mitra keagenan layanan publik lain, seperti keagenan pegadaian atau layanan perizinan usaha mikro [6].
Kontribusi Pencapaian SDGs
Kehadiran BUMDes Maju Sejahtera memudahkan urusan administratif warga sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan desa, terutama pada aspek efisiensi ekonomi komunitas dan pembangunan infrastruktur inklusif [7]. Tabel berikut merinci kontribusi setiap tujuan beserta indikator yang dapat diukur dari capaian yang telah didokumentasikan.
| No SDGs |
Penjelasan |
Indikator |
| SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
BUMDes Maju Sejahtera mendorong pertumbuhan ekonomi desa dengan menciptakan lapangan kerja bagi warga lokal yang mengelola unit swalayan dan loket layanan digital. |
Penyertaan modal desa Rp135 juta dialokasikan untuk unit usaha yang mempekerjakan warga lokal sebagai operator loket dan swalayan. |
| SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur |
Inovasi keagenan digital BUMDes menghadirkan infrastruktur layanan finansial dan administrasi publik di wilayah pesisir yang sebelumnya tidak terjangkau kantor cabang bank konvensional. |
Tiga pilar layanan (Samsat, keagenan finansial, swalayan) terintegrasi dalam satu gedung seluas 8 x 19 meter persegi. |
| SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan |
Dengan membawa layanan Samsat, perbankan, dan pengiriman Pos Indonesia langsung ke desa, inovasi ini mengurangi kesenjangan spasial antara desa dan kota. |
Warga tidak lagi menempuh satu hari perjalanan ke kota untuk mengurus pembayaran administratif. |
| SDGs 17: Kemitraan untuk Tujuan |
Keberhasilan inovasi ini merupakan hasil kemitraan multipihak antara BUMDes, Bank Jatim, Pos Indonesia, dan Bapenda Provinsi Jawa Timur. |
Empat entitas (BUMDes, Bank Jatim, Pos Indonesia, Bapenda Provinsi) menjalankan kemitraan keagenan resmi. |
Replikasi dan Scale Up Inovasi
Model BUMDes layanan terpadu Tobai Barat berpotensi direplikasi oleh desa lain di Indonesia, khususnya desa yang secara geografis jauh dari ibu kota kecamatan atau kabupaten [7]. Prasyarat minimum bagi desa lain meliputi kesediaan pengelola BUMDes mengajukan permohonan keagenan (Payment Point Online Bank) kepada lembaga keuangan dan institusi layanan publik setempat, tempat layanan yang memenuhi standar keamanan dasar, serta SDM yang melek digital [4], [6].
Dokumentasi program tidak merinci total biaya replikasi secara spesifik, namun skema penyertaan modal desa dan hibah aset dari tokoh masyarakat, seperti yang terjadi di Tobai Barat, dapat menjadi salah satu opsi pembiayaan awal bagi desa rintisan [5]. Pemerintah Kabupaten Sampang telah menjadikan Desa Tobai Barat sebagai proyek percontohan yang dipelajari desa-desa lain di 14 kecamatan [2]. Scale up dapat diakselerasi jika pemerintah kabupaten atau Dinas PMD memfasilitasi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama kolektif antara banyak BUMDes sekaligus dengan Bapenda dan Pos Indonesia, sehingga BUMDes baru tidak perlu mengulang negosiasi individual dari nol seperti yang dialami Tobai Barat [1].
Daftar Pustaka
[1] Tim Penulis Inovasi Desa, “ID 00829: BUMDes Maju Sejahtera Tobai Barat Hadirkan Layanan Digital Terpadu,” inovasi.web.id, 11 Mar. 2026. [Daring]. Tersedia: https://inovasi.web.id/.
[2] A. R. Hakim, “Pemkab Sampang Berdayakan BUMDes Gerakkan Ekonomi Desa,” ANTARA News Jawa Timur, 4 Des. 2023. [Daring]. Tersedia: https://jatim.antaranews.com/berita/751533/.
[3] H. Slamet, “Bupati Sampang Resmikan BUMDes Maju Sejahtera dan Toko BMS Swalayan Desa Tobai Barat,” Madura Post, 26 Nov. 2023. [Daring]. Tersedia: https://madurapost.net/.
[4] Pemprov Jawa Barat, “Penguatan BUMDes melalui Pengembangan Usaha Jasa Layanan Pos,” Dokumen Kerjasama AgenPos. [Daring]. Tersedia: https://www.slideshare.net/.
[5] Redaksi Madura In Depth, “Selain Infrastruktur, Pemberdayaan dan Pengelolaan BUMDes Juga Jadi Prioritas Edy Sukamto,” Madura In Depth. [Daring]. Tersedia: https://maduraindepth.com/.
[6] S. Rahmawati et al., “Analisis Pola Kemitraan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa,” Repository Universitas Brawijaya. [Daring]. Tersedia: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/164932/.
[7] M. Hidayat, “Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan,” Jurnal BEP Universitas Trunojoyo Madura, Jan. 2023. [Daring]. Tersedia: https://journal.trunojoyo.ac.id/bep/article/view/18505.
